Jakarta, Aktual.co — Rencana pembentukan daerah otonom baru Donggala Utara yang terpisah dari induknya Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mendapat dukungan alokasi anggaraan pendapatan dan belanja daerah 2015 sebanyak Rp750 juta.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Donggala Aswan M Daali, Minggu (11/1), mengatakan penetapan alokasi APBD tersebut berkat dukungan semua fraksi di DPRD setempat guna mendukung percepatan pembentukan Donggala Utara.

“Ini bentuk apresiasi DPRD bersama pemerintah daerah terhadap proses percepatan pembentukan Donggala Utara, sebab salah satu solusi agar Donggala cepat maju dan berkembang dengan APBD yang ada adalah pemekaran daerah,” kata Aswan.

Dia mengatakan Donggala saat ini masih sangat luas dengan panjang bentangan pesisir pantai sekitar 400 kilometer di 16 kecamatan sehingga APBD kesulitan membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu.

Solusinya, kata Aswan, pemerintah daerah harus berjuang agar sebagian wilayahnya dimekarkan sehingga beban APBD juga semakin kecil. Selain itu aspek pelayanan dan penyerapan sumber daya manusia juga semakin baik.

Terkait alokasi APBD untuk percepatan pembentukan Donggala Utara, Aswan sudah menjelaskan hal itu di hadapan sejumlah anggota Forum Pemekaran Donggala Utara (Duta) dalam sebuah pertemuan di Palu pada Sabtu (10/1) sore.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Pembina Forum Duta Idham Palaguna serta beberapa tokoh pendukung pembentukan Donggala Utara seperti Burhanuddin Yado, Taswin dan sejumlah anggota DPRD Donggala serta anggota forum Duta.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Forum Duta Syafrudin tersebut antara lain membahas rencana tindaklanjut pascapenyempurnaan kajian akademis Donggala Utara yang sudah diserahkan ke Pemerintah Donggala 8 Januari 2015.

Salah satu rencana tahapan yang akan dilakukan Forum Duta bersama Pemerintah Donggala pada triwulan I/2015 antara lain penerbitan surat keputusan persetujuan pembentukan daerah otonom baru Donggala Utara oleh Bupati Donggala Kasman Lassa.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Donggala bersama Forum Duta berdialog dengan Ketua DPRD provinsi Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele dan Gubernur Longki Djanggola terkait rencana tindaklanjut pembentukan Donggala Utara tersebut.

Forum Duta memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama usulan pembentukan Donggala Utara akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Komisi II DPR RI.

Aswan meminta kepada Forum Duta segera merevisi rencana belanja anggaran atas alokasi APBD Rp750 juta untuk percepatan pembentukan Donggala Utara.

Rencana belanja anggaran tersebut, kata Aswan, disesuaikan dengan rencana prioritas agenda perjuangan pembentukan Donggala Utara.

Ketua Komisi III DPRD Donggala Asis Rauf yang juga anggota Forum Duta mengatakan Bupati Donggala Kasman Lassa sangat merespons pembentukan Donggala Utara terbukti adanya dukungan APBD 2014 maupun 2015.

Asis memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama setelah dokumen kajian akademis diserahkan ke pemerintah, Kasman Lassa segera mengeluarkan surat keputusan persetujuan pembentukan Donggala Utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan meminta PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia ikut memantau pendistribusian pupuk sampai kepada petani di daerah tersebut.

“Kami meminta tanggung jawab PT Pusri, karena perusahaan itu berada di Sumatera Selatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan MF Ridho di Palembang, Minggu (11/1).

Menurut dia, pihaknya meminta PT Pusri tidak hanya sekedar memenuhi permintaan distributor, tetapi juga ikut memantau dan memonitor pupuk itu sampai kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini petani.

Terkait dengan persoalan pupuk yang akhir-akhir ini langka di pasaran, pihaknya sudah memanggil perusahaan pupuk tersebut. “Kami melihat kinerja BUMN selaku produsen tunggal pupuk milik pemerintah ini,” katanya.

“Jangan sampai pupuknya ada di sini, berproduksi di Sumsel, tetapi petani sulit mendapatkannya,” katanya.

Ia mengatakan bahwa ternyata selama ini Pusri bukan yang membagikan pupuk itu, tetapi hanya me-droping saja sejumlah pupuk yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian.

Yang menetapkan Menteri Pertanian dan untuk Sumsel pada 2014 sebanyak 220 ribu ton, tetapi yang dipakai hanya 180 ribu ton, ujarnya.

“Kami berharap, bupati dan wali kota se-Sumsel harus menyerap aspirasi petani dalam hal kebutuhan pupuk bersubsi secukupnya,” tutur wakil rakyat tersebut.

Ia menjelaskan alokasi pupuk yang ditetapkan Menteri Pertanian untuk Sumsel pada tahun 2014 ke bawah kuotanya tidak pernah diserap 100 persen.

“Pada tahun 2015, SK Menteri Pertanian hanya 150 ribu ton dan ini jauh dari cukup. Kami hanya mempunyai kuota sebanyak 200 ribu ton, tetapi tidak dipakai,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menuturkan terkait dengan pupuk ini ada SK gubernur untuk kebutuhan Sumsel dan selanjutnya diturunkan ada SK bupati/wali kota yang masing-masing mengeluarkan kebutuhan pupuk bersubsidi masing-masing.

Selama ini Pusri hanya mengirim ke distributor, kemudian dari distributor tidak tahu lagi.

“Dari Pusri ke distributor tidak ada yang kurang, tetapi kami minta Pusri juga memantau pendistribusian pupuk sampai ke petani di daerah tersebut”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh: