Jakarta, Aktual.co —Pemerintah diharapkan menambah sarana dan prasarana untuk meningkatkan pengamanan daerah perbatasan laut Indonesia dengan negara lain.

Demikian pendapat pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Denpasar Prof Yohanes Usfunan.

“Wilayah perbatasan ini sangat penting dijaga negara. Namun, dalam pengamanannya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya di Denpasar, Minggu (11/1).

Bentuk dukungan tersebut, berupa penyediaan kapal kepada aparat pengamanan laut sehingga mereka dapat menjaga batas wilayah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Dengan upaya tersebut, menurut dia, aparat yang bertugas mengamankan daerah perbatasan dan wilayah laut Indonesia, dapat mencegah masuknya para penangkap ikan secara ilegal dari negara lain.

Ia menyatakan dukungan kepada pemerintah dalam menindak tegas kapal asing yang melanggar aturan di perairan Indonesia sehingga memberikan efek jera kepada nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia untuk mengambil ikan secara ilegal.

“Untuk itu, keseriusan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum di laut tetap konsisten dalam mengamankan wilayah Indonesia,” ujar Usfunan yang juga guru besar di Unud tersebut.

Selain itu, dukungan seluruh elemen masyarakat terutama para nelayan Indonesia juga diharapkan dalam upaya pencegahan masuknya nelayan asing secara ilegal ke wilayah NKRI.

“Sinergitas antarinstitusi pengamanan laut dan nelayan dalam pengamanan ini sehingga wilayah Indonesia tidak dianggap sebelah mata oleh negara lain,” katanya.

Untuk itu, katanya, garis batas perairan Indonesia menjadi teritorial dan ZEE tetap menjadi pengawasan sehingga tidak terjadi lagi pencurian ikan.

“Oleh sebab itu, semua lembaga berperan aktif dalam menjaga wilayah perairan laut ini,” kata Usfunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini menilai opsi moratorium anak buah kapal (ABK) yang didorong Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai bukan solusi yang tepat.“Moratorium ABK sebenarnya bukan solusi yang tepat,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang diterima Aktual di Jakarta, Minggu (11/1/2015).Kata Amelia, salah satu permasalahan krusial di dalam negeri adalah minimnya serapan tenaga kerja untuk calon ABK. Sehingga, calon ABK lebih memilih bekerja ke luar negeri.“Oleh karena itu, yang paling penting dilakukan Pemerintah adalah pembenahan sistem penyaluran tenaga kerja ABK WNI ke perusahaan kapal-kapal asing, bukan moratorium,”tegas politisi Nasdem itu.Banyak permasalahan ABK yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri. Mulai dari pelanggaran kontrak kerja (gaji ABK tidak dibayarkan sesuai kesepakatan), jam kerja berlebihan, minimnya fasilitas kerja, hingga asuransi keselamatan bagi para ABK. Terakhir, kasus kecelakaan kapal Oryong yang membawa 35 ABK WNI menambah daftar panjang permasalahan ABK diluar negeri. Permasalahan itu harus menjadi perhatian serius pemerintah agar melakukan pembenahan sistem penyaluran ABK WNI ke kapal-kapal asing luar negeri tersebut. “Pembenahan sistem mulai dari hulu sampai hilir, dan pembenahan ini juga harusnya berdampak pada pembenahan perusahaan agen penyalur ABK di dalam negeri,” tukasnya.Diberitakan sebelumnya, pasca insiden tenggelamnya Kapal Oryong 501 di perairan Rusia pada awal Desember 2014, Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, mendorong Menteri Kelautan dan Menteri Perhubungan untuk melakukan moratorium tentang anak buah kapal (ABK).Bahkan, Nusron menargetkan tahun ini moratorium tersebut telah disetujui sejumlah negara.

Artikel ini ditulis oleh: