Jakarta, Aktual.co —  Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti menjalankan tugas harian Kapolri hingga pelantikan kapolri baru dilakukan.
“Dalam surat presiden dinyatakan penunjukkan dan pemberhentian kapolri itu satu paket. Jadi tugas sehari-hari kapolri dilaksanakan oleh wakapolri,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Kombes Pol Agus Rianto di Jakarta, Jumat (16/1).
Dalam surat Presiden Joko Widodo kepada DPR pada 9 Januari 2015 perihal “Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri” disebutkan presiden meminta persetujuan DPR untuk mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan menjadi kapolri baru dan memberhentikan Jenderal Pol Sutarman.
Dengan demikian, menurut Agus, saat Komjen Budi Gunawan telah dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri di Komisi III DPR, maka otomatis Jenderal Pol Sutarman hanya sebagai kapolri nonaktif.
Dalam Perpres Nomor 52 Pasal 6 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI juga menyebutkan wakapolri bertugas mewakili kapolri dalam hal kapolri berhalangan.
DPR RI akhirnya menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri melalui rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis, meskipun dua hari sebelumnya KPK menetapkan status tersangka.
Sebelum pengambilan keputusan persetujuan, Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin menyampaikan laporan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan pada Rabu (14/1).
Menurut Aziz, dari hasil uji kalayakan dan kepatutan tersebut, Komisi III DPR melalui rapat plenonya memutuskan menyetujui secara aklamasi Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama untuk melindungi saksi kasus tindak pidana korupsi Hambalang , Bogor berinisial LLI.
“LPSK menyesalkan tindakan KPK yang akan melindungi saksi kasus Hambalang karena melibatkan lembaga lain,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta Jumat (16/1).
Semendawai mengatakan seharusnya KPK melibatkan LPSK untuk melindungi saksi dan korban berdasarkan amanat undang-undang.
Semendawai menyayangkan langkah KPK yang mengambil semua kebijakan tindakan hukum termasuk dalam hal perlindungan saksi.
“Diharapkan dengan pembagian tugas tersebut maka pelayanan terhadap masyarakat termasuk dalam hal perlindungan saksi dan korban akan semakin optimal,” ujar Semendawai.
Semendawai menegaskan LPSK siap membantu KPK untuk melindungi saksi tindak pidana korupsi yang mendapatkan ancaman.
Semendawai menyebutkan KPK bisa mengirimkan surat kepada LPSK untuk memberikan perlindungan saksi LLI jika berpotensi mengganggu keselamatan jiwanya.
Sebelumnya, empat saksi kasus Hambalang telah meninggal dunia secara ” mendadak” yakni Arief Gunawan, Muchayat (mantan Deputi Kementerian BUMN), Asep Wibowo (Dirut PT Metaphora Solusi Global), dan Ikuten Sinulingga (Direktur Operasi PT Wijaya Karya).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo siap mengeksekusi Enam terpidana gembong narkoba pada Minggu (18/1) mendatang. Pun kepolisian telah menyiapkan enam regu tembak. Eksekusi diketahui akan dilakukan di Nusa Kambangan untuk lima terpidana dan satu terpidana di Boyolali.
“Nanti disiapkan enam tersebut (regu tembak), karena enam yang kita eksekusi maka harus kita lakukan bersamaan. Waktunya bersamaan, 18 Januari 2015 pukul 00.00wib,”papar HM Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (16/1).
Regu tembak sendiri, sambung Prasetyo diambil dari kepolisian daerah terdekat. Sementara pimpinan eksekusi tetap berada di Kejaksaan Negeri tempat terpidana dijatuhi hukuman mati. 
“Yang mimpin itu tergantung dimana perbuatan dilakukan, kalau di Banten ya Kejati Banten sudah disana dengan stafnya. Ia yang memimpin eksekusi. Walaupun yang menembak itu regu tembak tetap yang menjadi eksekutor itu jaksa,”jelas Prasetyo.
Para perwakilan Kedutaan Besar dari terpidana mati berpaspor asing sudah mendatangi lokasi eksekusi. Diketahui dari 6 terpidana tersebut, 4 diantaranya adalah Warga Negara Asing (WNA)
“Para kedubes sudah datang kesana, ya mereka mau melihat warganya yang mau dieksekusi mati. Keluarga itu urusan kedutaan. Rasanya sudah dikasi tau, mau datang atau tidak itu urusan mereka. Kalau mau datang ya silakan datang,” demikian Prasetyo.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby