, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk segera membeberkan temuannya terkait nama-nama menteri yang diberi tanda merah pada saat seleksi calon menteri. 
Sebab, beredar kabar calon menteri yang masuk daftar merah tersebut ada yang lolos menjadi menteri di kabinet kerja yang saat ini dikomandoi oleh Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, untuk membuka catatan merah para calon menteri, dia meminta menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengaku, bahwa lembaga yang dikomandoi Abraham Samad itu enggan membahas hal tersebut.
“Silahkan bertanya pada Pak Presiden. Karena secara etik KPK sebaiknya tidak lagi bicara hal tersebut,” kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Rabu (21/1).
Sebelumnya, Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Prof Romli Atmasasmita menegaskan, seharusnya saat KPK dilibatkan dalam proses seleksi calon menteri, lembaga superbody itu menindaklanjuti calon-calon menteri yang distabilo merah agar mendapat kepastian hukum.
“Calon menteri yang mendapat stabilo merah itu mau diapain. harus jelas diapain. Sudah merah dibiarkan,” tegas Prof Romli kepada wartawan, Selasa (13/1) lalu.
Sekedar informsi, KPK memberi‎ tanda merah kepada beberapa nama calon menteri yang diusulkan Presiden Jokowi untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun kedepan. Nama-nama calon menteri itu kemudian ditelusuri sejarah dan rekam jejaknya oleh KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai mengesahkan perppu pilkada menjadi undang-undang. 
Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menyatakan pengesahan perppu pilkada merupakan langkah baik DPR dalam memperbaiki sistem demokrasi.
“Atas pengesahan ini saya sampaikan terima kasih pada semua fraksi di DPR, termasuk fraksi Demokrat yang sejak awal menginginkan sistem pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan”, kata SBY, Jakarta, Rabu (21/1).
Pengesahan perppu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota serta perppu No 2 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disahkan DPR pada Selasa (20/1) kemarin, pada sidang revisi sebagai tindak lanjut.
SBY juga menyampaikan terima kasih kepada presiden Joko Widodo yang mendukung sistem pilkada langsung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan selain melakukan gugatan praperadilan juga akan melaporkan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menandatangani penetepannya sebagai tersangka.
Laporan Komjen Budi Gunawan itu akan disampaikan melalui kuasa hukumnya pagi ini. “Kita melaporkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ke Kejaksaan Agung,” kata pengacara Budi Gunawan, Razman Arif Nasution ketika dihubungi, Rabu (21/1).
Razman juga mengaku, sudah mendapatkan surat kuasa dari Budi Gunawan. Razman mengatakan, pihaknya akan melaporkan Samad dan Bambang dengan pasal 421 KUHP jo UU tindak pidana korupsi. 
Pasal tersebut soal seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
Dia menduga, kedua pimpinan KPK itu telah melanggar prosedur dalam penetapan tersangka terhadap kliennya itu. 
“Dalam UU KPK, pimpinan KPK itu 5 orang, ini yang menandatangani hanya dua orang.”
Dia menilai, penegakan hukum harus berlangsung dengan prosedural, dalam pemberantasan korupsi diperlukan semangat tapi diperlukan pendekatan yuridis dan formal. “Kalau itu dilanggar ini cacat hukum,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu