1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39439

Pemkab Tangerang Antisipasi Korban Jiwa Saat Longsor

Jakarta, Aktual.co —Antisipasi jatuhnya korban jiwa akibat longsor saat musim hujan, Pemerintah Kabupaten Tangerang lakukan sejumlah persiapan.
Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Pemkab Tangerang Teteng Jumara mengatakan pihaknya sudah menyiagakan berbagai peralatan.
“Untuk membantu warga termasuk di kawasan rawan,” kata  dia, di Tangerang, Jumat (16/1).
Di lokasi rawan longsor seperti di Desa Pasir Ampo dan Desa Koper, Kecamatan Kresek, pihaknya menempatkan petugas untuk siaga. Koordinasi juga sudah dilakukan untuk mengantisipasi banjir akibat meluapnya Sungai Cidurian dan Cimanceuri, sehingga warga bisa  mendapat informasi.
Dapur umum, perahu karet, dan perlengkapan lain yang dapat bergerak cepat sudah disiapkan bila memang diperlukan. Pihaknya juga telah mengirim sejumlah peralatan pada Pos Siaga Bencana di Kecamatan Balaraja, Tangerang.
Dia menambahkan pekan lalu telah meninjau lokasi rawan longsor dan banjir dan menjelaskan kepada warga untuk selalu siaga karena saat ini musim hujan. Pada musim hujan tahun 2013, ribuan rumah warga di Desa Pasir Ampo dan Koper, Kecamatan Kresek terendam air bah dengan ketinggian berkisar 70 cm hingga 1,1 meter.

Artikel ini ditulis oleh:

Plt Bupati Karawang Jamin Tak Lakukan Jual beli Jabatan

Jakarta, Aktual.co —Plt Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana jamin tidak ada orang dekatnya yang lakukan praktik jual-beli jabatan. Atau di Karawang dikenal dengan istilah ‘wani piro’, jelang mutasi pejabat pemerintah setempat. 
Jaminan diberikan Cellica, menanggapi peringatan yang dilontarkan praktisi hukum, Asep Agustian, agar jangan mengulangi praktik ‘wani piro’ seperti bupati nonaktif Ade Swara beserta isterinya. 
“Sangkaan itu tidak benar dan saya menjamin kalau tidak ada orang-orang dekat saya melakukan praktik ‘wani piro’,” ujar Cellica, di Karawang, Jumat (16/1).
Jika kemudian di lapangan ditemukan atau tersiar kabar ada praktik “wani piro” yang dilakukan orang yang mengaku dekat dengan dia, Cellica sesumbar pastikan itu oknum. Dia bahkan mempersilahkan jika memang ditemukan praktik ‘wani piro’ jelang mutasi pejabat. “Saya akan memprosesnya secara hukum.” Para PNS Kabupaten Karawang juga disarankannya tidak mudah percaya kepada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ,dengan iming-iming dapat mutasi jabatan. 
“Kami tidak berani ‘bermain-main. Karena itu, mutasi dan rotasi pejabat itu akan sesuai dengan kajian Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan. Kepangkatan),” kata dia.
Sebelumnya, praktisi hukum Asep Agustian, mengingatkan Cellica agar menghindari praktik “wani piro” dalam melakukan mutasi pejabat seperti yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Ade Swara beserta isterinya. “Jangan sampai diulangi plt bupati,” katanya.
Selama menjabat Bupati Karawang, Ade Swara dan isterinya Nurlatifah beserta orang dekatnya diduga sering melakukan praktik “wani piro” dalam kegiatan mutasi pejabat.

Artikel ini ditulis oleh:

Ahok Ajukan Wapres Jusuf Kalla Sebagai Ketua Panitia Asian Games 2018

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyarankan kepada Presiden Joko Widodo, untuk menunjuk Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Panitia Asian Games 2018.

“Saya bilang ke Pak Jokowi supaya mencari sosok ketua panitia yang berpengalaman, kira-kira yang seperti Pak Jusuf Kalla itu (Wakil Presiden RI),” ujar Ahok, disela-sela kunjungan Jokowi di Pusat Layanan Kesehatan yang terletak di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat sore, (16/1).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai sosok Jusuf Kalla cocok apabila ditunjuk menjadi ketua panitia pelaksanaan Asian Games yang akan digelar pada 2018.

“Yang penting harus berpengalaman, bahkan kalau bisa yang sekelas wakil presiden, Pak Jusuf Kalla itu lah. Kalau memang mau, saya rasa beliau (Jusuf Kalla) cocok jadi ketua panitia Asian Games,” ujar Ahok.

Sejak Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah multi even empat tahunan terbesar se-Asia itu, pada September 2014 lalu di Korea Selatan. Hingga kini persiapan Asian Games 2018, belum juga terlihat.

Hal itu terlihat dengan belum dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum persiapan penyelenggaraan Asian Games.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemkot Bogor Siap Sesuaikan Tarif Angkot

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, segera menerapkan sistem tarif atas dan tarif bawah untuk angkutan kota. Sebagai tindak lanjut turunnya harga BBM bersubsidi 
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan penerapan tarif atas dan tarif bawah dibuat untuk memudahkan  mendapat nominal yang pas.
“Agar ketika ada kebijakan naik atau turun BBM kami tidak kewalahan,” kata dia di Bogor, Jumat (16/1).
Kata Bima sejumlah langkah sudah disiapkan apabila pemerintah resmi menurunkan harga BBM. Salah satunya segera menggelar rapat terkait penyesuaian tarif angkot.
Saat harga BBM turun per 1 Januari lalu sebesar Rp900, pihaknya sudah menyesuaikan tarif angkot. Dengan turun sebesar Rp500 untuk penumpang mahasiswa dan umum. Dari Rp3.500 menjadi Rp3.000.
Meski telah menetapkan penurunan tarif secara resmi, ternyata di lapangan masih banyak supir angkot yang nakal, dan tidak menarik tarif sesuai aturan.

Artikel ini ditulis oleh:

PBB Prihatin, Indonesia tidak Mampu Tuntaskan Kasus HAM

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komite Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan bangsa-Bangsa (PBB), Cornelis Flinterman mengatakan kalau, pihaknya prihatin atas penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Sebab, hal itu menandakan bahwa praktik impunitas terhadap pelaku belum terhapus, seperti dikuti suarapembaruan.com
“Komite HAM prihatin kasus pelanggaran HAM masa lalu belum diselesaikan pemerintah Indonesia. Ini suasana impunitas masih ada karena belum ada satu orangpun yang diadili atas terjadinya pelanggaran HAM berat,” kata Cornelis, di Jakarta, Jumat (16/1).
Diketahui, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti, kasus pembantaian tahun 1965, peristiwa Talangsari, Tanjungpriok maupun kasus Semanggi I dan II belum tuntas. Berkas penyelidikan kasus tersebut masih bolak-balik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung.
Cornelis juga menyinggung penanganan kasus pembunuhan aktivis Munir yang sejauh ini pemerintah belum mampu menyeret pelaku utamanya ke meja hijau, hingga Pollycarpus mendapatkan pembebasan bersyarat. Pihaknya berharap ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penuntasan kasus HAM. “Maka kita rekomendasi keras, pemerintah Indonesia harus seret pelaku pelanggaran HAM berat. Seperti kasus pembunuhan Munir,” ujarnya.
Anggota Komite HAM PBB lainnya yakni, Victor Rodriguez menambahkan, Komite HAM menyoroti kepatuhan suatu negara yang tergabung sebagai anggotanya akan pemenuhan hak-hak sipil warga negaranya. Kecuali, mahkamah internasional yang melihat suatu kasus secara spesifik karena yang disoroti adalah individu. “Kalau pengadilan pidana internasional itu individu. Kalau komite itu melihat kepatuhan negara secara keseluruhan terhadap pemenuhan hak sipil,” katanya.
Dengan begitu dirinya tidak dapat menanggapi lebih jauh akan kasus penyegelan gereja GKI Yasmin kendati menilai, kasus GKI Yasmin bersifat diskriminatif. “Mengenai kasus gereja Yasmin, kami tidak punya kompetensi untuk bahas kasus tertentu. Tetapi kasus itu adalah kasus diskriminasi saja,” katanya. 

Komisi X Harap Calon Ketum PSSI Mampu Bangun Komunikasi dengan Pemerintah

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya berharap, Ketua Umum (Ketum) PSSI periode 2015-2019 memiliki kemampuan dan keinginan untuk berkomunikasi secara baik dengan pemerintah.

“Yang juga tak kalah penting adalah, bisa berkomunikasi yang baik dengan stakeholder (pemangku kebijakan olahraga),” harap Riefky kepada Aktual.co di Senayan, Jakarta, Jumat (16/1).

Selain itu, politisi Partai Demokrat (PD) juga mengungkapkan beberapa kriteria lagi. Setidaknya terdapat tiga aspek yang harus dimiliki oleh Ketum PSSI yang baru.

Riefky mengatakan bahwa siapa pun yang nantinya menggantikan posisi Djohar Arifin Husin di kursi Ketum PSSI, harus punya tekad untuk memperbaiki prestasi olahraga tanah air.

“Ketum baru harus bisa memberikan prestasi terhadap sepakbola. Dia juga harus pengalaman, mengerti industri olahraga, serta bisa mendukung para atlet baik secara moril maupun materil,” paparnya.

Seperti diketahui, pemilihan Ketum Baru PSSI akan digelar pada 18 April mendatang. Kabarnya, ada tiga calon yang bakal maju dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 2015.

Ketiga kandidat tersebut yakni La Nyalla Mahmud Mataliti (Wakil Ketua PSSI sekarang), Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Osman Sapta Odang (Wakil Ketua MPR).

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain