Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jendral Sutarman dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan dikabarkan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pagi tadi, Jumat (16/1). Pemanggilan kedua petinggi Polri itu dikabarkan membahas mengenai isu pergantian Kapolri dan penetapan tersangka.
 Komisoner Kompolnas M Nasser membenarkan adanya pertemuan di Istana Negara pada pagi tadi. Meski demikian dirinya mengaku belum mendapatkan informasi hasil dari pertemuan tersebut.
Rumor lain yang beredar, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti akan menjadi pelaksana tugas (plt) Kapolri serta Kabareskrim Komjen Suhardi Aliyus dicopot dari jabatannya dan digeser ke Lemhanas.
Saat disinggung mengenai kabar pencopotan Kabareskrim terkait dengan penetapan tersangka Budi Gunawan, Nasser enggan menjawab secara gamblang. Namun, dia hanya menekankan, sebanyak 440 000 anggota Polri berharap Presiden Jokowi memberikan putusan apapun yang dimensinya menyelamatkan institusi Polri.
“Jangan sampai moral prajurit turun, jangan sampai ada anggota merasa institusinya diobok-obok oleh institusi lain,” kata Nasser saat dikonfirmasi, Jumat (16/1). Presiden Joko Widodo, kata Nasser, harus memelihara marwah kepolisian. Sebab, Polri merupakan aset berharga sebuah bangsa. Karenanya, Nasser berharap, jangan sampai ada instansi lain seperti KPK, hanya digunakan untuk memukul Polri karena ketidaksukaan terhadap salah satu profil kandidat calon Kapolri, yakni Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan.
“Jangan biarkan KPK sebagai alat pemukul sebagai alat pemukul Polri. Jangan sampai ada menggunakan KPK untuk memukul karena tidak suka Budi Gunawan. Hukum itu untuk harmoni,” tegas Nasser.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun anggran 2012.
Penyidik menjadwalkan Sekertaris Daerah Kota Tangsel yakni Dudung Erawan Direja. Dia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Miindo Adiguna Perkasa, Dadang Prijatna. “Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka DP,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (16/1).
Tak hanya itu, sejumlah pejabat besutan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu pun akan menjalani pemeriksaan. Eddy Adolf Nicolas Malonda yang menjabat sebagai staf ahli Wali Kota Tangsel juga akan diperiksa.
Bersama Eddy, Kepala DPPKAD Pemkot Tangsel Uus Kusnadi turut menjadi sasaran penyidik untuk menggali keterangan atas bergulirnya kasus yang melibatkan suami dari Walkot Tangsel itu. “Ya benar, mereka akan digali keterangan oleh penyidik.” 
Priharsa menambahkan, dalam pemeriksaan kali ini, ada enam saksi yang akan telisik penyidik guna melengkapi proses pemberkasan tersangka. “Sisanya adalah Matodah selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Tangsel, Joko, mantan Kepala Dinas Tata Kota Pemkot Tangsel, dan Dendi Pryandana menjabat Kepala Dinas Tata Kota Pemkot Tangsel.”
Sebagai informasi, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alkes di RSUD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, KPK sudah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Komisaris PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Direktur PT Miindo Adiguna Perkasa Dadang Prijatna, dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek alkes Mamak Jamaksari.
Selain kasus proyek alkes Tangsel, Wawan bersama kakaknya Ratu Atut Chosiyah juga terjerat kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Kemudian Wawan dan Atut juga jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek alkes Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dalam mendorong agar Jokowi mengambil putusan sesuai dengan harapan rakyat, publik jangan menghakimi. Kondisi sulit seperti sekarang harus dipahami, betapa parahnya situasi yang diwariskan kepada Jokowi. Maka BaraJP-Seknas mendukung Jokowi mengambil kebijakan terbaik.             
Demikian disampaikan Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) dan Muhammad Yamin Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, dalam siaran persnya di Jakarta Jum’at (16/1) pagi.              
“Kita harus realistis, situasi kita memang demikian parah. Meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak serta-merta menghilangkan korupsi. Jika kita berkesimpulan membutuhkan KPK, itu artinya mengakui birokrasi kita belum bersih, maka tidak fair kalau lantas menghakimi Jokowi,” kata Sihol.             
Sementara Muhammad Yamin menegaskan, Jokowi hanya melaksanakan hak prerogatifnya untuk memilih salah satu dari sejumlah nama yang disodorkan Kompolnas, yang kemudian meminta persetujuan DPR. Prosedur telah dilaksanakan, DPR menyetujui.             
“Kami hanya mendukung dan membentengi Jokowi agar mengambil putusan terbaik, bukan soal mendukung siapa yang menjadi Kapolri. Opsi melantik Budi Gunawan, lantas kemudian diberhentikan, atau tidak dilantik, merupakan opsi yang tentu sudah dipikirkan Jokowi,” demikian Muhammad Yamin.             

Artikel ini ditulis oleh: