Jakarta, Aktual.co —Langkah Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) yang tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam uji kelayakan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dinilai kurang tepat.
Dikatakan pengamat politik, Ray Rangkuti seyogyanya Kompolnas ikut menggandeng PPATK dan KPK agar mendapatkan data yang lebih komprehensif.
“Salah sih tidak, tapi saya kira kebijakan dengan tidak melibatkan PPATK dan KPK kurang cermat,” ujarnya di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (17/1).
Menurutnya,kasus Komjen Budi Gunawan merupakan akibat dari kebijakan proses uji kelayakan Kapolri oleh Kompolnas tidak melibatkan PPATK dan KPK. Meski begitu, dia pun tetap tidak menyalahkan Kompolnas. Karena dia tahu bahwa, keterlibatan PPATK dan KPK bukan sebagai peraturan resmi dalam uji kelayakan Kapolri.
“Tapi setidaknya, bahan dari KPK dan PPATK bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Jika nanti Kompolnas tidak mau mengikuti analisa dari dua lembaga tersebut, itu tetap jadi kewenangan Kompolnas,” pungkasnya.
Diketahui, dalam pencalonan Kapolri, Kompolnas menjadi sebuah lembaga yang berwenang untuk melakukan ‘fit and proper test’ kepada calon Kapolri. Dalam uji kelayakan itu, Kompolnas hanya memakai data diberikan oleh Mabes Polri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terpidana mati kasus narkoba Namaona Denis menitipkan surat wasiat melalui istrinya, Dewi Retno Atik, untuk dibacakan di depan wartawan yang meliput persiapan eksekusi.

Surat wasiat itu ditulis tangan oleh Namaona Denis saat dikunjungi istrinya di ruang isolasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Besi, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/1).

Berikut isi surat Namaona Denis yang dibacakan istrinya didampingi kuasa hukumnya, Choerul Anam, di halaman Dermaga Wijayapura (tempat penyeberangan menuju Nusakambangan), Cilacap.

“Assalamualaikum. Saya Namaona Denis…orang miskin yang bangkrut dan terpaksa menjadi kurir. Saya bukan bandar narkoba. Kepada Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya karena sebagai manusia, saya tidak lepas dari kesalahan. Perubahan hukuman saya dari seumur hidup menjadi pidana mati telah 14 tahun merampas keadilan yang sampai saat ini saya perjuangkan. Saya mohon kepada masyarakat memahami perjuangan saya memperoleh keadilan agar tidak ada orang lain mengalami perlakuan seperti saya. Karena ternyata berkelakuan baik dan patuh pada aturan hukum di negara ini saja tidak cukup untuk memperoleh keadilan. Karena itu, melalui surat ini saya masih terus memperjuangkan keadilan yang tidak pernah saya dapatkan. Dan atas nama saya dan keluarga, berkali-kali saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Wassalam mualaikum warahmatulahi wabarakatuh”.

Demikian isi surat yang ditulis dan ditandatangani Namaona Denis.

Usai membacakan surat tersebut, istri Namaona Denis mengatakan bahwa pihaknya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan suaminya.

“Saya berharap kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mendoakan suami saya. Saya mohon, suami saya adalah orang yang baik,” kata dia yang terlihat meneteskan air mata.

Ia mengharapkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menyamakan antara kurir dan gembong.

Menurut dia, semua terpidana mati yang akan dieksekusi bukanlah gembong dan tidak pantas untuk dieksekusi.

Ia mengaku kecewa kepada Presiden Joko Widodo karena tidak mencermati isi grasi yang diajukan dengan tendensi sertifikat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh Lapas Tangerang.

Sementara itu, kuasa hukum Namaona Denis, Choerul Anam mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi mati terhadap Namaona Denis harus ditunda karena ada proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya telah mengajukan gugatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahkan, lanjut dia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan surat rekomendasi agar pelaksanaan eksekusi terhadap Namaona Denis ditunda hingga adanya putusan atas gugatan tersebut.

Kejaksaan Agung akan mengeksekusi lima terpidana mati kasus narkoba di Pulau Nusakambangan pada Minggu (18/1) dini hari.

Lima terpidana mati yang akan dieksekusi, yakni Ang Kim Soei (62) warga Negara Belanda, Namaona Denis (48) Warga negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) warga negara Brasil, Daniel Enemua (38) warga negara Nigeria, dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (38) warga negara Indonesia.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan mengeksekusi mati terpidana mati kasus narkoba lainnya, Tran Thi Bich Hanh (37) warga negara Vietnam di Boyolali, Jawa Tengah.

Artikel ini ditulis oleh: