Jakarta, Aktual.co — Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT) menilai penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan lantaran kentalnya ‘perang mafia’ yang  tidak menginginkan jenderal bintang tiga itu menjadi Tribrata 1.

“Bila melihat ini, ada satu perang mafia, yang tidak ingin atau tidak berkenan pak Budi Gunawan naik sebagai kapolri,” kata Sekjen DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT), Bob Hasan kepada aktual.co, di Jakarta, Jumat (16/1) malam.

Menurut dia, ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Dari proses penyidikannya saja jelas-jelas ada suatu kejanggalan yang jauh dari azas kepatutan.

“Saya pikir dari kepatutan sangat jauh dari asas kepatutan itu sandiri, dimana pilar hukum itu ada kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Bicara tiga pilar ini bagaimana proses profesionalisme sebagai penyelidikan untuk naik kepenyidikan bukan hanya sekedar dua alat bukti, tetapi harus adanya saksi-saksi,” ujarnya

“Disini dari segi kepatutan dan profesionalisme penyidik atau KPK sangat jauh dari standarisasi proses penyelidikan kepada penyidikan,” tandas Bob.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mantan wakil kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjenpol (Purn) Oegroseno mengatakan tidak ada ketentuan mengenai masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri dalam melaksanakan tugas harian pimpinan Polri.

“Saya rasa tidak ada ketentuan yang mengatur hal seperti itu,” kata Oegroseno di Jakarta, Sabtu (17/1).

Mantan Wakapolri yang menjabat sejak 2 Agustus 2013-4 Maret 2014 tersebut menjelaskan bahwa jabatan Plt Kapolri sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan pimpinan di Kepolisian.

“Jika misalnya setelah dilantik setelah itu Kapolri mengalami kecelakaan, bagaimana? Harus ada Plt kan,” kata dia.

Menurut Oegroseno, proses diberhentikannya Kapolri dan menunggu masa dilantiknya Kapolri baru harus diisi oleh Plt yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sikap Presiden Joko Widodo mencopot Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri lantaran kembencian.  Jokowi disinyalir masih kesal kepada Sutarman saat masa kampanye.
Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (17/1).
“Dosa Sutarman tidak bisa menuntaskan kasus obor rakyat. Jokowi benci sekali,” ujar dia.
Selain itu, juga lantaran kedekatan Sutarman dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini lah yang memicu polemik di badan internal kepolisian. 
“Kedekatannya dengan SBY,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby