Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
2 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39745

Mantan Gubernur Virginia Masuk Bui Karena Korupsi

Jakarta, Aktual.co —  Mantan Gubernur Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat, Robert McDonnell, dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan dua tahun masa percobaan karena menerima suap dari seorang pengusaha yang mempromosikan suplemen diet.

McDonnell, gubernur Virginia pertama yang dipidana karena menerima suap, mendapatkan hukuman lebih singkat dari yang diajukan jaksa penuntut –yang menganggapnya menerima pinjaman lunak serta hadiah-hadiah mewah dari pengusaha bernama Jonnie Williams.

McDonnell, yang pernah menjadi bintang di Partai Republik, dipidana pada September bersama isterinya yang terasing, Maureen, setelah berlangsungya pengadilan selama lima pekan. Pengadilan itu membuat rumah tangga mereka retak serta merusak nama baik Virginia sebagai negara bagian yang memiliki pemerintahan bersih.

McDonnell meninggalkan jabatannya pada Januari 2014.

“Tidak ada seorangpun yang menginginkan gubernur Virginia mengalami masalah ini,” kata Hakim Distrik AS, James Spencer, di ruang sidang yang penuh sesak, sebelum menjatuhkan hukuman.

“Hati saya sedih, tapi hukuman yang sesuai harus diterapkan.” McDonnell (60 tahun) diharuskan melapor ke penjara pada 9 Februari. Pengacara McDonnell meminta agar kliennya dapat menjalani hukuman di penjara di Petersburg, Virginia, agar ia bisa dekat dengan keluarganya.

Ketika meminta ampunan kepada Spencer, McDonnell mengatakan, “Saya mengakui bahwa saya berdosa dengan begitu banyak kegagalan.” Setelah mendengar putusan hakim, McDonnell mengatakan kepada para wartawan bahwa ia akan naik banding.

Para jaksa penuntut sebelumnya berupaya agar McDonnell mendapatkan masa hukuman penjara 10-12 tahun berdasarkan petunjuk federal tentang penetapan hukuman.

Sementara itu, pengacara-pengacara McDonnell menginginkan agar hukuman yang dijatuhkan terhadap kliennya itu dapat berupa tugas untuk menjalankan pelayanan masyarakat, bukan penahanan di penjara.

Kelompok juri menganggap McDonnell bersalah dalam 11 dakwaan terkait korupsi publik pada September. Ia dan isterinya didakwa menerima pinjaman dan hadiah-hadiah senilai 177.000 dolar AS (Rp2,2 miliar) dari Jonnie Williams.

Pinjaman dan hadiah dari Williams, kepala perusahaan Star Scientific Inc, itu merupakan imbalan untuk promosi produk utama perusahaannya, yaitu suplemen antiradang, Anatabloc.

Hadiah yang disebutkan antara lain berupa jam tangan Rolex senilai 6.500 dolar (Rp82,4 juta), hadiah pernikahan dan tunangan, uang untuk putri-putri McDonnell, tamasya-tamasya ke tempat golf serta peralatan golf.

Williams, yang mendapatkan hak kebal hukum sebagai imbalan atas keseksiannya dalam persidangan, mengaku memberikan pinjaman sebesar 50.000 dolar dan “hadiah” senilai 15.000 dolar untuk membiayai pernikahan puteri McDonnell.

Williams juga memberikan pinjaman 70.000 dolar untuk sebuah perusahaan yang biasanya dipakai gubernur dan saudara perempuannya untuk mengelola properti-properti pantai.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

DKI Siapkan Kampung Atlet di Kemayoran Untuk AG 2018

Jakarta, Aktual.co — Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan kampung atlet seluas 11 hektare di Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk pesta olah raga Asian Games 2018.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seusai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1).

“Yang kami mau bangun itu ada di Kemayoran, ada 11 hektare, ada sarana aquatik, …itu akan selesai 2017 akhir,” katanya.

Menurut dia, sarana itu nanti akan dihubungkan dengan alat transportasi dengan Bandara Soekarno-Hatta, Waduk Pluit, kawasan Kota Tua, Ancol, Kemayoran, Sunter, Kelapa Gading hingga Bekasi.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noordin mengatakan bahwa fasilitas olah raga di Palembang telah siap. “Sudah dibuktikan dengan pelaksanaan SEA Games, jadi sudah siap sekarang tidak perlu menunggu 2018,” katanya.

Pada Selasa (6/1), Presiden Olympic Council of Asia (OCA) Sheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah dalam sambutannya mengharapkan kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah pertandingan multi-olahraga seperti Asian Games 1962, SEA Games, dan Asian Beach Games…kenangan indah itu tidak akan terjadi tanpa dukungan dari pemimpin dan warga negara,” katanya dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noordin dan sejumlah pengurus cabang-cabang olahraga.

Ia menyampaikan harapannya akan adanya infrastruktur pendukung seperti jalan tol dan transportasi massal sehingga anak muda dapat menikmati pertandingan itu.

Menpora Imam Nahrawi mengatakan Indonesia siap menyelenggarakan perhelatan olahraga terbesar se-Asia itu menyusul penyelenggaraan Asian Games pada 1962.

Penyelenggaraan Asian Games 2018, lanjut Imam, membutuhkan kerja sama dari pihak eksternal seperti OCA dan pihak internal seperti kementerian-kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, KOI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Prima, dan sejumlah pengurus cabang-cabang olahraga.

Kedatangan Presiden OCA di Jakarta didampingi Sekretaris Jenderal OCA Raja Randhir Singh dari India. Sebelumnya, Direktur Umum OCA Husein Al-Musallam mengunjungi Jakarta pada 19-23 Desember untuk memastikan kesiapan awal Indonesia, salah satunya mengenai anggaran.

Selain menerima pengurus Dewan Olimpiade Asia dan panitia Asian Games 2018, Presiden Joko Widodo pada Rabu petang juga menerima politisi Akbar Tandjung dan Agung Laksono.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Pertanyakan Kewenangan Pertamina Soal Elpiji

Jakarta, Aktual.co —  Wakil Ketua Komisi Energi DPR Satya Widya Yudha mempertanyakan kewenangan PT Pertamina secara sepihak menetapkan harga elpiji ukuran 12 kilogram, mengingat kebijakan yang berlaku awal Januari 2015 itu seharusnya merupakan ranah pemerintah.

“Harga elpiji seharusnya ditentukan pemerintah atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bukan oleh Pertamina,” kata Satya saat menjadi pembicara dalam diskusi “Outlook Sektor Gas 2015” di Jakarta, Rabu (7/1).

Menurut legislator dari Partai Golkar ini, kebijakan penetapan harga elpiji 12 kilogram tidak bisa dipisahkan dengan elpiji ukuran 3 kilogram.

“Tidak bisa komoditas publik yang sama tetapi memakai kebijakan dua harga,” tegas Satya.

Ia mengingatkan bahwa pada dasarnya undang-undang melarang pemerintah melepas harga energi sesuai mekanisme pasar. Negara harus hadir mengontrol mekanisme tarif energi termasuk elpiji, tegasnya.

Jika kenaikan harga elpiji ini tidak dilakukan secara transparan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, katanya.

Ia menilai pemerintah hanya cari mudahnya saja dengan memaklumi permintaan Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg dengan alasan BUMN ini merugi.

Keluhan Pertamina soal kerugian dari penjualan elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram memang layak mendapat perhatian pemerintah.

Namun solusinya tidak selalu dengan menaikkan harga, sebab keputusan tersebut dikhawatirkan berpengaruh terhadap lonjakan permintaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.

Untuk meredam lonjakan permintaan elpiji 3 kilogram, Satya mengusulkan agar distribusi elpiji bersubsidi ini dilakukan secara tertutup.

“Sebab jika konsumsi elpiji 3 kilogram meningkat maka beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah juga akan tambah berat,” katanya.

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp1.500 per kilogram sehingga harga elpiji nonsubsidi ini naik Rp18 ribu per tabung.

Kenaikan harga ini berlaku mulai 2 Januari 2015 pukul 00.00 waktu setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Mengapa Pancasila Suatu Keharusan? (Bagian 5)

Fase Pengesahan

Betapa pun terjadi konsensus secara luas dan rancangan UUD telah disepakati oleh seluruh anggota BPUPK, kecuali Muhammad Yamin, pada 16 Juli 1945, di bawah permukaan tetap ada sesuatu yang mengganjal. Anggota-anggota BPUPK dari golongan kebangsaan menganggap pencantuman ”tujuh kata” dalam Piagam Jakarta—yang mengandung perlakuan khusus bagi umat Islam—tidak cocok dalam suatu hukum dasar yang menyangkut warga negara secara keseluruhan.

Suasana batin seperti itulah yang mewarnai sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang didirikan pada 12 Agustus 1945 dan bertugas mempercepat upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka, termasuk menetapkan konstitusi. Jika kriteria utama keanggotaan BPUPK didasarkan pada latar belakang ideologis dan perwakilan golongan, kriteria utama keang¬gotaan PPKI lebih berdasarkan kedaerahan. Konsekuensinya, beberapa tokoh kunci BPUPK, seperti Agoes Salim, Abdul Kahar Moezakir, Masjkur, Ahmad Sanoesi, Abikoesno Tjokrosoejoso, serta Wongsonagoro, dan Muhammad Yamin tidak masuk sebagai anggota PPKI, yang bisa menimbulkan perubahan terhadap konsensus yang dihasilkan BPUPK.

Pada awalnya, PPKI terdiri atas 21 orang anggota yang diketuai Soekarno dengan Mohammad Hatta dan Radjiman Wediodiningrat sebagai wakil ketua. Pertemuan pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Pada saat itu, suasana batin dan situasi politik Indonesia telah berubah secara dramatis, menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dilakukan beberapa penyesuaian dalam komposisi PPKI. Atas saran Soekarno, enam orang anggota ditambahkan, termasuk Kasman Singodimedjo (Ko¬mandan Peta di Jakarta).  Alhasil, selain Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Wachid Hasjim, ada dua nama lain yang bisa dianggap mewakili suara Islam di PPKI, yakni Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan. 

Pada 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Re¬publik Indonesia. Pada saat yang sama, PPKI menyetujui naskah “Piagam Jakarta” sebagai Pembukaan UUD 1945, kecuali “tujuh kata” (“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) di belakang sila Ketuhanan. “Tujuh kata” itu dicoret lantas diganti dengan kata-kata “Yang Maha Esa”, sehingga selengkapnya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebagai ikutan dari pencoretan “tujuh kata”, dalam batang tubuh UUD 1945 disetujui pula Pasal 6 ayat 1: “Presiden ialah orang Indonesia asli”, tak ada tambahan kata-kata “yang beragama Islam”. Demikian pula Pasal 29 ayat 1 bunyinya menjadi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, tanpa disertai “tujuh kata” di belakangnya. Tentang pencoretan ‘tujuh kata” tersebut, Mohammad Hatta punya andil besar, seperti diakui sendiri dalam otobiografinya. Pagi hari menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam  agar bersedia mengganti kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rancangan Piagam Jakarta dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Alasannya, demi menjaga persatuan bangsa.

Atas usul perubahan itu, Teuku Hasan menyambut secara positif, adapun Wachid Hasjim tidak hadir,  sedangkan Kasman baru menerima undangan pagi itu sehingga belum siap berurusan dengan hal itu, menyisakan Ki Bagus untuk mengambil sikap. Upaya “membujuk” Ki Bagus dilakukan oleh Teuku Hasan dan Kasman. Dengan berbagai argumen persuasi yang dikemukakan, akhirnya Ki Bagus bersedia menerima usul perubahan itu.  Dengan demikian, kubu Islam akhirnya menerima pencoretan “tujuh kata” itu. Meskipun menimbulkan kekecewaan di sebagian golongan Islam, karena dianggap melanggar kompromi sebelumnya, secara de facto dan de jure pencoretan “tujuh kata” itu mencerminkan realitas politik yang ada dan memiliki keabsahan. Kekuatan representasi politik Islam di PPKI yang berwenang menetapkan UUD memang tak seberapa.

Dengan pencoretan “tujuh kata” itu, moral “gotong-royong” sebagai dasar dari Pancasila serta moral “kekeluargaan” sebagai dasar sistematik UUD memperoleh kepenuhannya. Negara Indonesia benar-benar menjadi negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan. Dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945,  setelah disahkan pada 18 Agustus, tidak ada lagi pokok pikiran kelima, yang memberikan keistimewaan kepada penduduk yang beragama Islam, seperti sebelumnya dinyatakan oleh Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar.  Dengan pencoretan pokok pikiran kelima, moral ketuhanan tetap dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara—seperti tercermin pada pokok pikiran keempat, namun diletakkan dalam konteks negara “kekeluargaan” yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi-permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bersambung…

Oleh: Yudi Latif, Chairman Aktual

Artikel ini ditulis oleh:

Putin Berbelasungkawa Atas Serangan Teror di Paris

Jakarta, Aktual.co — Presiden Rusia Vladimir Putin mengirim belasungkawa kepada korban serangan mematikan Rabu di kantor mingguan satir Prancis dan mengutuk “terorisme”.
“Moskow tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuknya,” kata juru bicara Putin, Dmitry Peskov, kepada kantor berita Tass.
Dmitry menambahkan bahwa tidak ada yang bisa membenarkan serangan teroris.” Satu pernyataan Kremlin mengatakan presiden “mengutuk keras kejahatan keji ini dan menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan kerja sama aktif dalam pertempuran terhadap ancaman terorisme,” tambahnya.
Untuk itu Putin menyatakan belasungkawa yang mendalam kepada Presiden Prancis Francois Hollande atas peristiwa yang menimpa warganya.
“Dia menyampaikan kata-kata simpati dan dukungan kepada kerabat dan orang-orang terkasih dari mereka yang meninggal serta cepat sembuh bagi semua orang yang menderita akibat tangan ekstremis itu,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Uni Eropa “Terkejut” Serangan ke Kantor Media di Paris

Jakarta, Aktual.co — Uni Eropa mengutuk keras serangan pemberontak terhadap kantor satu majalah satir di Paris di mana 12 orang tewas Rabu, mengungkapkan solidaritas dengan Prancis dan menjanjikan perjuangan melawan terorisme.

Donald Tusk, presiden baru Dewan Eropa, kelompok yang memimpin 28 negara Uni Eropa, mengatakan dia “terkejut” dengan serangan terhadap kantor mingguan Charlie Hebdo itu.

“Uni Eropa berdiri di samping Prancis setelah tindakan mengerikan ini. Ini adalah serangan brutal terhadap nilai-nilai dasar kita dan terhadap kebebasan berekspresi, pilar demokrasi kita,” kata mantan perdana menteri Polandia itu dalam pernyataan.

“Perang melawan terorisme dalam segala bentuknya harus terus berlanjut.” Jean-Claude Juncker, presiden Komisi Eropa, tangan eksekutif 28-negara Uni Eropa, juga mengatakan ia sangat terguncang oleh “serangan brutal dan tidak manusiawi” itu.

“Ini adalah tindakan yang tak tertahankan, tindakan barbarisme yang menantang kita semua sebagai manusia dan Eropa,” kata Juncker dalam satu pernyataan, mengungkapkan “solidaritas tertinggi” dengan Prancis.

Polisi Prancis melancarkan perburuan besar setelah orang-orang bersenjata meneriakkan slogan Islam menyerbu kantor majalah itu, yang telah memicu kemarahan ummat Islam di masa lalu karena menerbitkan kartun Nabi Muhammad SAW.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

1...39,74439,74539,746...43,136Halaman 39,745 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya