Ini Empat Tantangan Jokowi-Jk terkait Kesejehteraan Rakyat
Jakarta, Aktual.co —Konsultan dari Boston Consulting Group Edwin Utama mengatakan ada empat tantangan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla dalam memanfaatkan kekayaan negara menjadi kesejahteraan rakyat, yakni pola pikir, penetapan prioritas, pelaksanaan, kerja sama. “Tantangan terbesar bagi Jokowi-JK ada empat hal, yaitu ‘mindset’, ‘priority’, ‘implementation’, dan ‘collaboration’,” kata Partner dan Managing Director BCG itu di Jakarta, Jumat (16/1).
Ia mengatakan ‘mindset’ atau pola pikir pemerintahan harus didasarkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Tidak ada ‘mindset’yang benar, pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik dalam satu tujuan tanpa korupsi, ‘the key objective is prosperity’,” tuturnya.
Ia mengatakan setiap pejabat pemerintahan harus melangkah bersama mendorong terwujudnya peningkatan standar kehidupan rakyat yang merata. “Pemerintahan Jokowi-JK perlu memastikan pola pikir ke arah ‘prosperity’,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan prioritas menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam bertindak dengan berdasarkan kepentingan dan urgensinya. “Harus memikirkan apa yang harus diprioritaskan. Bisa memprioritaskan sesuatu itu sangat penting,” ujarnya.
Dengan penetapan prioritas yang tepat, lanjutnya, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya dengan program-program yang tepat sasaran dan tepat guna. Kolaborasi dan keseragaman antarinstitusi pemerintahan, lanjutnya, menjadi tantangan ketiga yang harus diwujudkan pemerintahan Indonesia.
Tanpa satu tujuan yang sama, katanya, pemerintahan akan sulit menjalankan programnya jika tidak ada dukungan dari antarlembaga pemerintahan terkait. Pada akhirnya, pelaksanaan atau kerja nyata, katanya, menjadi tantangan pemerintahan untuk bisa merealisasikan semua kebijakan.
“Tantangan terbesar yang tersisa, bagaimanapun, adalah implementasi. Kemauan politik yang kuat berarti implementasi yang ketat dan disiplin, penting untuk memastikan segalanya benar-benar terlaksana,” Ia mengatakan banyak negara dengan rencana atau program kerja dan kebijakan yang berkualitas tetapi gagal mewujudkannya karena tidak ada implementasi yang baik.
Namun, lanjutnya, Indonesia bisa berubah jika dapat berbenah diri dengan melaksanakan semua kebijakan untuk satu tujuan, yakni kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Perjalanan ini akan menjadi tidak mudah dan sederhana, namun Indonesia bisa,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:













