Jakarta, Aktual.co — Salah satu kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, mengkritik soal tim independen yang diharapkan dapat meredam polemik KPK dan Polri.
Menurutnya, tim tersebut justru malah terlihat tidak independen lantaran sudah memunculkan opini publik yang sangat merugikan kliennya itu.
“Tim sembilan suruh (Budi Gunawan_red) mundur. Dia kecewa makanya saya sampaikan ini,” ujar Razman di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/1).
Kekecewaan itu bukan tanpa sebab, pasalnya, kata Razman, tim sembilan yang dibentuk belum melakukan kerja kerja konkrit yang didahului Keppres dari presiden untuk melegitimasi masukannya tersebut.
Selain itu, lanjut dia, tim sembilan sudah mengeluarkan usulan tanpa menanyakan kliennya untuk menanyakan persoalan Polri dan KPK.
“(Budi Gunawan_red) tadinya pikir ini ada tim pasti tim datang. Tata nilai kultural lain-lain imbauan dikalahkan sama yuridis. Pak BG belum pernah didatangi, SK belum liat,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin mendukung ide pembentukan peradilan khusus pejabat negara (previlegiatum) yang diwacanakan oleh tim litigasi DPD.
“Untuk mempercepat suatu proses. Bagi kami di komisi III memang tidak boleh posisi jabatan publik kosong dalam waktu lama,” ujar Azis di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).
“Sebenarnya usulan soal previligiatum sudah berkali-kali di komisi III.  pada saat pemberhentian kapolri pada saat itu juga posisi itu dilantik, kami tdk ingin ada kekosongan at the same time,” katanya.
Azis menambahkan, previligiatum ini bisa mengantisipasi berlarut-larutnya proses peradilan pidana dan perdata karena ada mekanisme hukum yang rumit dan panjang harus dilalui. Apalagi proses itu tidak bisa diintervensi oleh siapa pun, termasuk presiden.
“Kalau ide previligiatum ini tercapai, maka harus diatur tahapannya, hakimnya, maupun hukum acaranya yang dibuat secara cepat, singkat, dalam 7 hari harus putus. Seperti misalnya UU Parpol yang mengatur dalam 60 hari harus putus,” ujarnya.
Adapun  hakim yang menangani previligiatum ini, lanjut Azis, haruslah orang yang ahli, menguasai masalah, serta terbebas dari kepentingan.
“Ini penting. Kalau bisa yang punya tongkat dan palu peradilan previligiatum ini adalah orang yang sudah tidak memikirkan masalah dunia lagi. Jauh dari conflict of interest,” tuntas Azis.
Laporan: Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyuap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Bonaran Situmeang mengklaim sebagai korban kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal tersebut diakui Bonaran usai melengkapi berkasnya yang akan segera dilimpahkan ke persidangan, Kamis (29/1). Dia berharap Presiden Joko Widodo dapat mendengar apa yang disampaikannya itu.
“Kami adalah korban dari krimialisasi KPK. Bukan hanya KPK yang dikriminalisasi tapi kami korban kriminalisasi KPK. jadi presiden harus mendengar. Saya Budi Mulya, Andi Mallarangeng,” kata dia.
Lantas, Bonaran pun mempertanyakan kesalahan yang dilakukan oleh Budi Mulya. Dia mengaku, bersama dengan Budi Mulya dan Andi Mallarangeng adalah korban KPK. 
“Apa yang dilakukan dia (Budi dan Andi)? Dia hanya menghadiri rapat gubernur, rapat SSK kok sekarang dipenjara. trus siapa lagi? Andi Mallarangeng? Dia bilang hanya khilaf. Khilaf itu tidak boleh dipenjara, hanya kurungan,” kata dia.
Dia pun mengaku siap untuk buka-bukaan terkait dengan kasusnya jika sudah masuk ke persidangan. “Oh siap! pasti siap. bersama kalian, saya siap!!,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby