Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Perhubungan Budi Muliawan Suyitno mengungkapkan,baik buruknya industri penerbangan internasional tergantung pada Kementerian Perhubungan selaku regulator.
“Karena yang diaudit di dunia Internasional adalah regulator. Kalau regulatornya baik maka operator dan semuanya baik. Kalau regulatornya buruk semua akan buruk,” kata Budi Muliawan  dalam talkshow bertema ‘Wajah Penerbangan Kita’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1)
Dalam kesempatan yang sama, pengamat penerbangan Samudra Sukardi menyatakan, bahwa dalam dunia penerbangan regulasi adalah hal yang paling utama.
“Regulator membuat regulasinya, kalau regulasinya semrawut maka operator dan penerbangannya bisa semrawut. Regulator harus menjalankan dan mengawasi karena airlines tidak mungkin tidak ikut regulasi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PDIP menganggap wajar saja apabila Presiden Jokowi menempatkan Komjen Budi Gunawan menjadi TB 1 atau Kapolri.
Hal itu disampaikan plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di markasnya, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1).
“Wajar saja, orang dia (budi) yang sudah dikenalnya dengan baik,” ungkapnya.
Hasto mengambil contoh Pramono Edhie Wibowo yang juga pernah menjadi ajudan presiden kemudian moncer hingga duduk di posisi KSAD. Dengan demikian, posisi Kapolri dianggap pantas untuk Budi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengirimkan surat permohonan yang berisi pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Surat itu diterima DPR pada Jumat (9/1) malam, dan akan dibacakan dalam paripurna Senin (11/1) nanti.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja menghadiri peringatan HUT ke-42 di kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (10/1).
Menteri Kabinet Kerja yang hadir antara lain, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pertanahan Ferry Mursidan Baldan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Hadir juga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella, dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Acara dibuka mulai pukul 10.30 WIB, dengan menyanyikan lagi Indonesia Raya, dan kemudian dilanjutkan dengan lagu Mars PDI Perjuangan, serta lagu Mengheningkan Cipta.
Pada peringatan HUT ke-42 PDI Perjuangan ini, menampilkan tema “Berbenah Diri Memenuhi Harapan Rakyat”.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, HUT ke-42 PDI Perjuangan ini merupakan momentum untuk melakukan introspeksi, melakukan kritik dan otokritik, agar PDI Perjuangan semakin mampu memenuhi harapan rakyat di dalam mendorong demokrasi untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.
Setelah upacara peringatan HUT ke-42 PDI Perjuangan, akan dilakukan upacara pelepasan sebanyak 173 anggota Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) kembali ke daerahnya masing-masing, setelah menjalani pelatihan keterampilan penanggulangan bencana di Cibubur Jakarta, pada 7-9 Januari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Harian Bangkok Post menulis editorial yang berjudul Indonesia is Wrong atau Indonesia Salah. Tulisan itu menilai kebijakan  kebijakan pemerintahan Joko Widodo atas penindakan kapal-kapal ikan milik negara tetangga yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal.
Harian terkemuka di Bangkok ini menilai bahwa kebijakan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini sebagai pamer kekuatan yang bisa membuat situasi kawasan Laut China Selatan semakin menegangkan.
Masih dalam tulisan itu, Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan perairan yang selama ini dipenuhi ketegangan terkait klaim China atas Spratly Islands.
Kemudian, Indonesia dengan alasan yang berbeda meningkatkan ketegangan kembali yang seharusnya sudah tidak dibutuhkan lagi ketegangan demi ketegangan kawasan ini.
Harian itu menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi membakar dan menembak kapal-kapal asing yang dianggap masuk secara ilegal.
Dalam artikel tersebut, kurun waktu Desember Indonesia sudah telah membakar tiga kapal Vietnam yang ditangkap sebelumnya. Dua minggu setelah itu giliran kapal dari Papua Nugini yang mendapatkan nasib serupa. Menjelang akhir tahun lima kapal Thailand dikaramkan.
Dan ironisnya, setiap aksi bumi hangus itu, pemerintah selalu melibatkan media dan membuatnya seperti pameran kekuatan.
Tulis lagi harian Bangkok Post ini, bahwa presiden Indonesia mengklaim sekitar 5.400 kapal ikan ilegal memasuki wilayah negaranya. 
“Secara sederhana, Indonesia tidak mampu menegakkan hukumnya sendiri dan melindungi teritorinya. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan mengingat Indonesia sebuah kepulauan yang besar memiliki 18.307 pulau,” demikian kutipan tulisan editorial harian terbesar di Thailand ini.
Tetapi jawaban dari ketidakmampuan Indonesia melindungi asetnya bukanlah menerapkan hukuman yang berat kepada kapal asing yang memasuki wilayah perairannya.
Sejauh ini pemerintah Thailand dan Vietnam belum memberikan respon terhadap tindakan kasar tersebut Tetapi seharunya, menurut harian itu, pemerintahan Vietnam dan Thailand harus memberikan respon.
Jakarta, masih dalam tulisan harian ini, juga perlu menyadari bahwa aksi agresif yang destruktif itu tidak dapat diterima, tidak diplomatis dan terus terang sangat tidak bersahabat terhadap negara tetangga Asean.
Editorial harian Bangkok Post ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati dan praktisi dunia politik terkait dengan isu sensitif ini.

Artikel ini ditulis oleh: