Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak menjalankan azas kepatutan dan profesionalisme dalam penegakan hukum, salah satunya dalam penetapan Komjen pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
 Demikian dikatakan Sekjen DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT), Bob Hasan kepada aktual.co, di Jakarta, Jumat (16/1) malam.
“Melihat bagaimana pola kepatutan dan profesionalisme yang dilakukan KPK terhadap pak Budi Gunawan sangat extra ordinary, saya melihat bahwa KPK sudah terperangkap menjadi lembaga screaning atau lembaga selektor bagi pejabat-pejabat yang ada,” kata Bob.
Ia berpendapat, jika KPK lupa bahwa dirinya adalah lembaga adhoc yang dibentuk berdasarkan permohonan di dalam kerangka khusus sebagai penegak hukum di UU Tipikor. Sehingga, sambung dia, dalam melakukan pekerjaan, atau pun melakukan fungsinya, KPK harus melakukan yang namanya penyelidikan, bila mana memang KPK kemarin berhasil menjadi sceriningnya bagi pembantunya Presiden Jokowi, tidak berarti melulu pada tingkat polri.
“Dalam penetapan tersangka, harus ditemukan minimal 2 alat bukti, tapi jangan lupa dua alat bukti harus disertai dengan pemeriksaan terhadap saksi, sehingga penyelidikan itu bisa ditingkatkan menjadi penyelidikan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Surabaya, Aktual.co — Akibat kepanikan yang berlebihan pascakecelakaan pesawat Air Asia, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, kerap kali memunculkan kebijakan-kebijakan yang salah dan menjadi polemik. Mulai dari memberikan statmen penerbangan ilegal sampai ke wacana penghapusan tiket murah. 
Hal ini disampaikan oleh Komisi V DPR RI Bambang Harjo saat di Surabaya. 
“Jadi pak menhub itu terlalu panik dan akhirnya banyak keputusan yang tergesah-gesah dan menimbulkan polemik sendiri.” Kata Bambang Harjo, Jum’at (17/1).
Bambang mencontohkan, kasus terakhir yang mengenai penghapusan tiket murah. Menurutnya, penghapusan tiket murah akhirnya berdampak pada kesulitan konsumen yang mencari transportasi murah. Padahal, tiket murah justru membangkitkan perekonomian maskapai sendiri. 
Garuda misalnya, lanjut Bambang, dengan tiket yang bertarif mahal karena full service masih bisa rugi sekitar Rp2 triliun rupiah pada tahun kemarin.  Sedangkan citilink yang menjual low cost justru untung Rp 45 miliar. 
Mengenai keselamatan, tentunya baik tiket murah maupun tiket mahal, semua keselamatan memakai standar yang sama. “Negara Indonesia inikan negara kepulauan. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan mobilitas masyarakat yang banyak. Sebab, jika tarif tiket mahal, maka mobilitas masyarakat hanya terbatas,” demikian Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi asal Bali Gede Pasek Suardika berpendapat permasalahan antara status tersangka dan pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, merupakan bentuk persilangan hukum pidana dengan tata negara.
“Permasalahan antara status tersangka dan pengangkatan Budi Gunawan menjadi Kapolri adalah bentuk persilangan hukum pidana (ranah KPK) dan hukum tata negara (proses pengangkatannya),” kata Gede Pasek dihubungi di Jakarta, Jumat (16/1) malam.
Menurut Pasek, dalam posisi tersebut tidak boleh ada yang mengklaim sebagai hukum yang lebih tinggi, karena baik KPK dengan hukum pidananya dan Presiden Jokowi yang melaksanakan proses hukum tata negara, berada di kamar yang berbeda termasuk juga mekanisme penyelesaiannya.
“Oleh karena itu tidak perlu dibenturkan, biarkan berjalan apa adanya saja. KPK silakan lakukan proses hukum acara pidana yang diyakininya, dan Presiden silakan menjalankan aspek hukum tata negara yang sudah berjalan selama ini,” kata dia.
Terlebih, kata dia, semua hal itu dibingkai dalam posisi semua orang sama di mata hukum. Baik Kapolri, Komisioner KPK, maupun Presiden sama di depan hukum.
“Kalau ada yang tidak puas bisa dilakukan dengan upaya hukum juga, baik yang terkait pidana maupun yang terkait dengan hukum tata negara. Jangan malah dibawa ke ranah peradilan opini. Itu tidak benar dan tidak sehat,” papar dia.
Sejauh ini DPR RI melalui sidang paripurna sudah menerima Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sambil menunggu proses hukumnya di KPK.
Sementara ini, jabatan Kapolri dipegang oleh pelaksana tugas yakni Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Ombudsman RI meminta para Regulated Agent (RA) yang bertanggung jawab memeriksa kargo muatan udara memenuhi beberapa syarat perizinan sesuai dengan ketentuan standar internasional dari International Civil Aviation Organization (ICAO).
“Misalnya, para RA harus memiliki struktur organisasi dan memiliki personel yang memadai,” kata Anggota Ombudsman RI Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan, Budi Santoso di Jakarta, Jumat (17/1).
Selanjutnya, menurut Budi, para RA juga harus memiliki atau menguasai fasilitas atau peralatan, ruang atau bangunan, peralatan pengawasan, peralatan pemeriksaan, kendaraan, dan label pemeriksaan.
“Yang tidak kalah penting juga adalah para RA tersebut harus memiliki dokumen standar operasi prosedur dalam bentuk program keamanan RA yang disahkan oleh Dirjen Perhubungan Udara,” katanya.
Menurutnya, dokumen yang harus dimiliki RA antara lain sertifikat keamanan atau Consignment Security Certificate (CSC), barang berbahaya atau Dangerous Goods Documen (DGD), dan dokumen lainnya yang terkait pengiriman kargo dan pos.
“Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi RA adalah memiliki asuransi pemeriksaan keamanan kargo dan pos,” kata Budi.
Ia menjelaskan, permohonan perizinan tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada Dirjen Perhubungan Udara dengan melampirkan akta pendirian badan usaha indonesia, izin usaha perusahaan, NPWP, surat domisili yang ditertibkan oleh instansi yang berwenang, daftar personel, daftar fasilitas atau peralatan, dan standar operasi prosedur.
“Nantinya, Ditjen Perhubungan Udara akan melakukan evaluasi, verifikasi, dan survei ke lapangan, baik secara administrasi maupun teknis operasional,” kata Budi.
Setelah itu, berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi, dan survei ke lapangan, apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak maka Ditjen Perhubungan Udara akan menerbitkan izin tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby