15 April 2026
Beranda blog Halaman 39612

Emrus: KPK Salah Tentukan Momentum

Jakarta, Aktual.co — Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) abaikan aspek sosiologis dan psikologis dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka bersamaan pencalonannya sebagai Kapolri. 
Momentum tersebut dinilai kurang tepat dan bisa menimbulkan gerakan massa. “mereka (KPK) tidak bisa memperhitungkan dampak sosiologis maupun psikologi massa,” ujar Emrus, Jumat (23/1). Momentum penangkapan Budi Gunawan bersamaan dengan proses di komisi III DPR, dan sudah melalu fit and proper tes. Pengambilan keputusan maupun vonis harus dipertimbangkan oleh aspek sosiolois dan psikologi massa. Ketidakadilan masyarakat harus  tetap dipertimbangkan tetapi bukan mempengaruhi kepuasan dan menentukan momentum, harus perhatikan dua aspek yang sering kali penegak hukum abaikan. “kusarankan mereka (KPK) itu kuliah sosiologi hukum deh”, katanya. Munculnya persepsi publik ‘balas membalas’ karena kesalahan momentum akibat mereka tidak mempertimbangkan aspek tersebut. “kusarankan lagi pada KPK bertindak dan berbuatlah atas pemikiran dan pertimbangan sosiologi jangan dari kaca mata hukum saja. Itu ngga baik meskipun ada dasar hukumnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Pengacara BW: Penenetapan Tersangka Beraroma Politis

Jakarta, Aktual.co — Salah satu kuasa hukum tim Penyelamat BW, Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, bahwa penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dinilai penuh dengan konteks politik.
Mengingat, penyidik KPK saat ini tengah menangani kasus korupsi yang melilit perwira tinggi Mabes Polri, Komjen Budi Gunawan.
“Kita tidak bisa melepaskan konteks atau peran KPK yang sedang memeriksa seorang calon kapolri (Budi Gunawan). Ada konteks politik,” kata Nur di Mabes Polri, Jumat (23/1).
Proses penangkapan BW, lanjut Nur, termasuk sangat cepat pasca dilaporkan oleh Sugianto Sabran pada 19 Januari 2015, terkait dugaan memberi atau menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.
“Jadi super cepat. Kita sempat memeriksa surat-surat LP dari Haji Sabran pada 19 Januari 2015. Kemudian surat penggeledahan tertanggal 20 Januari 2015 dan penangkapan 22 Januari,” kata Nur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pangeran Andrew Menyangkal Pelanggaran Seksual

Jakarta, Aktual.co —The Duke of York menyangkal pernyataan seorang perempuan Amerika Serikat bahwa dirinya dipaksa berhubungan seksual saat gadis itu berumur 17 tahun. Pangeran Andrew mengatakan dirinya ingin memusatkan perhatian pada pekerjaan. 
Dalam pemunculan pertamanya di depan umum sejak pernyataan tersebut disampaikan, anak laki-laki kedua Ratu Elizabeth II itu menyatakan ingin ‘mengulangi’ sangkalan yang dikeluarkan Istana Buckingham. Dia berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Pengacara Virginia Roberts mengulangi pernyataan tuduhan itu pada dokumen baru yang diberikan kepada sebuah pengadilan di Florida, Amerika.
Perempuan yang disebut dalam kasus ini sebagai Jane Doe #3, menyatakan dirinya dipaksa pengusaha Jeffrey Epstein, warga AS yang sudah pernah dihukum karena melakukan pelanggaran seksual, untuk berhubungan seksual dengan Pangeran Andrew saat perempuan itu beumur 17 tahun.
Istana Buckingham sebelumnya mengatakan tuduhan terhadap Pangeran Andrew itu ‘benar-benar salah’ dan tidak ‘berdasar sama sekali’. Pangeran Andrew mengatakan, “Pertama-tama saya pikir saya harus, dan menginginkan, untuk dicatat, mengacu kepada berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu ini. “Saya hanya ingin mengulangi dan menegaskan pernyataan yang telah dikeluarkan Istana Buckingham atas nama saya.”

Ini Kejanggalan Penangkapan Bambang Widjojanto

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara Said Salahudin menilai ada kejanggalan dalam penangkapan wakil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. 
Dalam proses penangkapan BW ada ketidakpastian kebenaran dan penjemputan yang tidak etis. “Terkait dengan proses penangkapannya. Awalnya plt kapolri badrodin Haiti sebagaimana yang disamapaikan johan budi , kabareskrim, dan menkopolhukam, pagi mengatakan tidak benar ada penangkapan terhadap Bambang tapi ternyata benar. Jadi Plt atau Johan yang bohong,” jelas Said, Jumat (23/1). Kejanggalan kedua penangkapan Bambang yang tidak pantas, Bambang bukan buronan  atau teroris yang membahayakan, Bambang hanya diduga oleh polri mendorong orang memberikan keterangn palsu dipersidangan. “Kok orang yang dikategorikan pelanggaran yang hanya itu harus ditangkap ditengah jalan. Apa tidak ada cara yang lebih pantas? Apa yang melatari polri menangkap Bambang di jalan?”, katanya. Ketiga terkait dengan materi persoalannya, jika Bambang dikatakan terkait dengan kasus keterangan  palsu yang disampaikan oleh saksi dalam parselisihan hasil pemilu di Kotawaringin di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Sedangkan, Bambang jadi wakil ketua KPK tahun 2011 setelah kasus itu. DPR meloloskan jadi wakil pimpinan KPK dan  negara menyatakan Bambang bersih dari hukum. “Jika Bambang cacat hukum dia tidak bisa dinyatakan sebagai pimpinan KPK.”

Artikel ini ditulis oleh:

Didukung Masyarakat, KPK Watch Indonesia: KPK Jumawa

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Dukungan besar dari masyarakat terhadap KPK selama ini tampaknya membuat KPK jumawa. Setidaknya hal itu yang disampaikan Direktur Eksekutif KPK Watch, M Yusuf Sahide.
Yusuf menilai, KPK muncul disaat masyarakat buntu akan proses penegakan hukum.
“Awal-awal KPK bagus menembus batas-batas tabu yang selama ini tak tersentuh. Namun kelamaan seperti cicak vs buaya muncul,” kata Yusuf dalam diskusi di Tebet, Jumat (23/1).
Kasus sprindik bocor atas nama Anas Urbaningrum pun kata Yusuf, masih dapat dimaklumi khalayak yang tetap mendukung KPK.
Namun akhirnya, KPK seperti berlindung dibalik dukungan rakyat, program-program penegakan hukum yang tidak lazim sekalipun.
“Seperti kasus Anas yang mencantumkan dalil kasus gratifikasi dan kasus lain-lain. Itu tidak boleh seperti itu, mana ada hukum acara seperti itu,” keluhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Raja Reformis yang Dicintai Rakyatnya

Jakarta, Aktual.co —Raja Arab Saudi Abdullah meninggal dunia pada Jumat (23/1). Semasa hidupnya, Abdullah dikenal sebagai seorang raja reformis yang dicintai rakyatnya, karena kesederhanaan dan kepeduliannya. Dalam ulasan Reuters disebutkan, Abdullah bin Abdulaziz, lahir tahun 1924, saat roda mobil pertama kali berputar di jalanan berdebu Kota Riyadh. Dia memimpin Kerajaan Saudi sejak 2006 saat Raja Fahd meninggal dunia. Namun sebenarnya, selama satu dekade sebelumnya, dia telah menjadi pemimpin de facto Kerajaan Arab Saudi.
Menggantikan Abdullah adalah Putra Mahkota Salman. Raja baru Saudi ini diprediksi masih akan melanjutkan kebijakan dalam dan luar negeri Abdullah serta upaya pemerintah membujuk dewan ulama untuk mengakurkan tradisi Islam dengan kebutuhan ekonomi modern. Dikenal pendiam dan kebapakan, Raja Abdullah lahir saat ayahnya Abdulaziz Bin Saud menjabat raja, 91 tahun lalu. Saat itu, Riyadh adalah kota oasis kecil yang dipenuhi rumah-rumah bertembok lumpur.
Pada tahun 1995 saat Raja Fahd menderita stroke, Abdullah menggantikannya dalam membuat keputusan di kerajaan. Abdullah juga dikenal sebagai diplomat tulen sekaligus konservatif yang memiliki hubungan dekat dengan suku Badui Arab. Reputasinya semakin meningkat saat Abdullah melakukan reformasi yang bertujuan untuk memangkas gaya hidup mewah keluarga kerajaan dan mengatasi pengangguran muda dengan meliberalisasi perekonomian demi menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.
Setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh 19 orang yang 15 di antaranya adalah warga Saudi, dan pengeboman yang marak oleh al-Qaidah di Saudi, Abdullah berupaya meredam pengajaran intoleransi di sekolah dan masjid dengan merangkul para ulama konservatif. Reformasi ekonomi yang dicanangkannya berjalan lambat dan hanya berhasil sebagian, namun kebijakan Saudi yang bergerak perlahan namun pasti membuat Abdullah populer di antara kaum muda berusia 30 tahunan yang jumlahnya 60 persen dari populasi total Saudi.
Saat negara-negara Arab lainnya mengalami revolusi dan jatuhnya satu persatu pemimpin Timur Tengah, Arab Saudi tidak tersentuh aksi demokrasi. Pemerintah Saudi melarang segala bentuk demonstrasi dan para aktivis demokrasi ditangkapi. Namun Abdullah tetap populer, terutama setelah dia mengeluarkan anggaran sebesar US$110 miliar untuk kesejahteraan sosial, perumahan, dan membuka lapangan pekerjaan.
Pemimpin sederhana
Di saat kebanyakan Pangeran Saudi menghabiskan liburan di istana-istana mereka di Mediterania, Raja Abdullah lebih suka menyepi di sebuah perkemahan di gurun. Di bawah kepemimpinannya juga, keluarga Kerajaan Saudi mulai kehilangan hak-hak istimewa. Abdullah berusaha memangkas gaya hidup mewah keluarga monarki dengan cara mewajibkan anggota kerajaan membayar sendiri seluruh tagihan mereka, termasuk tagihan telepon dan tiket pesawat.
Saat Abdullah blusukan ke wilayah-wilayah kumuh di Saudi sesaat setelah ditunjuk sebagai raja, dia dipuji publik sebagai keluarga kerajaan pertama yang mengakui bahwa kemiskinan masih ada di negara itu. Raja yang bergelar Penjaga Dua Masjid Suci—Masjidil Haram dan Masjid Nabawi—ini juga ingin meningkatkan posisi wanita di kerajaan Saudi, salah satunya dengan memberikan pendidikan yang lebih baik, peluang kerja yang lebih besar, dan memperbolehkan wanita ikut serta dalam pemilu daerah pada 2015.
Dia juga mengatakan, wanita bisa menjadi anggota Dewan Syuro berikutnya. Dewan Syuro adalah badan pemerintah Saudi yang memberikan masukan terkait hukum dan undang-undang. Namun demikian, wanita di Saudi masih dilarang berkendara sendiri, harus meminta izin wali untuk bekerja, bepergian keluar negeri, membuka rekening bank dan melakukan beberapa jenis operasi.
Melawan pengaruh Iran
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan luar negeri Abdullah fokus pada upaya kerajaan membendung pengaruh Iran di Timur Tengah. Kebijakan itu mencapai puncaknya pada Maret 2011 saat Saudi mengirim bantuan pasukan ke Bahrain untuk mendukung negara tersebut melawan pemberontakan masyarakat Syiah yang didukung Iran.
Keputusan itu memang tidak populer di antara kelompok minoritas Syiah di Saudi. Namun para pemimpin sekte di Saudi mengatakan, Abdullah telah bekerja lebih keras untuk mengurangi diskriminasi ketimbang pendahulunya. Pemerintah Riyadh khawatir invasi AS ke Irak tahun 2003 yang mengganggu keseimbangan kekuasan di Timur Tengah akan memberikan angin bagi Iran untuk merapat ke Beirut lalu ke Baghdad.
Kekhawatiran semakin besar setelah Iran diduga tengah membuat senjata nuklir.  Pada sebuah kabel diplomatik Kedutaan Besar AS yang dibocorkan oleh WikiLeaks tahun 2009 lalu, Raja Abdullah mendesak Amerika untuk “memotong kepala ular” dengan menyerang Iran. 

Berita Lain