Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai telah melakukan malapraktek hukum dan perundang-undangan Indonesia pada kasus Komjen Pol Budi Gunawan.
Demikian disampaikan Jack Yanda Phd pengamat kebijakan publik dan hukum, kepada wartawan, Jum’at (16/1) malam.
“Dalam konteks kasus Budi Gunawan KPK dengan wewenangnya melakukan malapraktek,” ungkapnya.
Alasan Jack Yanda menilai KPK melakukan malapraktek hukum yakni KPK telah menyampingkan KUHAP dalam menentukan terduga melakukan tindak pidana menjadi tersangka.
“KPK harus baca dulu KUHAP, dimana proses menaikkan status tersangka kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana,” sergahnya.
Selain itu, tambah Jack, KPK telah mengobok-obok kewenangan lembaga kepresidenan dalam menentukan calon Kapolri. “KPK jelas sudah mencampuri lebih kewenangan presiden,” jelasnya. 
Seperti diketahui, Anggota Komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa menyarankan agar Komjen Pol Budi Gunawan menggunakan haknya untuk melakukan pra peradilan terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Desmon menyebutkan, ada celah yang bisa digunakan oleh Budi Gunawan untuk bisa menang dan membatalkan putusan KPK tersebut.
Menurut pasal 21 dan 30 UU 30/2002 tentang KPK , harusnya pimpinan KPK 5 orang, termasuk dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penetapan tersangka kepada Komjen pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah proses fit and propertes yang sedang berjalan terus menuai kontroversi publik.
Sekretaris Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Yakin Simatupang mengatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka secara tiba-tiba oleh KPK mengindikasikan bahwa desas desus KPK selama ini bekerja di atas tekanan dan memainkan kepentingan kelompok tertentu semakin benar adanya.
“Kami berharap KPK sebagai lembaga negara untuk tetap mandiri dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terjebak dalam permainan kepentingan segelintir orang yang ingin merusak tatanan kehidupan hukum dan politik bangsa Indonesia,” kata Yakin dalam keterangan tertulisnya yang diterima, di Jakarta, Jumat (16/1).
Yakin berpendapat, selama ini KPK sering kali melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan urusan politik. Contohnya, sambung dia, penetapan Suryadarma Ali dan Anas Urbaningrum sangat jelas membuktikan kalau KPK bekerja dalam ruang-ruang politik dan atas pesanan kelompok tertentu.
“KPK sebagai lembaga negara dibentuk bukan sebagai lembaga politik dan tempat menitipkan pesan untuk menangkap lawan-lawan politik kelompok tertentu. KPK murni dibentuk untuk kepentingan penegakan hukum yang berkerja atas dasar hukum pula. Bukan berdasarkan like and this like (suka atau tidak suka),” ketusnya.
“Sikap KPK yang selalu dengan tiba-tiba menjadikan seseorang sebagai tersangka di moment-moment tertentu seperti yang dilakukan dengan kasus Budi Gunawan pantas menjadi pertanyaan semua pihak. Independensi KPK patut dipersoalkan karena ini akan sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum di Indonesia ditahun-tahun mendatang,” tambah dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Khofifah meminta pihak berwajib atau berwenang mengawasi keberadaan panti-panti sosial. Hal ini untuk menghindari keberadaan panti sosial nakal yang melakukan tindak kekerasan terhadap penghuni panti. “Keberadaan lingkungan panti yang nyaman penting dan dibutuhkan agar penghuni merasa terlindungi, terbantu, termotivasi untuk mendapatkan layanan dengan sebaik-baiknya,” kata Khofifah di Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa, Jumat (16/1).
Mensos menegaskan tindak kekerasan terhadap penghuni panti, terutama panti yang memberikan pelayanan anak dengan disabilitas, harus disikapi serius. Sehingga Khofifah mendesak instansi terkait rutin melakukan pembinaan atau pengawasan. “Kami mendesak berbagai instansi berwenang secara teratur untuk melakukan pengawasan terhadap keberdaaan dan aktivitas dari panti-panti tersebut,” ujar Khofifah.
Informasi dari Kemensos menyebutkan, ada laporan terjadinya tindak kekerasan pada penghuni yang autis di salah satu panti di kawasan Jakarta Timur. Sehingga Khofifah meminta dilakukannya investigasi atas laporan tersebut. “Kami minta staf bersama instansi terkait melakukan investigasi untuk melakukan pengecekan di lapangan dan salah satu tugas Kemensos membina panti-panti,” kata Khofifah.
Sementara dalam menangani gelandangan yang mengalami gangguan kejiwaan, Khofifah mengharapkan sinergitas dengan pemerintah daerah. Salah satunya dengan mengembalikan gelandangan tersebut kepada keluarganya di daerah asalnya.