31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 39770

Tata Kelola Hulu Migas Buruk, Kadin: Bentuk Badan Otoritas Migas Tanpa APBN

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Migas guna mengatur seluruh tata kelola minyak dan gas (migas) di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin Firlie Ganinduto.

“Kami mengusulkan bentuk badan baru sejenis badan otoritas migas. Kalau misal kita lihat sektor keuangan, saya analogikan badan ini seperti bank sentral,” kata Firlie dalam acara outlook energy bertajuk ‘Pengaturan Kembali Tata Kelola Gas untuk Mewujudkan Kedaulatan Energi’ di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (7/1).

Ia menjelaskan, badan yang direkomendasikannya ini harus memiliki wewenang layaknya bank sentral yang dapat mencetak uang, menelurkan kebijakan fiskal, serta bermitra dengan bank-bank lainnya di tanah air.

“Jadi sebagai badan yang berkuasa dan dimiliki negara ini, maka kontrak yang berakhir seperti Blok Mahakam, dikembalikan ke badan otoritas ini untuk ditentukan pengelolanya. Badan ini bertindak sebagai agregator gas, menampung gas, dan mendistribusikannya,” tuturnya.

Lanjutnya, pegawai badan otoritas ini juga nantinya dapat menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) cabutan dari Satuan Kerja Khusus Unit Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas, PT PGN (Persero) Tbk, dan Pertagas.

“Mereka yang mengurusi urusan migas dari hulu ke hilir. Pembiayaannya harus non APBN. Pembiayaan badan ini bisa didapatkan dari hasil industri migas melalui pemberian insentif. Namun, untuk hasil industri migas secara keseluruhan tetap masuk ke kas Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” imbuhnya.

“Jadi mereka mengelola sendiri, bukan dengan APBN. Tanggung jawab bisa di bawah Presiden, atau Menko Perekonomian, dan menjadi mitra ESDM. Secara konsep, apabila badan ini ada, kejadian Lapindo tidak terjadi. Badan ini memiliki biaya untuk menangani masalah seperti itu apabila diperlukan,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Desi Ratnasari: Peluang Aklamasi di PAN Kecil

Jakarta, Aktual.co — Peluang untuk tidak aklamasi dalam Kongres PAN 2014 sangat mungkin terjadi, mengingat saat ini ada tiga nama yang mencuat dalam bursa calon ketum. Begitu kata pesinetron yang menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Desi Ratnasari, (Rabu, 7/1). “Peluang itu (aklamasi) bisa saja terjadi karena PAN punya kandidat lebih dari satu,” ujar wanita yang akrab disapa Teh Desi itu.

Lebih lanjut dia berharap agar pemimpin yang terpilih nanti merupakan pemimpin yang bisa membawa PAN melakukan rekonsiliasi dan merangkul potensi kader-kader muda untuk membesarkan partai di masa mendatang sebagai partai nasionalis religius yang solid. “Tidak seperti halnya yang terjadi dengan PPP dan Golkar,” tandasnya. Tiga nama mencuat dalam perebutan kursi orang nomor satu di PAN. Ketiga nama itu, calon petahana Hatta Rajasa, Drajad Wibowo dan Zulkifli Hasan.

Dianggap Sebuah Kesalahan, Trayek APTB Akan Dihapus

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Benjamin Bukit, untuk menghapus trayek Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB).
Alasannya, keberadaan APTB dianggap sebagai sebuah kesalahan dan menghabiskan anggaran. 
”Jujur saja, bagi saya APTB itu salah. Itu adalah kebijakan yang sangat salah. Kami sudah ingin menghapus trayek APTB dan menggabungkannya dengan bus Transjakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), di Balai Kota DKI, Selasa (6/1).
Menurut Ahok, jika Dinas Perhubungan (Dishub) DKI ingin menyediakan sarana transportasi di perbatasan DKI, bisa dilakukan dengan  memperpanjang koridor bus Transjakarta yang sudah ada. Dengan begitu, keberadaan APTB tidak diperlukan lagi. 
“Mengapa ciptakan trayek lagi? Kalau mau sampai ke ujung, ya jalur bus Transjakarta-nya dong diperpanjang, supaya biaya orang juga lebih murah. Ini terlanjur, makanya kita stop,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selama ini trayek-trayek APTB dilayani oleh berbagai operator.  Yakni Perum PPD untuk trayek Poris Plawad – Central Park, Bianglala Metropolitan untuk trayek Ciputat – Kota,  Mayasari Bakti untuk trayek Cibinong – Grogol, Sinar Jaya untuk trayek  Bogor – Rawamangun, Mayasari Bakti untuk trayek Bekasi – Tanah Abang, Sinar Jaya untuk trayek Bogor – Blok M,  Mayasari Bakti untuk trayek Cileungsi – Blok M, Sinar Jaya untuk trayek Bogor – Tanah Abang, Hiba Utama untuk trayek Bogor – Tanjung Priuk,  Mayasari Bakti untuk trayek Pulo Gadung – Poris Plawad, Transjakarta untuk trayek Pantai Indah Kapuk – Monas, Kopami untuk trayek Kelapa Gading – Kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Saham Garuda, KPK Periksa Dirut PT Kustodian

Jakarta, Aktual.co —  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Heri Sunaryadi, selaku Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Heri diketahui akan diperiksa terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia Airlines.
“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNZ,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (7/1).
Bersama Heri, penyidik memanggil Susanto Wijaya, Lingga Kusuma Karim, Nazti Hendraningsih, dan Muhammad Ali Husin. “Mereka juga saksi untuk tersangka MNZ,” jelas Priharsa.
Tak diketahui apa kaitan PT KSEI dengan kasus ini. Namun, PT KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia.
Diduga, Nazaruddin menggunakan Permai Group sebagai pemegang rekening. Pemegang rekening jasa KSEI, ditujukan untuk mengadministrasikan portofolio investor yang menjadi nasabah mereka dengan membuka Sub Rekening Efek di KSEI. Dengan dibukanya Sub Rekening Efek, nasabah Pemegang Rekening dapat melihat langsung portofolio mereka yang tersimpan di KSEI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menkopolhukam: Australia ‘ Latah’

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Australia sangat latahan. Saat, Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan travel warning bagi warga negaranya yang di Surabaya, Australia langsung ikut memberlakukan hal yang sama. “Itu dia (Australia) ngadop dari Amerika. Amerika mengatakan begitu, dia ikut aja,” ucap Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdjianto di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Menurut Tedjo, pemerintah belum mendapat laporan dari BIN maupun polisi mengenai ancaman teroris seperti dikhawatirkan Australia dan Amerika. Karena itu, pemerintah tidak akan ikut-ikutan mengingatkan warga asing lain yang ada di Indonesia. “Nggak (peringatan). Kalu tidak ada masak saya harus memberikan hati-hati,” ucapnya.

Namun, bukan berarti pemerintah diam saja. Pemerintah juga selalu waspada terhadap ancaman terorisme. “Saya minta ke Polri, BIN, dan TNI untuk lebih waspada. Kita juga mengingatkan warga kita dari satu tempat hati-hati boleh-boleh saja, kewajiban kita lebih waspada,” ucapnya.

Harlah Pagar Nusa ke-29, Gelar Haul untuk Gusdur

Salah Satu Ketua Pagar Nusa, Taufik CH memberikan potongan tumpeng kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PP PSNU) Pagar Nusa, Aizudin Abdurrahman pada acara Harlah Pagar Nusa ke-29 di Masjid An Nahdlah, Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Selasa (6/1/2015) malam. Dalam acara harlah tersebut selain menggelar Istighotsah, Pagar Nusa juga menggelar doa untuk Haul Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gusdur). AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain