Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo siap mengeksekusi Enam terpidana gembong narkoba pada Minggu (18/1) mendatang. Pun kepolisian telah menyiapkan enam regu tembak. Eksekusi diketahui akan dilakukan di Nusa Kambangan untuk lima terpidana dan satu terpidana di Boyolali.
“Nanti disiapkan enam tersebut (regu tembak), karena enam yang kita eksekusi maka harus kita lakukan bersamaan. Waktunya bersamaan, 18 Januari 2015 pukul 00.00wib,”papar HM Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (16/1).
Regu tembak sendiri, sambung Prasetyo diambil dari kepolisian daerah terdekat. Sementara pimpinan eksekusi tetap berada di Kejaksaan Negeri tempat terpidana dijatuhi hukuman mati. 
“Yang mimpin itu tergantung dimana perbuatan dilakukan, kalau di Banten ya Kejati Banten sudah disana dengan stafnya. Ia yang memimpin eksekusi. Walaupun yang menembak itu regu tembak tetap yang menjadi eksekutor itu jaksa,”jelas Prasetyo.
Para perwakilan Kedutaan Besar dari terpidana mati berpaspor asing sudah mendatangi lokasi eksekusi. Diketahui dari 6 terpidana tersebut, 4 diantaranya adalah Warga Negara Asing (WNA)
“Para kedubes sudah datang kesana, ya mereka mau melihat warganya yang mau dieksekusi mati. Keluarga itu urusan kedutaan. Rasanya sudah dikasi tau, mau datang atau tidak itu urusan mereka. Kalau mau datang ya silakan datang,” demikian Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian sudah menyiapkan regu tembak untuk mengeksekusi enam terpidana mati perkara narkotika, pada Minggu (18/1) pada pukul 00.00WIB.
Lima terpidana akan dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan dan satu lainnya di Boyolali.
“Yang pasti untuk pelaksanaan eksekusi dilakukan regu tembak Polri. Polri sudah siap,” kata Karopenmas Polri Kombes Agus Rianto, Jumat (16/1).
Agus menjelaskan, untuk mengeksekusi terpidana mati, polri menyiapkan satu regu tembak, terdiri dari 12 personel yang diambil dari anggota Brimob setempat. Satu regu akan dipimpin seorang komandan.
Pelaksanaan eksekusi itu, kata Agus, mengacu pada Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2010. “Tata cara eksekusi sudah disiapkan tim. Tinggal pelaksanaan,” ujarnya.
Para personel itu, dijelaskan Agus, dipastikan sehat jasmani, rohani, mental dan fisiknya juga bagus. “Tentunya tidak ada hubungan kekerabatan dengan terpidana,” terangnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, memang disiapkan enam regu tembak. Sebab, terpidana mati yang ditembak berjumlah enam orang. “Kita laksanakan secara bersamaan,” tegasnya di Kejaksaan Agung, Jumat (16/1).
Prasetyo menegaskan, semuanya ditembak secera serentak dan tidak ada saling menunggu. Ini juga untuk menjaga kondisi psikologis. Dia menambahkan, dalam hal ini Jaksa tetap sebagai pemimpin eksekusi. Sedangkan pelaksananya adalah Polri.
“Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 2 PNPS tahun 1964. Eksekutornya dari Kejati setempat,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan “Pemilu Demokratis” tidak membawa perubahan signifikan bagi penduduk Indonesia. Pelaksanaan demokrasi prosedural hanyalah hiburan yang tidak merubah nasib 70 juta warga miskin setelah pemilihan presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan aktivis senior, Hariman Siregar, usai peringatan peristiwa Malari, Sukabumi, Jumat (16/1).
“Para elite politik secara langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh pelaksanaan prosedural paska reformasi, tidak pernah bersungguh-sungguh memperjuangkan hal substansial”, ungkap Hariman, Sukabumi, Jumat (16/1).
Menurutnya selama pemilihan umum berlangsung apapun yang diucapkan saat kampanye terhenti sekedar menjadi jargon.
“Para anggota legislatif yang dipilih melalui milihan umum, lebih sibuk memainkan akrobat politik yang tidak berkaitan dengan urusan orang banyak yang memilihnya,” katanya.
Hariman mengungkapkan hubungan antara politik formal yang diperankan oleh elite politik penyelenggara Negara dan rakyat seolah terputus setelah pemilu diselenggarakan.
Hariman juga menambahkan ditengah-tengah hubungan antara negara dan rakyat semestinya muncul kelompok masyarakat sipil yang kuat sehingga demokrasi tidak mudah diselewengkan elite politik yang mengatas-namakan Negara.
“itulah yang membuat pelaksanaan demokrasi pasca reformasi tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” demikian Hariman.

Artikel ini ditulis oleh: