Semarang, Aktual.co — Kendaraan pribadi jenis roda dua maupun roda empat menjadi penyumbang terbesar pemakaian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Tercatat, kontribusi BBM terbesar tersedot pada transportasi darat yang mencapai 97 persen dari nilai subsidi. Sedangkan, sisa 3 persen BBM subsidi tersedot pada transportasi laut, kebutuhan usaha menengah kecil (UMK), dan nelayan.
Pakar transportasi Universitas Soegijapranata, Djoko Setiowarno menyatakan, pemerintah harus menganulir kebijakan kendaraan pribadi dengan pembatasan melalui regulasi tertentu. Pasalnya, konsumsi BBM subsidi dalam sepuluh tahun terakhir telah mencapai 5 juta/ tahun.
“Sejak tahun 2005, konsumsi BBM begitu tinggi sampai sekarang. Itu pula diikuti kesemprawutan dan tingkat angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi,” ujar dia saat dihubungi Aktual.co, di Semarang, Senin (5/1).
Ia mengatakan, pemerintah harus menggenjot transportasi massal/ umum di seluruh daerah, meski pun 10 Kota telah menggunakan BRT dengan bus trans. Selain itu, membatasi wilayah operasi transportasi dengan transportasi massal.
Menurut dia, kompleksitas permasalahan lalu lintas di Indonesia begitu pelik. Artinya, permasalahan lalu lintas tidak sekedar pada satu aspek saja, melainkan berkaitan dengan beberapa aspek permasalahan yang saling berkait.
Pihaknya memprediksi konsumsi BBM akan habis pada 10 tahun mendatang. Maka, pemerintah harus mencabut BBM dengan diganti memakai gas. Indonesia memiliki sumber alam gas yang masih tinggi, dibandingkan kebutuhan BBM yang harus impor.
“Harga premium di Vietnam itu sudah Rp12 ribu/ liter atau setara 24 dong (mata uang Vietnam. Sementara, di negara Jepang dan China sudah tidak lagi memakai konsumsi BBM,” beber dia.
Dari prosentasi konsumsi darat pada tahun 2012, tercatat 93 persen kendaraan pribadi, sepeda motor 40 persen, mobil 53 persen, sisanya 7 persen kendaraan/ mobil barang, dan angkutan umum 3 persen.
“Hampir 95 persen angkot sekarang ini tidak layak terpakai, dan sedikit memakai yang baru. Hampir seluruhnya produksi lama yang sudah tidak layak. Negara Jepang dan China saja sudah dibatasi wilayah operasinya,” terang dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — AM Hendropriyono mengaku tidak intervensi atau ikut campur dalam proses penunjukkan anaknya, Diaz Hendropriyono, sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara ini juga menantang publik untuk menilai kemampuan anaknya ini. “Saya enggak ikut atas penunjukkan itu (Diaz). Sepanjang kemampuan ada, pendidikannya cukup, saya kira terserah yang menilai,” ucapnya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (5/1).
Perlu diketahui, pertemuan Hendropriyono dengan Jokowi berlangsung sekitar lebih dari satu jam. Menurut Hendro, dalam pertemuan hari ini, dia hanya melaporkan kepada Presiden bahwa kondisi kesehatannya sudah membaik. Hendro mengaku siap mendukung Presiden dalam posisi apa pun, termasuk mendukung dari luar pemerintahan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai Juru Bicara di lembaga yang dipimpin Abraham Samad Cs itu.
“Surat resmi itu sudah saya layangkan ke Pimpinan KPK,” ujar Johan Budi saat dikonfirmsi wartawan, Jakarta, Senin (5/1).
Dia mengaku, bahwa surat resmi pengunduran dirinya itu sudah diajukan ke Pimpinan KPK. Meski begitu, surat pengunduran diri yang telah dilayangkannya sejak awal Januari ini belum mendapat jawaban dari pimpinan lembaga Superbody itu.
Sebelumnya, Johan Budi pada Juli 2011 lalu, sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK. Hal ini disebabkan ia dituding oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang telah menjadi terpidana kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin, ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.
Selain hal yang mendasari dirinya ingin mundur, Johan juga mengaku bahwa dirinya agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya.
Namun, pimpinan KPK saat itu, Busyro Muqaddas secara tegas menolak pengunduruan diri Johan Budi dan bertahan sebagai Jubir KPK.
“Aku sudah beberapa kali minta diganti (sebagai Jubir KPK), dan sekarang sudah waktunya,” tutup Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terlalu gerasak-gerusuk terkait langkah Menteri Perhubungan (Menhub) membekukan rute penerbangan Surabaya-Singapura maskapai AirAsia. Pemerintah didorong harusnya terlebih dahulu membenahi sistem penerbangan Indonesia secara keseluruhan, bukan sekadar menindak satu maskapai yang tidak disiplin.

“Sekarang kelihatan gerasak-gerusuk, tambal sulam. Kalau mau menata, harus sistemik. Duduk tenang, evaluasi sampai sejauh mana aturan-aturan. Kalau ada pelanggaran, sejauh apa,” kata Fadli, saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/1).

Politisi Gerindra tidak puas dengan kinerja pemerintah menangani kasus hilangnya AirAsia QZ8501. Pemerintah terkesan lebih sibuk mencari pihak yang bisa disalahkan dalam kecelakaan pesawat naas di Selat Karimata itu.  “Ini akan memengaruhi keluarga korban, apalagi kalau sampai saling menyalahkan. Masalah evakuasi dulu dituntaskan, baru penataan sistem penerbangan,” ujarnya.

Fadli menambahkan, pemerintah sebaiknya memiliki prioritas dalam setiap penanganan kasus yang berhubungan dengan transportasi udara. Termasuk dengan mengundang para ahli di bidang penerbangan. “Undang ahli, duduk bersama dengan tenang. Jangan tambal sulam, apalagi cari-cari kesalahan,” tandas Waketum Gerindra itu.