Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo  telah memberhentikan Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri. Selain itu kabar yang diperoleh dari sumber Aktual.co mengatakan Komjen Pol Budi Gunawan akan dilantik oleh Presiden pada Jum’at (16/1) pukul 14.00 Wib.
Diketahui, Kapolri Jendral Sutarman dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pagi tadi, Jumat (16/1). Pemanggilan kedua petinggi Polri itu dikabarkan membahas mengenai isu pergantian Kapolri dan penetapan tersangka.
Kabar lainnya, hasil pertemuan Presiden tersebut dengan Kapolri Jendral Sutarman dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, mengambil keputusan setelah dilantik Komjen Budi Gunawan akan dinonaktifkan.
Sementara itu, Irjen Pol (Pur) Sisno Adiwinoto mengatakan Presiden Joko Widodo dapat menggunakan hak prerogatifnya yakni Abolisi kepada Komjen Pol Budi Gunawan yang kasusnya di KPK sangat janggal.
“Presiden juga bisa memakai hak abolisinya untuk kasus yang janggal terhadap Budi Gunawan ini,” demikian Sisno.  

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Meningkatnya kasus pelecehan seksual menjadi ancaman serius di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Kartini, Forisni Aprilista mengatakan, masalah tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Khususnya para orangtua untuk benar-benar menjaga anaknya. Ironisnya, sebagian pelakunya adalah orang yang sudah dikenal, bahkan cukup dekat dengan korban,” kata dia di Sampit, Jumat (16/1).
Dia mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kotim cukup tinggi dan dikhawatirkan terus meningkat. “Ibarat fenomena gunung es, kasus-kasus yang terungkap saat ini hanya sebagian kecil karena umumnya korban enggan melapor karena takut jiwanya terancam atau malu.”
Sejak April 2014 hingga Januari 2015 ini, LSM Lentera Kartini setidaknya menangani 44 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didominasi kasus pelecehan seksual. LSM yang memang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak ini berusaha mengawal penanganan kasusnya oleh penegak hukum serta melakukan pendampingan agar korban merasa aman.
Data di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kotim, ada 20 kasus selama 2014. Yakni, pelecehan seksual sebanyak sepuluh kasus, kekerasan dalam rumah tangga ada lima kasus, dugaan perkosaan sebanyak dua kasus, kekerasan fisik dan psikis sebanyak dua kasus, serta masalah hak asuh anak sebanyak satu kasus.
Forisni yang juga Wakil Ketua P2TP2A Kotim ini meminta pemerintah daerah dan penegak hukum lebih serius melakukan upaya pencegahan dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masalah ini menyangkut masa depan anak-anak dan keluarganya.
“Pemerintah daerah harus menempatkan pejabat yang benar-benar mempunyai komitmen terhadap penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Bukan yang hanya mengaku mendukung, tapi tidak ada tindakan nyata di lapangan,” kata Forisni.
Untuk memaksimalkan upaya di lapangan, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Polres Kotim, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, RSUD dr Murjani Sampit dan instansi lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Empat terpidana hukuman mati di Provinsi Riau masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pekanbaru, menunggu kepastian jadwal eksekusi.
“Di Riau ada empat terpidana hukuman mati masih di Lapas Pekanbaru,” kata Kepala Bidang Registrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Riau Daswirman, Jumat (16/1).
Dia mengatakan empat terpidana mati tersebut dihukum dalam kasus narkoba, namun ada juga kasus pembunuhan berencana. Berdasarkan informasi, lanjut Daswirman, empat terpidana tersebut masuk dalam daftar yang akan segera dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.
“Nampaknya termasuk yang diumumkan oleh Kejagung, tapi kapan jadwalnya belum jelas.”
Namun, dia mengaku belum bisa mengumumkan terkait identitas para terpidana mati tersebut. Alasannya, data terpidana mati sulit diakses karena terjadi gangguan jaringan internet di kantor Kanwil Hukum dan Ham Riau.
“Langsung saja ke Lapas Pekanbaru untuk data rincinya,” kata Daswirman.
Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru Dadi Mulyadi enggan diwawancarai perihal terpidana mati di Riau. Ketika dihubungi wartawan, dia mengatakan sedang tidak berada di Lapas.
Dia juga keberatan untuk menginformasikan riwayat kasus para terpidana mati tersebut. “Saya tidak mau ada kehebohan di sini,” kata dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan enam terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi secara serentak pada 18 Januari 2015 di Pulau Nusakambangan, Cilacap dan Boyolali.
Keenam terpidana mati tersebut, yakni, Namaona Denis (48) Warga Negara Malawi, Marco Archer Cardoso Mareira (53) Warga Negara Brazil, Daniel Enemua (38) Warga Negara Nigeria, Ang Kim Soei (62) tidak jelas kewarganegaraannya, Tran Thi Bich Hanh (37) Warga Negara Vietnam dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia, Warga Negara Indonesia.
Permohonan grasi dari keenam terpidana mati itu, sudah ditolak tertanggal 30 Desember 2014. Lima terpidana mati akan dieksekusi di Pulau Nusakambangan dan satu terpidana mati dieksekusi di Boyolali, karena ditahannya di LP Bulu, Semarang, Jawa Tengah.
Eksekusi tersebut merupakan tahap pertama karena akan menyusul gelombang berikutnya. Sampai hari ini ada 77 pengedar narkoba yang telah divonis mati, namun baru enam orang saja yang akan dilakukan eksekusi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu