29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39631

BLH Sulut Beri Sanksi Empat Perusahaan

Jakarta, Aktual.co — Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara memberikan sanksi administrasi kepada empat perusahan karena dinilai gagal mengelola limbah cair.
“Sanksi tersebut diberikan setelah tim pengawasan dan penegakan hukum terpadu melaksanakan kunjungan lapangan. Mereka tidak mengelola limbah secara baik dan disarankan segera melakukan perbaikan,” kata Kepala Bidang Penaatan BLH Sulut Arfan Basuki di Manado, Minggu (11/1).
Selain itu, kata Basuki, kelalaian lainnya yang ditemukan adalah perusahaan tidak menunjukkan dokumen operasi pada saat tim terpadu melaksanakan kunjungan lapangan.
“Jadi ada sanksi secara bertahap mulai diberikan peringatan pertama hingga pembekuan izin operasi apabila tidak mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan tim terpadu.”
Beberapa perusahan yang diberikan sanksi administrasi tersebut berinisial PK yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Selatan, di mana tim menemukan izin operasi telah melewati batas waktu serta instalasi pengolahan air limbah di perusahaan tepung kelapa tidak berfungsi baik.
Selanjutnya perusahaan GC yang juga bergerak di bidang pengolahan tepung kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan, saat itu tim menemukan sistem pengolahan air limbah tidak berfungsi baik dan banyak limbah berbentuk minyak yang berceceran.
Begitupun dengan perusahaan SKJ di Kabupaten Minahasa, di mana tim menemukan terjadinya dugaan pencemaran akibat limbah yang tidak dikelola baik. “Satu perusahaan lagi adalah BSL yang bergerak pada usaha kayu gergaji di Bolaang Mongondow Utara. Perusahaan tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi.”
Dua kasus lainnya, lanjut dia adalah dugaan perambahan kawasan hutan seluas enam hektar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan seluas 150 hektare di Kabupaten Minahasa Utara. Kedua kasus tersebut sekarang ini sementara dalam proses hukum di Kepolisian Daerah Sulut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Cuaca Buruk, Harga Ikan di Pangkalpinang Melonjak Naik

Jakarta, Aktual.co — Harga ikan di sejumlah pasar Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, naik karena hasil tangkapan nelayan berkurang seiring dengan buruknya cuaca perairan di daerah itu.
“Saat ini, harga ikan naik karena nelayan sulit untuk meningkatkan hasil tangkapan sebab gelombang yang tinggi mengganggu aktifitas mereka untuk menangkap ikan di laut,” kata pedagang ikan Mansur di Pangkalpinang, Minggu (11/1).
Dia mengatakan, hasil tangkapan nelayan yang berkurang itu memicu kenaikan harga ikan di pasar. Sebab pedagang membayar lebih mahal di tempat pelangan ikan dibanding sebelumnya.
Harga ikan lidah naik menjadi Rp 30 ribu per kilogram dibanding sebelumnya Rp 20 ribu, ikan rucah naik menjadi Rp 15 ribu dibanding sebelumnya Rp 10 ribu, ikan pari naik menjadi Rp 25 ribu dibanding sebelumnya Rp 15 ribu, dan sotong naik menjadi Rp 30 ribu dibanding sebelumnya Rp 20 ribu.
Menurut dia, nelayan tak berani berlayar ke tengah laut, karena gelombang di wilayah tersebut sangat tinggi. Sehingga, nelayan lebih memilih melaut dipesisir. “Ikan yang saya jual ini hasil tangkapan nelayan yang menangkap di tepi laut saja. Mereka tidak berani hingga ke tengah sebab membahayakan keselamatannya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

IPW Kecam Sikap KPK dan ICW Soal Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane mengatakan, sikap KPK dan ICW yang meributkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah sikap murahan dan tidak akan mendapat simpati masyarakat.

KPK sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri ketimbang terus menjadikan Polri sebagai musuh abadi dengan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan dengan mengkriminalisasi perwira-perwiranya.

“Selalu saja ketika mau ada pemilihan Kapolri, isu rekening gendut ini diungkapkan lagi oleh KPK maupun ICW. Apa maksud? Mereka tidak paham. KPK seharusnya berkoordinasi dengan Polri untuk pemberantasan korupsi dan bukan malah menjadikan Polri seperti musuh abadi KPK, dengan selalu melontarkan isu-isu yang tidak jelas dan menuding pihak-pihak di kepolisian dengan isu tersebut,” ujar Neta kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/1).

Neta yakin orientasi KPK yang selalu mengungkit kasus ini hanya bertujuan untuk membunuh karakter para perwira tinggi kepolisian. Langkah KPK dinilainya juga lebih kental nuansa politiknya ketimbang isu pemberantasan korupsi. Kalau memang KPK punya bukti, Neta yakin KPK pasti tidak akan tinggal diam, seperti yang dilakukan KPK pada pelaku-pelaku kejahatan korupsi selama ini.

“Selama ini kalau KPK punya bukti, KPK pasti langsung melakukan penangkapan kok. Tapi sampai sekarang, jangankan menangkap memeriksa pun tidak pernah. KPK hanya bisa lontar isu-isu bahwa akan bongkar rekening gendut. Itu mereka lakukan sudah sejak tahun 2010. Masyarakat saja pasti lelah melihat aksi KPK yang murahan ini,” jelasnya.

kPK, ujarnya, lebih instrospeksi diri, tidak melontarkan isu-isu yang dinilai kacangan, yang akibatnya membuat lembaga lain gerah.

Kata Pane, KPK sendiri tidak pernah menanggapi isu-isu seputar pimpinannya. Dia pun mencontohkan isu mengenai keterlibatan Bambang Widjajanto dalam berbagai kasus sengketa pilkada dan juga isu Bambang yang pernah menjadi pengacara Bank Century sebelum menjadi pimpinan KPK, yang tidak pernah diklarifikasi maupun diperiksa KPK sendiri.

Pimpinan KPK terutama  Bambang Widjajanto menurutnya tidak bisa terus menerus menunjuk orang lain kotor, sementara dirinya tidak mau bercermin pada kasus yang dituduhkan kepadanya.

“Bambang cuap-cuap mengenai Calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan terlibat rekening gendut, apa dia tidak ngaca ya? Dia kan juga dituding banyak orang terlibat dalam berbagai kasus sengketa pilkada dan lain-lainnya.

Neta pun merasa heran dengan ICW yang tidak pernah mengekspos mengenai keterlibatan Bambang dalam kasus sengketa pilkada di beberapa daerah. Kalau ICW memang mau mendukung KPK, maka seharusnya ICW juga harus berani mengkritik KPK dan pimpinannya.

“Bagaimana mau membersihkan lantai, kalau sapunya kotor yaitu KPK masih “kotor”? Coba telusuri saja, apa pernah ICW mengkritik KPK seperti mereka mengkritik pihak lain?,” ujar Neta heran.

Dia pun mengingatkan KPK untuk tidak selalu ingin tampil menjadi malaikat kebenaran. Dalam bernegara ada aturan yang harus dijalankan dan tidak bisa seenaknya saja mereka menanggap dirinya paling benar.

”Mereka katakan mereka siap telusuri rekening gendut polisi. Ini bukan wilayah mereka karena usulan calon kapolri itu hak prerogatif Presiden dan Presiden  sesuai UU hanya meminta masukan dari Kompolnas. Dengan pernyataannya ini kan KPK seperti menafikan Kompolnas dan seperti mengkalim bahwa hanya mereka saja yang benar,” tegasnya.

Terakhir dirinya pun mengingatkan KPK bahwa bukan KPK saja yang bisa melakukan langkah-langkah dengan membentuk opini, membunuh karakter orang dan mencoba mengkriminalisasi pimpinan Polri. Polri bisa saja melakukan hal yang sama dengan membentuk opini memeriksa dan menelusuri indikasi tindak pidana yang dilakukan pimpinan KPK.

”Polisi selama ini diam terhadap KPK,  tapi bukan berarti Polisi tidak bisa melakukan apa yang dilakukan KPK. Kalau polisi mau jahil, bisa kok mereka nyatakan akan memeriksa Bambang terkait kasus suap pilkada seperti pilkada Kotawaringin Barat,” tandasnya./Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

AS Kecam Aksi Kekerasan di Negeria

Jakarta, Aktual.co — Amerika Serikat mengecam aksi-aksi kekerasan yang meningkat yang dilakukan kelompok Boko Haram di Nigeria Timur Laut.

AS mendesak mereka yang melakukan “serangan-serangan teroris berulang-ulang itu bertanggung jawab”.

Gelombang kerusuhan yang dimulai pekan lalu ketika Boko Haram menduduki kota nelayan Baga di negara bagian Borno, Nigeria utara, diperkirakan adalah serangan terburuk dalam pemberontakan berdarah enam tahun Boko Haram yang membakar rumah-rumah penduduk dan menyebabkan setidaknya 20.000 orang mengungsi.

“Amerika Serikat mengecam serangan-serangan yang meningkat belum lama ini terhadap para warga sipil yang dilakukan Boko haram, yang tidak mempedulikan nyawa manusia. Semua mereka yang terlibat dalam serangan-serangan teroris yang berulang-ulang ini harus memikul tanggung jawab,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataannya (10/1).

“Kami menyampaikan simpati kami kepada semua keluarga korban aksi kekerasan Boko Haram itu”.

Pernyataan itu menjanjikan dukungan AS bagi usaha-usaha “untuk menghentikan tindakan kejam Boko Haram itu,” dan mendesak Nigeria tidak membiarkan “serangan-serangan yang menakutkan” itu mengganggu bagi diselenggarakannya pemilu “yang damai dan dapat dipercaya”.

Nigeria menurut rencana akan memilih presiden baru pada 14 Februari, tetapi ada kekhawatiran pemungutan suara itu mungkin ditangguhkan di daerah timur laut negara itu karena aksi kekerasan yang berkesinambungan yang dilakukan Boko Haram.

Artikel ini ditulis oleh:

Dinkes Cilegon, Jumlah Kasus DBD Capai 466

Jakarta, Aktual.co — Jumlah kasus penyakit demam berdarah dengue di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sepanjang 2014 mencapai 466 orang dan dilaporkan empat warga di antaranya meninggal dunia.
“Kami terus mewaspadai penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) agar tidak terjadi kasus kejadian luar biasa (KLB),” kata Kepala Seksi  Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Cilegon Sri Rejeki saat dihubungi, Minggu (11/1).
Dia mengatakan, untuk mencegah mata rantai penyebaran penyakit DBD masyarakat diminta mengaktifkan gotong royong kebersihan lingkungan. Apalagi, saat ini intensitas curah hujan meningkat sehingga berpotensi berkembangbiaknya nyamuk aedes aegpty.
Dia mengatakan, populasi nyamuk itu berkembang pada genangan-genangan air hujan yang tidak menyentuh tanah. Selain itu juga gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M (Mengubur, Menimbun, Menguras) barang-barang bekas agar tidak berkembang nyamuk DBD.
Masyarakat juga menggunakan kelambu, obat nyamuk dan pemberian abate di kamar mandi. “Saya kira untuk memutuskan mata rantai kasus DBD lebih efektif melalui gerakan PSN dan gotong royong kebersihan lingkungan, karena bisa mematikan jentik-jentik nyamuk itu,” kata dia.
Dia menyebutkan, dari 466 penderita DBD itu terbesar di Kecamatan Cilegon sebanyak 89 orang, kemudian Kecamatan Purwakarta 81 orang dan terakhir Kecamatan Jombang 78 orang. Penyebaran penyakit DBD itu terbanyak di daerah perkotaan karena padat penduduk.
“Kami berharap masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan penyakit DBD melalui gerakan PSN dan kebersihan lingkungan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jokowi vs Mafia Pajak

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari bersama Aktivis Anti Korupsi yang juga Ekonom, Dahnil Anzar saat diskusi “Jokowi vs Mafia Pajak” di Jakarta, Minggu (11/1/2015). Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Di APBN 2015 pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.370,8 triliun. Bahkan, Presiden Jokowi melihat perlu ada kenaikan Rp 600 triliun lagi. AKTUAL/MUNZIR

Berita Lain