Jakarta, Aktual.co — Satu dari dua terduga teroris yang ditangkap, Kamis (8/1) di wilayah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, yakni DE warga Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, terindikasi keterlibatannya dalam jaringan Santoso di Poso.
“Keterlibatannya masih dipertajam, namun keduanya memang terindikasi ikut dalam kelompok Santoso terutama peran yang dilakoni DE,” kata Kasubdit I Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda NTB AKBP I Made Yasa di Mataram, Senin (12/1).
Sedangkan ER, kata dia, bertugas untuk menyalurkan dana kebutuhan bagi keluarga teroris di wilayah Bima, baik itu para istri anggota yang sedang ditinggalkan suaminya untuk ikut pelatihan di Poso, maupun janda yang suaminya diketahui telah meninggal.
Diketahui, penangkapan kedua terduga berawal dari kecurigaan anggota Polresta Bima yang sedang berpatroli pada Kamis (8/1) dini hari. Anggota menemukan keduanya sedang duduk bersama seseorang yang berhasil meloloskan diri yakni F di belakang kantor Wali Kota Bima.
Namun, identitas F sudah diketahui berdasarkan pemeriksaan kedua terduga maupun pencarian data di kepolisian. Hingga kini, polisi memperkirakan keberadaan F masih di seputaran Bima. “F masih menjadi buronan kami, pencariannya kini ditangani oleh Polresta Bima,” kata dia.
Kemudian, barang bukti yang menguatkan kedua terduga memiliki keterlibatan dalam jaringan teroris di Poso yakni dengan ditemukannya sebuah senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Namun, dari pengakuan terduga, senjata api itu adalah titipan dari F kepada DE.
Selain senjata api yang diduga adalah milik anggota kepolisian itu, Polda NTB juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya seperti senjata api jenis senapan angin, dua pedang, golok, dan arit. “Barang buktinya masih kami amankan dan periksa lebih lanjut,” katanya.
Sehubungan dengan penyelidikan kasus tersebut, Yasa menuturkan, pihak Polda NTB tetap menjalin koordinasi dengan Densus 88 antiteror. “Kami sudah jalin koordinasi dengan Densus 88 antiteror, guna mengetahui sejauh mana keterlibatan dua terduga dalam jaringan Santoso.”
Dia menambahkan, jika terbukti ada keterlibatan berdasarkan data Densus 88 antiteror, nantinya kasus ini akan dilimpahkan. “Kecuali, Densus 88 antiteror tetap mempercayai Polda NTB untuk menangani kasusnya,” kata Yasa kepada wartawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakapolres Gianyar, Bali, Kompol Ambaryadi mengatakan, Budi Gunawan akan mampu dan sukses sebagai Kapolri. Selama memimpin Polda Bali, telah sukses memimpin dan menorehkan prestasi besar yang menjadi contoh Polda-Polda di Indonesia, yakni reformasi birokrasi.
“Bahkan saat beliau memimpin Polda Bali itu reformasi birokrasi menjadi yang terbaik se-Indonesia,” katanya.
Budi Gunawan juga telah melakukan pembenahan struktural, instrumental dan mental SDM, tutur Ambaryadi.
Ambaryadi yakin, sebagai Kapolri nanti, Budi Gunawan akan berhasil sebab pengalaman dan rekan jejaknya sudah teruji dan terbukti.
“Nantinya tinggal menyempurnakan reformasi di tubuh Polri yang saat ini memasuki tahap ke-3, yakni ‘stress for exelence’. Kita harus memberi apresiasi dan dukungan Kapolri baru,” ujar Ambaryadi.
Budi Gunawan adalah alumni terbaik Akpol tahun 1983, dan selalu menempati urutan pertama atau terbaik berbagai jenjang pendidikan profesional di Polri dan juga di Lemhannas.
Dia pernah menjabat Kapolda Jambi sejak Januari 2008. Dia sangat familiar di masyarakat selama menjabat Kapolda Jambi.
Kemudian pada 2012, dia dimutasi menjadi Kapolda Bali. Budi Gunawan juga diyakini memiliki sosok yang bertanggung jawab atas segala hal di wilayahnya, termasuk menyelesaikan kasus kerusuhan di Lapas Kerobokan, Denpasar, Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Harapan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi masih sangat besar. Sehingga MK diharpkan mampu mengembalikan hak-hak yang tertuang dalam Undang-undang.
Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat berbicara di hadapan delapan Hakim Konstitusi lainnya. Patrialis merupakan satu dari tiga calon Wakil Ketua MK.
“Terlalu besar, bahkan amat besar harapan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi,” kata Patrialis, dalam rapat pleno pemilihan wakil ketua MK di gedung MK, Senin (12/1).
Patrialis menyebut, selain masyarakat umum dan para penyelenggara negara, menaruh harapan agar hakim MK benar-benar melaksanakan fungsi, tugas, dan amanah sesuai konstitusi. Dia mengatakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab Hakim Konstitusi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kerja sama antara ketua dan wakil ketua sangat dibutuhkan.
“Kerja sama itu untuk mengangkat marwah, harkat martabat nama baik sesuai konstitusi,” kata Patrialis.
Hingga saat ini masih dilakukan rapat pleno secara terbuka, di ruang sidang MK, untuk memilih posisi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. 
Ketua MK yang baru terpilih, Arief Hidayat mengatakan posisi wakil ketua MK tidak dapat dicapai melalui proses aklamasi melalui rapat permusyawaratan hakim MK. Pemilihan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan suara dari sembilan Hakim Konstitusi.
Tiga Hakim Konstitusi yang bersedia dicalonkan sebagai Wakil Ketua MK adalah Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Aswanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI yang juga anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Komjen Pol Budi Gunawan memenuhi kualifikasi sebagai Kapolri.
Bamsoet, panggilan akrab politisi muda Golkar ini kepada pers menegaskan, Golkar mendukung pencalonan Budi Gunawan yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri baru mengantikan Jenderal Pol Sutarman.
“Paling tidak dia pernah memimpin wilayah menjadi Kapolda dua kali,” ujarnya, di komplek gedung Senayan, Senin (12/1).
Soal isu rekening gendut, kata Bamsoet, Komisi III periode lalu sebenarnya sudah mendapat klarifikasi dari Bambang Hendarso Danuri (BHD), Kapolri ketika itu. “Bahwa yang bersangkutan telah diperiksa institusi Polri dan hasilnya ‘clear’,” ucapnya.
Bamsoet menambahkan, “fit and proper test” calon Kapolri kemungkinan akan digelar paling lama dua pekan mendatang. Apakah Komisi III bakal menyetujui dan menerima usulan presiden tersebut, dia tidak bisa memastikan.
“Namun biasanya, menoleh ke sejarah ‘fit and proper’ calon Kapolri maupun Panglima TNI di DPR, ujung-ujungnya DPR menerima juga usulan presiden,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: