28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39647

Pemekaran Provinsi Kalteng Didukung Anggota DPR

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendukung adanya wacana pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah untuk wilayah barat menjadi Provinsi Kotawaringin Raya.
“Dengan pemekaran daerah maka dapat memicu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di suatu daerah,” kata anggota Komisi II DPR RI Willy M Yoseph di Kuala Pembuang, Sabtu (10/1).
Dia menyebutkan, dengan adanya pemekaran maka dapat membuka berbagai macam peluang lapangan kerja dan ekonomi baru, khususnya bagi daerah-daerah yang dinilai memiliki potensi daerah melimpah seperti Kabupaten Seruyan.
“Saya orangnya pro pemekaran. Karena dengan pemekaran, di situ bisa terbuka peluang lapangan kerja dan mengangkat usaha atau perekonomian baru, apabila digarap serius bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, tidak semua daerah pemekaran baru dapat langsung berhasil mengembangkan daerahnya, hal itu tergantung dari sumber daya manusia (SDM). Akan tetapi, semua itu dapat diatasi dengan melakukan pembinaan, baik itu pembinaan dengan cara pelatihan-pelatihan atau studi banding ke daerah lain.
“SDM ini penting selain dari sumber daya alam (SDA) daerah, SDM ini harus memiliki integritas tinggi dalam upayanya mengabdi dan mengembangkan daerah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Seruyan Yulhaidir berharap agar wakil rakyat perwakilan Kalteng di pusat dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau dan Sukamara untuk membentuk provinsi sendiri lepas dari Kalimantan Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR: Komponen Keselamatan Bukan Faktor Penentu Tarif

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua komisi V DPR RI Yudi Widiana menyarankan agar Pemerintah mencermati komponen-komponen dalam menentukan tarif penerbangan.
Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, Jonan akan menaikkan tarif penerbangan Low Cost Carrier (LCC). Sebelumnya, tarif penerbangan murah ini sebesar 30 persen dari tarif batas atas penerbangan. Mantan dirut KAI ini akan menaikkannya menjadi 40 persen. Keamanan dan keselamatan penumpang menjadi alasan Jonan mengambil keputusan tersebut.
“Kebijakan tarif memang diserahkan semuanya ke Kementerian Perhubungan, tapi kami harap soal tarif ini Kementerian bisa berdiskusi dengan INACA,” kata Yudi saat ditemui di Jakarta, Sabtu (10/1).
Yudi menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi setiap kebijakan yang akan ditetapkan Pemerintah agar dapat berjalan semestinya.
“Pokoknya kami mengawasi. Komponennya harus jelas, pertama, jarak. Kedua pajak, ketiga asuransi, dan yang keempat itu slot. Jadi kalau mereka mau menaikan silahkan saja, tapi perhatikan komponen tadi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam Undang-Undang (UU) tidak disebutkan ada komponen keselamatan dalam penetapan tarif.
“Tidak ada itu. Komponen keselamatan adalah sebagai syarat sebuah penerbangan untuk bisa terbang di Indonesia,” imbuhnya.
“Kami menolak penghapusan LCC jika alasannya adalah keamanan dan keselamatan penumpang. Keselamatan itu syarat utama untuk terbang. Bukan syarat LCC,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Persiapan Asian Games 2018, PT Jakpro Bangun Kampung Atlet

Jakarta, Aktual.co — Deputi Gubernur bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Sylviana Murni mengatakan bahwa pembangunan kampung atlet untuk penyelenggaraan Asian Games 2018, dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo.
Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan akan dilakukan secara business to business antara Jakpro dengan perusahaan yang bekerjasama.
“Kami sudah kirim surat ke Pak Presiden agar Kemayoran menyediakan lahan dan kami yang akan membangun kampung atlet itu,” kata Sylviana, Sabtu (10/1).
Pemprov DKI akan mengalokasikan sejumlah anggaran sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) PT Jakpro. 
Perusahaan asal Korea Selatan, Hyosung, yang sudah menemui Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, akan bekerjasama dengan PT Jakpro dalam membangun kampung atlet ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Megawati Menilai Konflik TNI-Polri Mengkhawatirkan

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menilai persoalan yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah konflik yang terjadi antara TNI dan Polri. 
Konflik ini telah merobek simbol persatuan dan kekuatan bangsa.
“TNI dan Polri diberikan kehormatan menyandang nama Indonesia, yakni ada kata Republik Indonesia, yang melekat pada nama lembaganya,” kata Megawati, di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (10/1).
Dirinya menghormati lembaga TNI dan Polri sebagai lembaga negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara. Dia menambahkan, Cita-cita politik Trisakti berakar kuat pada Pancasila, sebagai dasar dan tujuan bernegara.
HUT PDIP ke-42 ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, beberapa jajaran menteri, serta tokoh politik dan tokoh nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

DKP Babel Hentikan Izin Kapal Penangkap Cumi

Jakarta, Aktual.co — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung menghentikan pengeluaran izin operasi kapal tangkap cumi karena kebutuhan bahan bakar minyak untuk armada tersebut cukup tinggi.
“Kebutuhan BBM kapal cumi ini mencapai 25 ton sehingga dapat mengganggu ketersediaan BBM untuk kapal ikan nelayan tradisional,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel, Syaifuddin, di Pangkalpinang, Sabtu (10/1).
Kapal cumi atau lebih dikenal kapal compreng berkapasitas 20 hingga 30 gronsston yang telah mengantongi izin tahun sebelumnya, akan diubah menjadi perizinan kapal penangkapan ikan dan tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi.
“Kami menilai penghentian izin kapal cumi ini akan berdampak baik terhadap ketersediaan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan tradisional, sehingga nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut,” ujarnya.
Menurut dia, selama ini kapal tangkap cumi yang beroperasi, merupakan kapal dari luar daerah dan kapal luar itu dilarang beroperasi di perairan Babel.
“Kami telah memperingatkan kapal-kapal cumi yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan tradisional, karena itu melanggar aturan yang berlaku dan merugikan nelayan tradisional,” ujarnya.
Kapal izin luar dilarang beroperasi karena telah melanggar wilayah penangkapan atau tidak memiliki izin, tidak bersandar di pelabuhan daerah, tidak menjual hasil tangkapan di daerah tangkapan ikan atau cumi dan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sarana Terbatas, Kapolda Papua Barat Sebut Bukan Kendala

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Paulus Waterpauw mengakui bahwa sarana yang dimiliki lembaga yang dipimpinnya masih terbatas, namun hal itu bukan kendala dalam menjalankan tugas.
“Kami siap untuk mengemban tugas yang diamanatkan oleh negara,” katanya di Jakarta, Sabtu (10/1).
Putra asli Papua, kelahiran Fakfak ini menjelaskan bahwa Kepolisian Daerah Papua Barat saat ini membawahi sembilan polres, meliputi Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong, Sorong Selatan, Kota Sorong, Raja Ampat, Kaimana dan Polres Fakfak.
Dia mengakui bahwa sebagai polda baru yang merupakan pemekaran dari Polda Papua, saat ini sarana dan prasana yang dimiliki masih terbatas.
Perwira tinggi berbintang satu lulusan Akademi Kepolisian tahun 1987 dan besar di Kota Surabaya ini menjelaskan bahwa kondisi geografis kawasan Papua Barat yang dikelilingi lautan menyebabkan pihaknya berupaya memperkuat polisi perairan mengingat wilayah tersebut rawan kejahatan di laut.
“Secara bertahap, semuanya akan dilengkapi, termasuk sarana dan prasarana penunjang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain