Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa sekutu sesungguhnya dari pemimpin negara adalah rakyatnya sendiri. “Jika demokrasi, ya rakyat adalah sekutu utama, jangan sibuk mencari sekutu partai politik, karena itu Presiden Joko Widodo jangan terlalu memberi ruang kepada kepentingan tokoh partai koalisi,” katanya di Jakarta, Senin (12/1).

Menurutnya, jika terlalu memberi ruang kepada kepentingan tokoh partai koalisi, maka hal ini bisa membuat terlihat lemah jiwa kepemimpinan sang presiden. “Pengangkatan pejabat dan mengambil kebijakan sering sepihak, minim musyawarah, sehingga rakyat sering terkejut dengan hasil yang ada,” katanya. Ia mencontohkan pemilihan kabinet dan kenaikan BBM yang tiba-tiba sudah ada keputusan yang dibuat.

Sebaiknya presiden lebih terlibat dalam hal strategis perencanaan, bukan hanya bertindak secara teknis. “Urusan teknis biarlah ditangani oleh pakar profesionalnya, jadi ada waktu untuk perencanaan di berbagai sektor,” tutur Arif.

Ia berharap tindakan antisipatif lebih banyak dilakukan daripada penanggulangan masalah yang sudah terjadi. Arif juga mengingatkan kepada jajaran Kabinet Kerja agar bekerja sama antarkementerian, sehingga perencanaan lebih matang dan terkoordinasi.

Jakarta, Aktual.co —  Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya mengusulkan pembatasan umur kendaraan yang melintasi jalur protokol untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
“Beberapa cara mengurangi volume kendaraan di beberapa wilayah salah satunya pembatasan umur kendaraan 10 tahun ke bekalang,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta, Senin (12/1).
Martinus menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berwenang menyusun regulasi pembatasan umur kendaraan itu, karena pembatasan kendaraan harus melalui aturan daerah yang dibuat pemerintah setempat.
Martinus optimis pembatasan usia mobil akan mengurangi volume kendaraan yang beroperasi sehingga menekan kemacetan lalulintas.
Berdasarkan pantauan, Martinus menyebutkan kepadatan kendaraan terjadi pada jam tertentu terutama saat pegawai kantor pergi dan pulang.
“Dari pukul 16.00 WIB hingga 21.00 WIB terjadi kepadatan pada semua ruas jalan karena kuantitas jalan tidak sebanding dengan kendaraan,” ujar Martinus.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan larangan sepeda motor melintasi Jalan Bundaran Hotel Indonesia – Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat sejak 17 Desember 2014.
Pemprov DKI Jakarta mengklaim kebijakan tersebut efektif mengurangi kepadatan kendaraan pada jalur itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Drajad Wibowo mengatakan, banyak partai politik yang mengalami perpecahan pada pascareformasi. Perpecahan itu salah satunya disebabkan oleh mekanisme voting yang dilakukan ketika pemilihan ketua umum.

Menurut Drajad, hanya pecahan-pecahan Partai Golkar yang berjalan cukup mulus dalam politik. Namun, partai-partai lain tidak dapat bertahan ketika harus menghadapi persaingan dalam pemilu legislatif. “Semua partai sempalan gagal, kecuali sempalan Golkar,” kata Drajad saat diskusi bertajuk “Tren Aklamasi dan Regenerasi” di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (12/1).

Ia mencontohkan, beberapa partai pecahan yang gagal masuk ke parlemen seperti Partai Nasionalis Bung Karno (PNBK) yang dipimpin oleh Eros Djarot dan Partai Demokrasi Pembaruan pimpinan Roy BB Janis. Keduanya terbentuk akibat perpecahan dalam PDI Perjuangan.

Ia menuturkan, kegagalan partai pecahan dalam mempertahankan eksistensinya tidak terlepas dari minimnya jumlah tokoh dalam di partai itu. Adapun Golkar memiliki banyak tokoh yang mampu menjadi pemimpin serta pemersatu partai.

Ada pula Partai Kebangkitan Nasional Ulama pecahan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Matahari Bangsa pecahan PAN, dan Partai Bintang Reformasi yang merupakan pecahan dari PPP. Adapun pecahan Partai Golkar, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, Hati Nurani Rakyat, dan Nasdem, berhasil masuk parlemen. “Pecahan Golkar yang enggak masuk parlemen itu cuma PKPI,” kata Drajad.

Jakarta, Aktual.co — Politisi senior Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari memandang muyawarah nasional (munas) rekonsiliasi antarkedua kubu di Partai Golkar sulit untuk digelar tanpa ada kesungguhan memikirkan masa depan partai. “Munas rekonsiliasi susah digelar, karena kedua kubu sama-sama tidak sungguh-sungguh mau islah. Keduanya tidak mau islah karena keduanya tidak sungguh-sungguh memikirkan masa depan dan nasib partainya, itu lah sesungguhnya yang terjadi,” kata Hajriyanto di Jakarta, Senin (12/1).

Hajriyanto menekankan munas rekonsiliasi hanya bisa digelar jika beberapa kondisi terpenuhi, antara lain kedua kubu bersepakat islah, bersepakat menggelar munas rekonsiliasi, dan bersepakat membentuk kepanitian munas yang netral serta imparsial. “Kepanitian seperti itu bisa merupakan kepanitiaan gabungan dari kedua kubu, dan bisa juga dari figur-figur netral yang selama ini tidak terlibat dalam konflik perpecahan,” papar dia.

Terkait calon Ketua Umum Golkar dalam munas rekonsiliasi, menurut Hajriyanto, hal itu menjadi kewenangan sepenuhnya peserta munas, karena kedaulatan tertinggi partai ada di peserta munas. “Kata kuncinya kedua kubu sepakat islah dan kedua kubu sepakat munas gabungan. Jika salah satu kubu atau apalagi kalau kedua kubu yang berseteru itu tidak menyetujuinya maka sampai ‘lebaran kucing’ pun tidak akan ada munas rekonsiliasi,” kata dia berseloroh.

Hajriyanto yang sejauh ini memilih tidak terlibat dalam kedua kubu yang berselisih di internal Golkar menegaskan bahwa kesepakatan antara kedua kubu adalah “qonditio sine qua non” atau prasyarat yang harus ada bagi munas rekonsiliasi. Jika kedua kubu tidak sepakat, maka tidak relevan berbicara munas rekonsiliasi, termasuk membicarakan calon ketua umum dalam munas tersebut. “Walhasil, tidak ada manfaatnya bicara islah. Biarkan saja kedua kubu terus berjalan dan keduanya berkelahi terus sampai lelah,” jelas dia.

Sejauh ini juru runding kedua kubu yang berselisih di internal Golkar telah melakukan dua kali perundingan. Kedua kubu sepakat memposisikan Golkar sebagai mitra strategis, kritis dan konstruktif terhadap pemerintah, serta sepakat menjamin keberlangsungan pemerintahan yang sah selama lima tahun ke depan. Di sisi lain kedua kubu juga menempuh jalur hukum di pengadilan untuk mencari pengakuan atas kepengurusannya masing-masing. Sementara itu perundingan selanjutnya dijadwalkan akan berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar pada Rabu (14/1) pekan ini.

Jakarta, Aktual.co —  Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ruhut Sitompol meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk segera mengeksekusi para terpidana mati perkara narkoba.
“Saya akan keras meminta Jaksa Agung segera mengeksekusi terpidana narkoba,” kata Ruhut di Jakarta, Senin (12/1).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan terpidana kejahatan besar narkoba patut diberi hukuman yang berat, termasuk terhadap mereka yang mengajukan peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali.
“Eksekusi itu tidak menghalangi PK kok, jadi kalau sudah berapa tahun apalagi, ya sudah (eksekusi),” kata dia, mengenai terpidana mati kasus narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap bertahun-tahun, tetaoi beklum dieksekusi.
Bandar-bandar narkotiba ini bertahun-tahun tidak ada jera. “Bahkan lihat kalau ngomong di televisiesumbar, bahkan bikin pabrik ekstasi lagi dia kendalikan dari dalam, bagaimana coba?” kata dia.
Ia mengkhawatirkan apabila terpidana tersebut melakukan tindak pidana baru akan memperlambat eksekusi karena proses hukum yang berlanjut.
Ruhut mengatakan agar Jaksa Agung Prasetyo segera mengeksekusi terpidana mati dalam enam bulan pertama masa jabatannya.
“Dulu saya katakan, siapapun yang jadi Jaksa Agung saya dukung, selama enam bulan menjabat sudah ada yang dieksekusi, kalau ‘nggak’ lempar handuk, mundur,” kata Ruhut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby