Jakarta, Aktual.co —Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto jelaskan penyebab belum terealisasinya pembangunan optimalisasi Terminal Baranangsiang.
Kata dia, mangkraknya pembangunan disebabkan belum adanya pencapaian kesepakatan terkait pembangunan “underpass” menuju terminal.
“Padahal underpass ini diperlukan tidak hanya untuk keperluan terminal, akan ada pusat transportasi disana harus didukung agar tidak menimbulkan kebangkitan arus lalu lintas,” ujar dia, di Bogor, Jumat (9/1).
Ia mengatakan, terkait rencana pembangunan “underpass” menuju terminal, PT Pancakarya Grahatama Indonesia selaku pihak ketiga menyepakati untuk membuat DED-nya.
“Karena ini membutuhkan dana yang besar hingga miliaran. Kita sudah membicarakan ini untuk membinta bantuan dari Jakarta,” ujar Bima.
Ia menambahkan, dana bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp100 miliar dalam program daerah mitra akan digunakan juga untuk membangun sarana penunjang di Terminal Baranangsiang yang akan menjadi pusat transportasi di Kota Bogor.
Sementara itu, secara terpisah, Firman selaku Sekretaris Perusahaan PT PGI mengatakan, pihaknya sudah membahas soal revisi rancangan dengan DLLAJ Kota Bogor.
Menurutnya, dalam pembahasan yang dilakukan Kamis (8/1) kemarin, pihaknya mempertanyakan apakah revisi rancangan yang sudah disampaikan sebagai bentuk pemenuhan apa yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Bogor disetujui atau tidak.
Ia mengatakan, seluruh permintaan perubahan rancangan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Bogor sudah dipenuhi oleh pihaknya, diantaranya permintaan ketinggian bangunan dari awalnya 82 meter menjadi 66 meter.
Permintaan lainnya, memperluas area Terminal Baranangsiang dari 9.600 meter persegi menjadi 16.000 meter persegi, serta merombak total rancangan optimalisasi terminal.
“Sudah dua tahun lebih rencana optimalisasi terminal ini tertunda. Kami sudah berupaya memenuhi seluruh permintaan Pemerintah Kota Bogor,” kata Firman.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Kota Bogor revisi rancangan realisasi optimalisasi Terminal Baranangsiang yang saat ini masih mangkrak. Fokus revisi, pertama dilakukan pada fasilitas penunjang, sehingga tidak mendominasi fasilitas utamanya.
“Permintaan Kota Bogor dari dulu sama, fasilitas penunjang jangan dominan, kajian teknis harus jelas, apa akan menimbulkan kemacetan atau tidak, itu yang paling utama,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Bogor, Jumat (9/1).
Selain dua poin tersebut, kata dia, optimalisasi Terminal Baranangsiang dilakukan agar bisa mengakomodir warga sekitar.
Untuk mewujudkan poin-poin itu, Pemkot Bogor akan segera membentuk tim ahli bangunan. Yang bertugas memberi rekomendasi agar rencana berjalan.
“Ini akan dikaji lagi oleh tim ahli bangunan. Kita ingin tiga poin tadi dijalankan oleh pihak ketiga,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Rencana Dinas Perhubungan DKI untuk membatasi trayek Angkutan Bus Terintegrasi Busway (APTB) di perbatasan kota Jakarta, mendapat tanggapan dari Direktur Utama Perum PPD, Pande Putu Yasa.
Meski tidak masalah jika kebijakan itu jadi diberlakukan, namun Pande meminta harus ada solusi dan dibuat kajian lebih dulu.
“Posisi PPD selama ini dalam konteks berada di pihak pemerintah. Jadi kebijakan apapun tentunya kita akan sikapi positif. Tapi setiap kebijakan harus dicarikan solusinya,” ujar dia, di Jakarta, Jumat (9/1).
Alasan Putu meminta perlu solusi dan kajian lebih dulu sebelum membatasi trayek APTB, karena banyak operator yang telah berinvestasi di armada APTB. ‎ “Makanya, saya bilang harus dicarikan solusinya seperti apa,” ujar dia.
Kalau nantinya APTB jadi terintegrasi dengan Transjakarta, Putu minta Pemprov DKI juga menerapkan sistem pembayaran gaji yang sama ke supir APTB seperti supir Transjakarta.  ‎”Yakni sopir bus dibayar rupiah per kilometer.” 
Dijelaskan dia, PPD selama ini mengoperasikan armada APTB untuk rute masuk dalam kota. Yakni Bekasi-Pulogebang dan Bekasi-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Total ada 15 unit. ‎
“Kita sebenarnya ada yang dari Bekasi-Kampung Rambutan cuma belum diisi,” kata dia.
‎Jumlah penumpang yang diangkut armadanya perhari mencapai 4700 orang. Mereka dikenakan tarif jauh dekat sebesar Rp 9.000. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Dinas Perhubungan DKI akan batasi trayek Angkutan Bus Terintegrasi Busway (APTB), menjadi hanya ‘mentok’ di batas kota di halte terintegrasi saja.
Rencana itu diberlakukan menyusul perintah dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang mendesak Dishub DKI untuk menghapus APTB.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit mencontohkan Bus APTB dari Tangerang hanya diperbolehkan masuk sampai daerah Kalideres saja. 
“Begitu juga yang dari Bekasi sampai Cawang dan sebagainya. Ini akan kita dalami terlebih dulu,” kata dia, di Jakarta, Jumat (9/1).
Diakuinya, bus APTB yang diluncurkan dua tahun lalu memang banyak melanggar aturan. Dishub pun sudah berulang kali melayangkan surat peringatan ke sopir dan operator APTB.
“Tapi para sopir APTB masih saja membandel dan main kucing-kucingan sama kita,” kata dia.
‎Ketika peringatan ketiga dikeluarkan, yakni berupa pencabutan izin trayek, baru operator dan supir APTB kapok. “Dan tidak melanggar lagi,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh: