Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan Presiden Joko Widodo tidak memiliki ‘real power’ yang membuat otoritas kepemimpinannya melemah.
“Kekuatannya (Jokowi) ada tapi di dunia maya, makanya Jokowi tidak melihat dalam kekuatan real,” ujar Arbi di Dewan Harian Nasional, Jakarta, Kamis (29/1)
Arbi menilai jika Jokowi tidak memiliki ‘power’ yang ‘real’ maka otoritasnya sebagai presiden menjadi lemah. Kewenangannya menjadi presiden seperti hak prerogatif bisa ‘digoyang’ oleh DPR.
“Kalau sudah begitu lembaga presiden terancam, kalo mau lanjut, dia harus bangun ‘power’, kalo ngelantik polisi itu persoalan kecil, dia memerlukan ‘power’ untuk jaga institusi,” jelasnya
Menurutnya institusi dan otoritas presiden sudah terancam oleh partai pendukung, lembaga, DPR dan Polisi.
“Hanya satu yang bisa dipakai yaitu tentara,” katanya
Arbi menambahkan kerjasama dengan angkatan laut sudah  dibuka,  swasembada juga sudah diterjunkan ke angkatan darat. Arbi menghimbau Presiden meningkatkan kerjasama terhadap tentara untuk menyelamatkan presiden dari politisi yang kacau.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp 335 juta dalam rekening serta empat sertifikat tanah dari tersangka Wijaya Iman Santoso. Mantan Kepala Divisi VII PT Adhi Karya Bali itu disita asetnya oleh penyidik pidana khusus terkait kasus korupsi penggunaan uang perusahaan dan pencucian uang.
“Sudah dilakukan penyitaan uang Rp 335 juta kemudian tanah dan bangunan yang berada di semarang,”kata Kasubdi penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Korupsi (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Sarjono Turin dikantornya, Jakarta, Kamis (29/1).
Empat sertifikat tanah yang disita seluas 1200 meter persegi dan tanah tersebut semuanya berada di Semarang. Namun, Sarjono belum memastikan berapa rupiah dari total tanah yang disita tersebut,
“Nilainya belum tahu. Semua sudah disita,”ungkapnya.
Terhadap Wijaya sendiri, setelah diperiksa hampir selama 6 jam, hari ini kemudian dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari kedepan yakni 17 Februari 2015. Penahanan tersangka Wijaya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-003/F.2/Fd.1/01/2015 tanggal 29 Januari 2015.
“Baru ditahan saat ini karena proses penyidikan sudah berakhir dan akan dilanjutkan ke tahap dua,”papar Sarjono Turin. 
Dikatakan Sarjono, korupsi yang dilakukan Wijaya itu negara dirugikan sebesar Rp 12 miliar. Terhadapnya dijerat Pasal 2 dan 3 UU Tipikor lalu dikembangkan ke Tindak Pidana Pencucian Uang. 
“Seharusnya uang itu disetor ke Adhi Karya tapi malah dialirkan ke rekening sendiri,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan hubungan KPK dan Polri adalah satu latihan awal yang sangat keras bagi seratus hari pemerintahan Jokowi. Menurutnya konflik dua lembaga penegak hukum itu terjadi akibat masalah internal masing-masing institusi.
“Awal masalah nya kan adalah Budi gunawan, penetapan tersangka tidak dikuatkan oleh bukti yang memancing ruang konflik,” kata Boni Hargens di Dewan Harian Nasional, Jakarta, Kamis (29/1).
Boni melihat ada latar belakang yang rumit yang harus dibuka dan dianalisis. Dari internal kepolisian ada pertungan antar jenderal-jenderal untuk ambil posisi menjadi Kapolri, sehingga penetapan Budi Gunawan harus dibaca dalam konteks itu.
Sementara di KPK, ada beban yang belum terselesaikan. Sebagai contoh kasus Century dan Kasus Ibas yang tak berani dibuka, sehingga yang muncul dipermukaan adalah kasus BG dan BW.
“saya kira sikap jokowi sudah jelas, dia berada di tengah tanpa berpihak siapapun dan mendamaikan kedua institusi,” katanya
Boni menuturkan keputusan yang semestinya dilakukan Jokowi adalah mencari ‘win win solution’ dengan dasar yang jelas untuk menyelamatkan KPK dan Polisi.
“BG harus segera dilantik dan stop kriminalisasi KPK, itu jalan keluarnya dan itu solusi terbaik,” katanya
Menurutnya, Budi Gunawan harus segera dilantik karena secara prosedural telah distujui DPR dan harus dilanjutkan. Kemudian, kriminalisasi KPK harus segera dihentikan karena mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Mari selamatkan KPK, dan hidupkan kembali wibawa Polri,” tutup Boni.

Artikel ini ditulis oleh: