Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad menyebut keberhasilan penyelesaian konflik KPK-Polri tergantung dari Presiden Joko Widodo.
“Persoalannya apakah tarik menarik kepentingan dijembatani oleh presiden? itu beda lagi,” kata Herdi, kepada Aktual.co, Kamis (29/1).
Rekomendasi Tim independen dianggap sudah cukup untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Namun, efektifitasnya rekomendasi tergantung Jokowi mau melaksanakannya atau tidak.
Sebelumnya, Tim independen telah membeberkan butir-butir rekomendasi sebagai masukan kepada presiden terkait kemelut antara KPK dengan Polri.
Rekomendasi tersebut diantaranya memberikan kepastian terhadap siapapun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri. Kemudian, presiden tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka dan mengusulkan calon baru Kapolri, serta menghentikan segala upaya yang diduga merupakan kriminalisasi terhadap personel penegak hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Ombudsman berjanji akan menindaklanjuti laporan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto.
“Kami bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan dari Pak Bambang,” ujar Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana saat konpers, di gedung Ombudsman RI,Jakarta selatan,kamis (29/1).
Bambang Widjojanto diketahui melapor ke Ombudsman terkait penangkapannya oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Bambang, tim kuasa hukum, serta Ombudsman melakukan pertemuan tertutup di Ruang Adjudikasi, lantai enam, kantor Ombudsman. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Arbi Sanit mengatakan periode pemerintahan dalam skala sepuluh tahun terakhir, kurang stabil.
“Ada yang tidak baik dalam perkembangan reformasi, periode sekarang kurang stabil, kericuhan lebih intensif dibanding 10 tahun terakhir,”ujar Arbi Sanit, pada Diskusi Harapan dan Kenyataan 100 hari Jokowi, di Dewan Harian Nasional, Jakarta, Kamis (29/1).
Sanit mengatakan, ada pergeseran sistem selama 10 tahun terakhir. Sistem pemerintahan sekarang tidak seimbang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti ingin menggugat presiden. Koalisi yang baru seperti bersekongkol untuk ‘menghajar’ presiden dengan adanya kisruh KPK-Polri.
Arbi menilai Presiden Jokowi tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem pemerintahan yang goyang sehingga bisa dikendalikan oleh politisi-politisi yang berniat buruk.
“Ini riwayatnya Gus Dur mau dihidupkan kembali, tapi Gus Dur ngga bisa dikendalikan akhirnya dimundurkan”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, diminta fokus mengurus perkara yang kini menderanya di Bareskrim Mabes Polri.
Saran itu, disampaikan mantan rivalnya di Mahkamah Konstitusi ketika sengketa pilkada Tapteng, yang kini berstatus tersangka di KPK, Bonaran Situmeang.
“Kembali kita jelaskan, bilang sama Bambang supaya fokus dia urusi perkaranya,” ujar dia, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/1).
Bonaran pun seperti mencibir BW seraya menyarankan agar memilih pengacara yang profesional.”Dia harus cari pengacara yang profesional jangan saya. Saya lagi sibuk di Guntur melantai bersama TCW (Tubagus Chaery Wardhana),” kata dia.
Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menolak mengirimkan surat pengunduran diri tersangka Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto ke Presiden Joko Widodo.
BW sapaan akrabnya, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi dalam memberikan keterangan palsu disengketa pilkada Kotawaringin di Mahkamah Konstitusi (MK).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menilai wajar rekomendasi tim independen yang meminta presiden untuk tak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Rekomendasi tim 9 (independen) wajar saja. Tim 9 sebagian pendukung KPK dan mereka yang menyuarakan tidak menyetujui BG sebagai Kapolri,” kata Hendrawan, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/1).
Saat ini, keputusan berada di tangan Jokowi apakah akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri atau tidak, apakah Jokowi akan menerima rekomendasi tim independen yang tak memiliki dasar hukum atau tidak.
Sekarang, katanya, terjadi tarik menarik apakah presiden menjalankan UU selurusnya, menggunakan rekomendasi resmi lembaga negara atau lembaga yang bersifat ad hoc tanpa dasar hukum.
“Budi Gunawan top, track record panjang, kepala lemdik, itu kan kawasan jadi modal intelektualitas di kepolisan. Sekarang apakah presiden menjalankan UU selurus-lurusnya dengan segala resiko, dalam hal ini DPR RI, 560 anggota spektrum partai atau membiasakan diri membentuk tim,” kata dia.
Masukan dari PDIP itu sangat wajar karena Jokowi tak pahami perpolitikan nasional.
“Tentu partai PDIP, wajar saya kira beri masukan. Jam terbang politik pak Jokowi, jaringan, relasinya dalam bidang poltik. Kan orbitan Solo lalu Jakarta. Tidak sepenuhnya memahami,” kata Hendrawan.

Artikel ini ditulis oleh: