Jakarta, Aktual.co — Ketua DPW NasDem Jatim Effendi Choirie  mengincar Saifullah “Gus Ipul” Yusuf sebagai anggota Dewan Pertimbangan partainya. “Saya yang akan usulkan ke Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh,” ujar Ketua DPW NasDem Jatim Effendi Choirie usai peresmian kantor baru di Surabaya, Minggu (11/1).

Menurutnya, sosok Gus Ipul tidak perlu diragukan lagi ketokohannya. Baik dari sisi politik, nasionalis, hingga hubungannya dengan masyarakat secara luas. Ia berharap tawaran ini semakin memperkuat Partai NasDem ke depan dan semakin mendapat simpati dari rakyat, khususnya di Jawa Timur.

Nama mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut, kata Effendi, muncul menyusul adanya wacana Gul Ipul maju dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2019. “Memang Nasdem Jatim belum memastikan dukungan. Tapi yang jelas Gus Ipul itu sahabat saya dan dia merupakan alternatif utama diusung Partai NasDem,” katanya.

Mantan politisi PKB itu menyebut Gus Ipul sebagai kandidat kuat yang digadang-gadang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Gubernur Soekarwo.
Hingga saat ini Gus Ipul belum memiliki kendaraan partai. “Kami hanya menawarkan, kalau Gus Ipul mau bergabung, akan saya usulkan ke pusat secepatnya,” kata politisi yang akrab disapa Gus Choi tersebut.

Sementara itu, Gus Ipul ketika dikonfirmasi mengaku masih belum memikirkan niatan masuk partai politik manapun dan fokus terhadap tugas serta amanatnya menjadi wakil gubernur hingga akhir masa periode. “Persiapan pemilihan gubernur yang masih jauh,” katanya.

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman yang akan berakhir pada Januari nanti terus menimbul pro-kontra. Lantaran, calon kapolri yang juga merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu, diduga terlibat kasus rekening gendut dalam institusi korps Bhayangkara tersebut.

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie mengatakan jika  isu kepemilikan rekening gendut merupakan isu lama yang mendera institusi kepolisian. “Enggak ada permasalahan soal rekening gendut, kalau ada  pasti sudah diproses lebih dulu dilingkungan internal Polri. KPK dan PPATK juga tidak pernah menyebut Komjen Budi Gunawan bermasalah atas kepemilikan rening gendut, semua sudah clear and clean,” kata dia kepada aktual.co, di Jakarta, Minggu (11/1).

Lebih lanjut, sambung Ronny, terkait dengan Laporan Harta Kekayaan pejabat Negara (LHKPN) para petinggi Polri sudah menjadi kewajiban mereka untuk melaporkan harta kekayaan masing-masing. “Kewajiban dari masing-masing perwira tinggi, apalagi dengan promosi jabatan, ketika menjabat kapolda atau kapolri itu kan wajib Lapor rutin, laporannya ke KPK,” ujar dia.

Menurut Ronny, pada 2010 PPATK merilis informasi bahwa Budi Gunawan merupakan salah satu dari beberapa jenderal yang diduga memiliki rekening gendut. Daftar nama itu diberikan ke Polri untuk selanjutnya ditelusuri oleh institusi seragam coklat itu. Namun, setelah ditelusuri, ungkap Ronny, hasilnya diserahkan kembali ke PPATK. “Saat itu hasilnya tidak bermasalah. Kalau ada hasil yang mencurigakan, pasti sudah ditindaklanjuti saat itu juga,” tandasnya.

Sebelumnya sempat diberitakan aktual.co,  Ketua Presideum Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane mengatakan, sikap KPK dan ICW yang meributkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah sikap murahan dan tidak akan mendapat simpati masyarakat. KPK sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri ketimbang terus menjadikan Polri sebagai musuh abadi dengan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan dengan mengkriminalisasi perwira-perwiranya.

“Selalu saja ketika mau ada pemilihan Kapolri, isu rekening gendut ini diungkapkan lagi oleh KPK maupun ICW. Apa maksud? Mereka tidak paham. KPK seharusnya berkoordinasi dengan Polri untuk pemberantasan korupsi dan bukan malah menjadikan Polri seperti musuh abadi KPK, dengan selalu melontarkan isu-isu yang tidak jelas dan menuding pihak-pihak di kepolisian dengan isu tersebut,” ujar Neta kepada wartawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang