Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri telah melakukan serah terima jabatan (Sertijab), Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen (Pol) dari Suhardi Alius ke Irjen Pol Budi Waseso.
Sertijab tersebut, dilakukan sejak pukul 07.00 WIB, dan bersifat tertutup terhadap awak media, layaknya Sertijab di Mabes Polri pada umumnya.
“Informasi dari Komjen Pol Drs Suhardi Alius, ternyata sejak tadi pagi telah melaksanakan serahterima jabatan Kabareskrim Polri kepada Irjen Pol Drs Budi Waseso,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie, di Mabes Polri, Jumat (16/1).
Komjen Pol Suhardi Alius, diketahui dimutasi ke Lemhannas RI, menggantikan jabatan Sekretaris Utama dari Komjen Pol Boy Salamudin.
Sebelumnya, sudah sejak pagi muncul isu mutasi jabatan Suhardi Alius selaku Kabareskrim Mabes Polri. (Baca: Tersiar Kabar Kabareskrim Dicopot)

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Saat ini busana muslim sudah menjadi tren bagi kalangan wanita maupun pria. Tak hanya itu, busana muslim juga tidak hanya dipakai oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak juga banyak yang memakai busana muslim.

Model dan trennya pasti berbeda dengan style orang dewasa. Untuk tips fashion muslimah anak, tidaklah serumit orang dewasa. Dan, berikut yang harus diperhatikan dalam pemilihan pakaian muslim anak.

1. Muslim anak dengan bahan katun
2. Dress muslim dengan bahan kaos
3. Dress muslim dengan bahan kaos
4. Setelan koko dengan model hayami dan bahan kaos
5. Setelan anak hayumi koko dengan bahan kaos
6. Gamis anak dengan model terbaru yang menggunakan bahan kaos.
7. Sesuai Syar’i

Kami sarankan kepada Anda, untuk menghindari bahan-bahan yang memberatkan anak Anda. Jangan menyiksanya menjadi kepanasan karena bahan yang berat dan tidak ringan.

Selain itu, pilihan warna juga menjadi faktor untuk memilih baju muslim anak. Pilihlah warna yang cerah agar aura ceria terlihat lebih jelas pada anak Anda.
 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dalam pertemuan pembahasan Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Bupati/Walikota, dan Gubernur (Perppu Pilkada) dengan Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan terkait anggaran pilkada serentak dan posisi Komisi Pemilihan Umum dalam pilkada tersebut. Dua hal tersebut merupakan persoalan yang sering dipertanyakan oleh fraksi dalam rapat ini.
Mendagri Tjahjo menegaskan bahwa anggaran pilkada dibebankan pada daerah melalui APBD. Mendagri, katanya sudah mengeluarkan dan mengirimkan Peraturan Mendagri (Permendagri) ke semua daerah. Peraturan ini mengatur alokasi APBD untuk Pilkada.
“Pemendagri ini merupakan pedoman pembuatan APBD 2015. Kita mewajibkan pemda mengalokasi APBD untuk pilkada. Hal ini sesuai dengan isi Perppu yang membebankan anggaran Pilkada pada APBD, bisa secara langsung atau mencicil selama lima tahun” kata Tjahjo saat memberikan tanggapan pemerintah di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/1).
Namun dia berpandangan, KPU dapat ditugaskan untuk menyelenggarakan pilkada sehingga hasil bisa akuntabel. “Pemerintah berpandangan, KPU dapat ditugaskan sebagai penyelenggara pilkada sehingga penyelenggaraan pilkada akuntabel dibandingkan membentuk lembaga baru,” tandasnya.