Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin mengatakan lembaganya menginginkan adanya kesamaan pandang antartokoh politik Islam, baik dari partai politik berbasis massa muslim maupun di luar partai politik Islam.  Untuk menghadapi liberalisasi. “Kami ingin adanya kesamaan pandangan diantara tokoh politik Islam bahwa sebenarnya kita menghadapi liberalisasi ekonomi dan sekularisasi,” katanya di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (8/1). Karena itulah, MUI menggelar Kongres Umat Islam Indonesia ke-VI di Yogyakarta pada Februari 2015 untuk penyamaan pandangan itu.

Dia menjelaskan masalah liberalisasi ekonomi dan sekularisasi itu bermuara pada bidang politik sehingga dibutuhkan langkah-langkah politik dari pemangku kebijakan. Untuk itu, katanya, ada urgensi kesamaan pandangan diantara tokoh politik Islam itu agar bisa diambil keputusan strategis untuk mengatasi masalah umat tersebut. “Hal-hal itu harus disamakan persepsinya terlebih dahulu bahwa itu membahayakan ekonomi nasional Indonesia dan apabila terjadi maka yang menjadi korban adalah umat Islam karena mayoritas,” ujarnya.

Menurut dia, masih adanya konflik kepentingan di masing-masing partai politik juga akan dibahas agar bisa ditemukan jalan keluar. “Akan ada semacam kaukus untuk melihat bahwa itu persoalan umat dan bangsa,” katanya. Ma’ruf Amin tidak menampik masih adanya perbedaan mazhab masing-masing tokoh, namun hal itu tidak boleh terjadi ketika menyangkut hal strategis.

Ketua MUI sekaligus Panitia Pengarah KUII ke-VI, Slamet Effendy Yusuf, mengatakan akan mengundang beberapa pemimpin partai politik yang memiliki basis masyarakat beragama Islam. Dia mengatakan mereka akan diundang untuk membicarakan penguatan politik Islam, namun tidak keluar dari kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

“Kami ingin mereka membicarakan bagaimana meletakkan diri secara tepat bagi penguatan politik Islam, namun tidak keluar dari kerangka Pancasila,” ujarnya. Dia menilai politik Islam tidak hanya dilakukan parpol berbasis massa Islam namun banyak elemen non partai memiliki pemikiran jernih tentang peran menyatukan umat. Slamet menegaskan langkah itu tergantung bersatunya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pemikiran serta langkah politik kedepan di masing-masing parpol berbasis massa Islam.

Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis 10 tahun penjara kepada terdakwa Rian Bella Perdana, pembunuh Rudianto Xim.
Ketua Majelis Hakim yang dipimpin Saptono menilai, perbuatan terdakwa terbukti bersalah telah melanggar pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan.
Dia mengatakan, ada sejumlah hal yang memberatkan terdakwa yakni tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban merupakan berbuatan sadis, tidak berkeprimanusiaan, merugikan keluarga korban serta dinilai meresahkan masyarakat.
“Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui kesalahannya, mau mengubah perilakunya, bersikap sopan selama persidangan, tidak berbelit dalam memberikan keterangan, belum pernah dihukum dan masih berusia muda,” kata hakim saat membacakan amar putusan di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (8/1).
Selama majelis hakim membacakan amar putusannya di Ruang Sidang II Gedung Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa Rian yang selama persidangan hanya menunduk dan terlihat menetaskan air mata. 
Atas vonis dari majelis hakim, terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Vonis tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa hukuman 12 tahun penjara.
Kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi hubungan pasangan sesama jenis ini terjadi pada bulan Agustus 2014 lalu. Terdakwa membunuh korban dengan cara menyiramkan minyak wangi ke tubuh korban.
Hal tersebut dilakukan karena korban meminta dan mengancam agar terdakwa melakukan berhubungan badan di kosannya, di Jalan Ciumbeuleuit Kota Bandung, Jabar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Materi putusan belum siap majelis hakim Pengadilan Negeri Palu menunda sidang vonis kasus pencucian uang dan korupsi dengan terdakwa Ritha Sahara, Kamis (8/1).
“Masih ada yang perlu dibenahi. Jangan sampai putusan ini mencederai keadilan masyarakat,” kata Ketua Majelus Hakim Romel Tampubolon di Palu.
Penundaan sidang perkara tersebut telah terjadi selama dua kali, terhitung sejak Rabu (7/1). Romel mengatakan sidang putusan perkara tersebut akan dilakukan pada Jumat (9/1) siang.
Terdakwa Ritha Sahara telah hadir di Pengadilan Negeri Palu sejak pukul 10.15 Wita. Begitu mengetahui sidang ditunda, Ritha pulang ditemani sopir.
Sebelumnya, Ritha Sahata dituntut jaksa sembilan tahun penjara dan harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 6 miliar. Ritha merupakan tersangka kasus penyelewengan dana operasional Gubernur Sulawesi Tengah periode 2007-2012 dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 21 miliar.
Ritha yang merupakan bekas bendahara Gubernur Sulawesi Tengah Paliudju. Paliudju juga telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Pengusutan perkara itu berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang dugaan tindak pidana pencucuian uang di PT Bank Sulteng.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah juga terus menyelidiki kasus tersebut karena diduga ada pihak-pihak lain yang terlibat. “Kita tidak mau berandai-andai adanya tersangka baru pada kasus tersebut,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Tengah Sudirman Syarif, belum lama ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu