Jakarta, Aktual.co — Sunaryo (49 tahun) warga Dusun Dusun II, Desa Sukorejo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, tewas ditembak oleh orang tak dikenal di lokasi penambangan pasir.
“Sunaryo ditemukan warga setempat, Sabtu (17/1) sekitar pukul 10.00 WIB tak lama kejadian itu berlangsung,” kata Kapolres Musirawas AKBP Nurhadi Handayani melalui Kasat Reskrim AKP Tedyy Ardian, Senin (19/1).
Dia mengatakan, laporan penembakan itu disampaikan masyarakat pada Polsek STL Ulu Terawas. Mendapatkan laporan tersebut, sambung dia, pihak kepolisian langsung dikerahkan ke tempat kejadian perkara.
Dia mengatakan, sesampainya petugas di lokasi, korban sudah dalam keadaan tertelungkup dan bagian pelipis kepalanya mengeluarkan darah, saat itu juga korban dibawa akan dibawa ke rumah sakit Kota Lubuklinggau.
“Kami masih mengumpulkan barang bukti di lapangan, kalau senjata organik pasti ada selongsong pelurunya, tapi kalau senjata rakitan tetap ada barang bukti bekas ledakan tembakan tersebut,” kata dia.
Kapolsek STL Ulu Terawas AKP Mahyudin membenarkan adanya korban diduga ditembak orang tak dikenal di lokasi penambangan pasir di jalan Sukacinta, Desa Sukorejo, Kecamatan STL Ulu Terawas setempat.
“Kita sudah menurunkan tim untuk mengumpulkan barang bukti di sana dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” kata dia.
Dia mengatakan, berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi bahwa pada saat kejadian, datang dua orang yang menggunakan sepeda motor langsung mendatangi korban.
Setelah berada di dekat korban, salah satu dari pelaku langsung mengeluarkan pistol dan menembakkan senjatanya ke arah korban dan mengenai pelipis sebelah kiri. Hingga saat ini motif pembunuhan belum diketahui. Kepolisian pun masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang sudah diketahui identitasnya.
“Saksi sudah memberikan ciri-ciri pelaku penembak tersebut dan saat ini masih dalam pengejaran petugas, ditargetkan dalam waktu dekat pelakunya bisa dibekuk,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta meminta KPK meninjau ulang prosedur standar operasional (SOP) dalam penanganan kasus Komjen Polisi Budi Gunawan.
Pimpinan DPD Repdem Jakarta Faisal Rahman dalam pernyataan tertulisnya mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menghentikan pernyataan menekan dan mengintervensi Presiden Joko Widodo terkait proses pencalonan Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini ditunda pelantikannya.
“Repdem DKI Jakarta juga mendesak KPK untuk bersikap profesional dan saling menghormati hubungan antarlembaga negara. KPK seharusnya bersikap profesional dan saling menghormati hubungan antarlembaga negara,” katanya, Senin (19/1).
Keputusan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Intervensi yang dilakukan oleh KPK dalam hal ini bisa dikategorikan sebagai politisasi hukum. Pada kasus Budi Gunawan ini tidak bisa dihindari adanya nada sumbang yang dialamatkan kepada KPK. KPK tidak bisa menafikan adanya kesan politis dalam penanganan kasus Budi Gunawan.
Karena itu, KPK diminta meninjau ulang secara hati-hati standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penanganan kasus Budi Gunawan. 
“KPK tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian perkara (SP3). Karena itu tidak boleh ceroboh dalam menentukan seseorang menjadi tersangka.”
Kejanggalan terkuak karena selama ini Komjen Budi Gunawan tidak pernah menjalani pemeriksaan KPK, namun secara tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan pejabat lain yang hilir-mudik diperiksa KPK karena diindikasikan terlibat berbagai kasus korupsi statusnya hanya terperiksa.
Menurutnya, bila cara-cara ini dibiarkan pasti akan menjadi preseden buruk di masa depan. KPK akan dengan mudah menetapkan seseorang yang tidak disukainya menjadi tersangka, namun di sisi lain bersikap hati-hati terhadap seseorang yang mestinya lebih patut untuk menjadi tersangka.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dalam pengambil keputusan tentang kapolri baru, Presiden Joko Widodo lebih tertunduk pada saran Komisi Pemberantasan Korupsi bukan konstitusi yang ada. Hal itu disampaikan Budi Setiono pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang saat dihubungi Aktual.co, Senin (19/1).
“Sangat berisiko jika Jokowi membiarkan permasalahan tanpa ada ketegasan dari dirinya sebagai seorang presiden. Dan kata-kata penundaan ini tidak terdapat dalam UU kepolisian, ini menunjukkan Jokowi ikuti saran dari KPK,” katanya.
Kata dia, Presiden Jokowi harus segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri dengan segala resikonya, walaupun KPK akan mencercahnya.
“Jokowi harus konsisten terhadap calon tunggal kapolri yang dia yakini masalah hukumnya sudah clear, namun kemudian KPK memntuka tersangka terhadap Komjen BG dan Jokowi merubah sikapnya dengan mengambangkan proses politik yang ada tentang kapolri. Ini ada apa?” sergahnya.
Dan dengan demikian Jokowi melakukan blunder luar biasa terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. “ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak menunjukkan tata kelola kenegaraan yang baik,” demikia Budi Setiono.

Artikel ini ditulis oleh: