Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaku bahwa hingga akhir Desember 2014, hanya 65 persen rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu diungkapkan oleh Anggota Auditor Keuangan Negara (AKN) BPK RI Achsanul Qosasi.

“Ini jadi satu permasalahan, seringkali hasil pemeriksaan BPK justru tidak ditindaklanjuti BUMN. Tidak lanjut baru sampai sampai 65%,” katanya dalam konferensi pers di gedung BPK RI, Jakarta, Kamis (8/1).

Ia menerangkan, hingga saat ini terdapat lima perusahaan negara yang sama sekali belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan pihaknya. Ke lima perusahaan tersebut meliputi sektor perdagangan, sumber daya alam (SDA), dan jasa. Sayangnya, Achsanul yang ditemani Menteri BUMN Rini Soemarno masih enggan menyebutkan BUMN apa saja yang dimaksud.

“Bahkan ada yang 100 persen (BUMN) sudah ditindaklanjut, dan ada yang ditindaklanjut 0 persen (tidak menjalankan rekomendasi). Campur (sektor perusahaan), ada BUMN trading, SDA, jasa. Hanya lima yang melakukan itu,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari temuan pihaknya, kasus yang paling besar dan sering terjadi di perusahaan pelat merah tersebut adalah ketidakpatuhan dan ketidakefisienan. Ada juga tentang bagaimana banyak BUMN yang salah melakukan investasi pengadaan barang.

“Detailnya sangat rahasia. Nanti di LHP Juni baru disampaikan,” ujarnya.

Sambungnya, kasus yang terjadi tersebut ada yang masuk kategori merugikan negara, serta ada yang baru masuk kategori merugikan korporasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Total aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai dengan November 2014 naik sekitar 12,84 persen menjadi Rp1.514,6 triliun dibandingkan posisi per Desember 2013, dinilai positif oleh Otoritas Jasa Keuangan di tengah perlambatan pertubuhan ekonomi nasional.

Mengutip dari situs resmi OJK penguasaan aset terbesar IKNB pada industri asuransi sebesar RP772,7 triliun yang diikuti perusahaan pembiayaan Rp435,9 triliun, dana pensiun Rp186,1 triliun, lembaga jasa keuangan khusus Rp114,9 triliun dan industri jasa penunjang Rp4,9 triliun.

Sampai November 2014, pertumbuhan premi industri asuransi naik sebesar 40,9 persen atau Rp237,7 triliun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 yang hanya 9 persen.

Pertumbuhan premi tertinggi pada asuransi sosial sebesar Rp63,2 triliun, sedangkan premi asuransi jiwa sebesar Rp115,6 triliun, asuransi umum Rp43,8 triliun, dan reasuransi Rp5,4 triliun. Sementara untuk klaim asuransi juga mengalami kenaikan 40% sebesar Rp145,9 triliun.

Angka densitas (premi bruto/jumlah penduduk) dan angka penetrasi (premi bruto/GDP) juga menunjukkan nilai positif. Densitas Asuransi Jiwa sampai November 2014 sebesar Rp458.980 naik dibanding November 2013 Rp426.530.

Angka penetrasi Asuransi Jiwa sebesar 1,26 persen naik dibandingkan tahun 2013 1,17 persen. Densitas Asuransi Umum sampai November 2014 sebesar Rp174.090 turun dibanding November 2013 Rp175.000.

Angka penetrasi Asuransi Umum sebesar 0,48 persen atau stagnan dibanding tahun 2013. Densitas Asuransi Komersial sampai November 2014 sebesar Rp633.070 naik dibanding November 2013 Rp601.530. Angka penetrasi Asuransi Komersial sebesar 1,74 persen naik dibandingkan tahun 2013 1,65 persen.

Selanjutnya untuk pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan sampai dengan November 2014 mengalami kenaikan dibanding tahun 2013, yaitu piutang pembiayaan sebesar Rp364,1 miliar, sewa guna usaha sebesar Rp111,1 miliar, anjak piutang Rp9,08 miliar, dan pembiayaan konsumen sebesar Rp243,9 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka