20 April 2026
Beranda blog Halaman 39748

Ingin Djarot Lebih Dikenal Warga Jakarta, Ahok Sarankan Blusukan

Jakarta, Aktual.co —Agar lebih dikenal warga ibukota, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat diminta lebih banyak turun ke lapangan, atau yang dikenal dengan istilah ‘blusukan’. 
Permintaan itu disampaikan oleh atasannya, yang tak lain Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Supaya lebih dikenal oleh warga DKI Jakarta, saya minta supaya Pak Djarot lebih sering turun ke lapangan, banyak ‘blusukan’,” kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Ahok, lewat ‘blusukan’, Djarot bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat Jakarta. “Selain itu juga tentu agar bisa lebih mendalami permasalahan yang dihadapi warga.”
Ahok mengaku ingin duet Ahok-Djarot bisa sama terkenalnya dengan duet dia sebelumnya, Jokowi-Ahok.
“Waktu itu, kalau orang kenal Pak Jokowi, pasti kenal Ahok. Sekarang, kalau sudah kenal saya, berarti harus kenal Pak Djarot juga,” ucap dia.
Karena itu, dia pun mendukung sepenuhnya agar popularitas Djarot lebih meningkat. Salah satunya, yaitu dengan cara memberikan sejumlah agenda audiensi masyarakat.
“Acara-acara resmi, agenda audiensi dengan masyarakat sudah saya serahkan ke wakil saya karena saya juga ingin supaya masyarakat Jakarta kenal dengan Pak Djarot,” ungkap Ahok

Artikel ini ditulis oleh:

Tekan Pungli, Pemprov DKI Diminta Hapus Retribusi Pemakaman

Jakarta, Aktual.co —Anggota DPRD DKI M Sanusi mendesak Pemprov DKI agar menghapus semua retribusi pemakaman. Selain dianggap tidak signifikan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurutnya retribusi juga membuat leluasanya ‘mafia kuburan’ main proyek pemakaman untuk kepentingan pribadi. 
Sanusi mengaku geram lantaran masih menemukan ada warga DKI dari kalangan kurang mampu yang harus mengeluarkan biaya besar demi mendapatkan lahan kuburan saat akan memakamkan anggota keluarganya.
Padahal, kata dia, untuk kalangan tidak mampu cukup menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maka bisa gratis tidak perlu keluarkan biaya dalam mengurus pemakaman.
“Sebetulnya sudah dianggarkan bahwa orang yang tidak mampu itu kalau ke makam gratis. Ternyata banyak orang miskin yang meninggal tapi bayar juga,” ujar dia, di DPRD DKI, Selasa (20/1).
Menurutnya, hal itu terjadi akibat kurangnya sosialisasi. Untuk itu, dia desak jajaran Pemprov DKI hingga ke tingkat RT/RW bisa menyosialisasikan hal itu ke warganya.
“Bila perlu diumumkan di televisi bahwa orang Jakarta yang dianggap tidak mampu, tunjukkan SKTM, gratis makam itu,” kata Ketua Komisi D bidang Pembangunan itu.
Saat ini tarif retribusi pelayanan pemakaman berdasarkan Perda tentang Retribusi Daerah, yakni: untuk sewa tanah makam jangka waktu 3 tahun di Blok AAI sebesar Rp 100.000, Blok AAII sebesar Rp 80.000, Blok AI sebesar Rp 60.000, Blok AII sebesar Rp 40.000, dan Blok AIII sebesar Rp 0 alias gratis bagi warga kurang mampu.

Artikel ini ditulis oleh:

BW Minta Menkopolhukam Tak Perkeruh Suasana

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara atas pernyataan Menkopolhukam, Tedjo Edy yang menyebut bahwa KPK harus segera membuktikan kesalahan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, terkait perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait jabatan Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri.
Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto,  pernyataan yang dilontarkan Menkopolhukam adalah kewenangan pribadi untuk berbicara di ruang publik.
“Pernyataan itu (Menkopolhukam) itu kewenangan beliau,” kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1).
Bambang mengatakan, pihaknya akan tetap menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan tidak ada upaya melakukan penjegalan terhadap Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.
“Secara prudent, kami tidak melakukan penjegalan dan sudah sesuai apa aturan yang kami lakukan,” imbuhnya.
Selain itu, Bambang menilai, bahwa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukup Acara Pidana (KUHAP), UU Tindak Pidana Korupsi, serta Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki lembaganya.
Lebih lanjut, dia menghimbau agar lembaga-lembaga terkait untuk berkomentar yang baik guna mendorong penegakan hukum. Meski tiap lembaga memiliki kewenangan masing-masing, dia berharap agar tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak memperkeruh suasana.
“Daripada mengeluarkan pernyataan yang tidak perlu, kami himbau untuk tidak menambah kisruh,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

DPRD: Sosialisasi Perda Pemakaman Minim, Pungli Marak

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI desak Pemprov DKI berantas pungutan liar (pungli) yang marak di urusan pemakaman di DKI Jakarta. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, M. Sanusi, berpendapat pungli pemakaman terjadi akibat kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun didesak untuk menyosialisasikan Perda itu, yakni terkait biaya retribusi pemakaman.
Dia mencontohkan ada keluarga yang demi mendapat satu liang kuburan untuk anggota keluarganya yang meninggal, harus keluarkan biaya hingga Rp1,5 juta. Padahal aturan resminya, retribusi untuk satu kuburan dan biaya menggali maksimal hanya Rp100 ribu. 
Keadaan itu, ujar Sanusi, ikut diperparah dengan pihak kelurahan dan RT/RW yang tidak memberi informasi kepada warganya bahwa sebenarnya ada makam yang gratis bagi keluarga yang tidak mampu.
“Artinya pesan tersebut tidak sampai ke masyarakat dong,” kata dia, di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (20/1).
Padahal, sebagai bagian pelayanan publik, urusan pemakaman harus disampaikan ke seluruh warga secara terbuka. 
Dijelaskan dia, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Daerah, tarif sewa tanah makam jangka waktu 3 tahun di Blok AAI sebesar Rp 100.000. 
Blok AAII sebesar Rp 80.000, Blok AI sebesar Rp 60.000, Blok AII sebesar Rp 40.000. Dan Blok AIII sebesar Rp 0 alias gratis.  Keberadaan Blok AIII memang dikhususkan untuk orang tidak mampu atau yang tidak mempunyai ahli waris.

Artikel ini ditulis oleh:

KPK Janji Segera Tuntaskan Kasus Sutan

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal memproritaskan kasus Sutan Bhatoegana. Saat ini penyidik akan dirampungkan kasus politikus partai Demokrat itu dalam semester pertama tahun 2015.
“Kasus SBG (Sutan Bhatoegana) menjadi salah satu kasus yang diprioritaskan untuk diseleselasikan pada semester pertama tahun ini,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1).
Bambang mengaku bahwa kasus tersebut saat ini masih memerlukan pemeriksaan lanjutan guna meningkatkan status Sutan Bhatoegana.
“Dari hasil diskusi, kami masih memerlukan pemeriksaan lanjutan sebelum meningkatkan statusnya,” imbuhnya.
Diketahui, sejak Mei 2014 lalu, KPK telah menetapkan mantan ketua Komisi VII DPR RI itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyusunan anggaran Kementerian ESDM tahun 2013.
Keterlibatan Sutan dalam perkara tersebut setelah KPK menahan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Dari pengakuannya, Sutan Bhatoegana disebut menerima aliran dana sebesar 200.000 dollar amerika dari perusahaan Karnel Oil. Sutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Daniel Purba Jadi SVP ISC Karena Berintegritas?

Jakarta, Aktual.co — Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, alasan pihaknya memilih mengangkat Daniel Purba sebagai Senior Vice President, Integrated Supply Chain (ISC) adalah berdasar penilaian bahwa Daniel merupakan sosok yang memiliki integritas dan berpengalaman.

“Kami melihat Pak Daniel Purba sebelumnya telah punya pengalaman dalam lingkungan evaluasi-evaluasi dan tentu kita menganggap bahwa dia memiliki integritas yang tinggi untuk bisa menjalankan tugas pengelolaan pengadaan barang-barang impor maupun melaksanakan ekspor terhadap produk-produk kita yang harus diekspor,” kata Dwi saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Ia menjelaskan bahwa tugas ISC sendiri merupakan tugas yang selalu menyangkut transaksi besar. Maka dari itu Dwi menganggap Daniel yang telah berpengalaman bisa menjalaninya.

“Karena itu menyangkut transaksi yang besar. Karena tentu kita butuh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dalam hal itu,” ujarnya.

Mantan Dirut Semen Indonesia itu pun menanggapi santai saat dimintai komentar terkait latar belakang Daniel Purba yang dinilai banyak kalangan memiliki hubungan dekat dengan mafia migas.

“Nah tentu kita berharap bahwa pak Daniel bisa mengelola dan menjalankan tugas dengan baik,” katanya singkat.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi dari Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng membenarkan bahwa Daniel Purba merupakan sekutu Arie Soemarno yang terlibat dengan bisnis minyak impor.

“Jadi peralihan fungsi Petral ke ISC dan pengangkatan Daniel Purba hanyalah pergantian aktor yang akan meraup untung atas bisnis migas Indonesia, tidak ada kaitannya dengan ketahanan energi dan keselamatan rakyat,” ujarnya kepada Aktual.co.

Sementara itu, Pengamat Migas Watch Tri Widodo juga menilai Daniel bukanlah orang yang tepat mengisi posisi sebagai SVP di ISC.

“Daniel tidak punya kompeten, saya yakin dia tidak bisa apa-apa. Apalagi dia juga kan termasuk anggota tim RTKM, di mana rekomendasi timnya sangat tidak tepat dan menunjukan ketidakpahaman terhadap bisnis migas,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain