Jakarta, Aktual.co — Indonesia Coruption Watch (ICW) mendesak agar Jaksa Agung, HM Prasetyo mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus Cassie Bank Bali milik Setya Novanto. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 11 tahun diketahui telah menyembunyikan SP3 kasus Setya Novanto.

“Tantangan Prasetyo adalah membuka SP3-nya Setya Novanto,” kata Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, kepada Aktual.co, di Jakarta, Sabtu (10/1).

Emerson menegaskan, dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) milik Djoko S Tjandra, Sahril Sabirin dan Pande Lubis bahwa Setya Novanto dan Tanri Abeng bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

“Karena Djoko S Tjandra PK-nya ditolak dan dalam PK itu disebut bersama-sama, ada dia (Setya Novanto dan Tanri Abeng-red),”sambung Emerson.

Penghentian perkara Setya Novanto dan ditelantarkannya berkas Tanri Abeng selama 11 tahun terkuat setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat praperadilan Kejaksaan Agung.

“Intinya, untuk tersangka Setya Novanto telah diterbitkan SP3 pada tanggal 18 Juni 2003 dengan nomer: Prin-35/F/F.2.1/06/2003 dan untuk Tanri Abeng belum pernah diberi SP3,” ujar koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

“Rekor Kejaksaan Agung tutupi SP3 Setya Novanto dan telantarkan status tersangka Tanri Abeng dalam perkara dugaan korupsi Cassie Bank Bali selama 11 tahun,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan resmi membekukan rute penerbangan AirAsia dan rute empat maskapai penerbangan lainnya.

Di tempat berbeda, Wakil Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia menilai, tindakan Jonan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat serta terkesan terburu-buru.

Menurut Yudi, tindakan Jonan berakibat buruk terhadap aktivitas penerbangan tanah air. Bahkan atas tindakannya tersebut, penerbangan Indonesia ditertawakan negara tetangga yakni, Singapura.

“Kita ditertawakan Singapura dan dunia luar,” keluh Yudi, kepada Aktual.co, di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (10/1).

Yudi mengatakan, pembekuan rute terhadap sejumlah maskapai penerbangan disebut bukan tindakan tepat. Pasalnya, tanggung jawab kelengkapan Bandara termasuk regulasi penerbangan menjadi kewajiban Kementerian Perhubungan.

“Di dalam UU Menteri bertanggung jawab terhadap izin penerbangan. Oleh karena itu saya sepakat Menteri punya regulator, tapi jangan terburu-buru pembekuan maskapai,” keluhnya lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo tak melihat istana negara hanya dari sisi megahnya saja.
“Jangan melihat istana dari sisi megahnya saja, terangnya saja. Tapi lihat juga dari sisi gelapnya,” kata Megawati, pada HUT PDIP ke-42, di Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (10/1).
Dia menambahkan, dengan melihat sisi gelap, maka akan lahir pemimpin yang melewati ujian berat. Selain itu, jatidiri dari pemimpin akan diuji dan berproses.
“Ketika Joko Widodo ini dengan sungguh-sungguh menyampaikan kepada saya, tekadnya untuk membumikan Pancasila melalui jalan Trisakti, saya pun kemudian berketetapan untuk memberikan pendampingan dan dukungan secara penuh,” ujarnya.
HUT PDIP ke-42 ini dihadiri juga oleh wapres Jusuf Kalla, petinggi parpol dan tokoh nasional.

Artikel ini ditulis oleh: