Jakarta, Aktual.co — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai Juru Bicara di lembaga yang dipimpin Abraham Samad Cs itu.
“Surat resmi itu sudah saya layangkan ke Pimpinan KPK,” ujar Johan Budi saat dikonfirmsi wartawan, Jakarta, Senin (5/1).
Dia mengaku, bahwa surat resmi pengunduran dirinya itu sudah diajukan ke Pimpinan KPK. Meski begitu, surat pengunduran diri yang telah dilayangkannya sejak awal Januari ini belum mendapat jawaban dari pimpinan lembaga Superbody itu.
Sebelumnya, Johan Budi pada Juli 2011 lalu, sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK. Hal ini disebabkan ia dituding oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang telah menjadi terpidana kasus suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin, ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.
Selain hal yang mendasari dirinya ingin mundur, Johan juga mengaku bahwa dirinya agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya.
Namun, pimpinan KPK saat itu, Busyro Muqaddas secara tegas menolak pengunduruan diri Johan Budi dan bertahan sebagai Jubir KPK.
“Aku sudah beberapa kali minta diganti (sebagai Jubir KPK), dan sekarang sudah waktunya,” tutup Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terlalu gerasak-gerusuk terkait langkah Menteri Perhubungan (Menhub) membekukan rute penerbangan Surabaya-Singapura maskapai AirAsia. Pemerintah didorong harusnya terlebih dahulu membenahi sistem penerbangan Indonesia secara keseluruhan, bukan sekadar menindak satu maskapai yang tidak disiplin.

“Sekarang kelihatan gerasak-gerusuk, tambal sulam. Kalau mau menata, harus sistemik. Duduk tenang, evaluasi sampai sejauh mana aturan-aturan. Kalau ada pelanggaran, sejauh apa,” kata Fadli, saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (5/1).

Politisi Gerindra tidak puas dengan kinerja pemerintah menangani kasus hilangnya AirAsia QZ8501. Pemerintah terkesan lebih sibuk mencari pihak yang bisa disalahkan dalam kecelakaan pesawat naas di Selat Karimata itu.  “Ini akan memengaruhi keluarga korban, apalagi kalau sampai saling menyalahkan. Masalah evakuasi dulu dituntaskan, baru penataan sistem penerbangan,” ujarnya.

Fadli menambahkan, pemerintah sebaiknya memiliki prioritas dalam setiap penanganan kasus yang berhubungan dengan transportasi udara. Termasuk dengan mengundang para ahli di bidang penerbangan. “Undang ahli, duduk bersama dengan tenang. Jangan tambal sulam, apalagi cari-cari kesalahan,” tandas Waketum Gerindra itu.

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, mengatakan pihaknya akan patuh terhadap keputusan Presiden Joko Widodo terkait kemana seharusnya kewenangan urusan desa diatur.
“Kami taat dan patuh terhadap apa yang diputuskan Bapak Presiden (Joko Widodo). Bagi kami (Kemendagri), sebagai pembantu Presiden, kami ini TNI: taat, nurut instruksi Presiden. Tidak ada Mendagri ‘menekan’ Presiden,” kata Tjahjo sebelum memimpin rapat dengan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di Gedung Kemendagri, Senin (5/1).
Tjahjo menjelaskan terkait urusan pembangunan desa, baik dari segi masyarakat maupun pemerintahannya, hal itu tidak dapat dipisahkan mengingat untuk mencapai pemerataan pembangunan memerlukan kerja sama dari seluruh jajaran kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian.
Namun secara strategis, Mendagri menilai akan lebih baik jika persoalan desa dikelola oleh satu kementerian saja sehingga tujuan pemerataan pembangunan desa terwujud.
“Pemerintahan ini kan satu. Secara teknis operasional, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan itu 10 departemen terlibat. Tetapi secara strategis, misalnya seperti di media itu kan ada pemred, redpel dan reporter, kalau reporter ada di bawah bagian pemasaran kan ‘nggak nyambung’,” jelasnya.
Tak dapat dipisahkan Sementara itu, ditemui secara terpisah di Gedung Kemendagri, Direktur Jenderal PMD Tarmizi A. Karim menjelaskan bahwa urusan terkait desa tidak dapat dipisahkan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Tugas pokok dan fungsi Kemendagri itu kan poros pemerintahan sampai ke bawah, maka otomatis pemerintahan desa itu ‘built-in’ dengan tupoksi tersebut. Kami sampaikan juga kepada MenPAN-RB (Yuddy Chrisnandi) bahwa urusan desa itu tidak bisa terpisah dari Kemendagri,” kata Tarmizi.
Namun, sejak dibentuk kementerian baru yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, urusan mengenai desa terbagi menjadi “dua wilayah”.
Urusan mengenai pemerintahan desa tetap menjadi kewenangan Kemendagri, sedangkan terkait pembangunannya berada di bawah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Terkait hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan seluruh persoalan desa, mulai dari segi pemerintahan hingga pembangunan masyarakat, ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dipimpin oleh kadernya, Marwan Jafar.
Wakil Sekjen PKB Abdul Malik Haramain mengatakan jika urusan desa tetap di bawah wewenang dua kementerian, maka bisa menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kewenangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Juntho tidak merekomendasikan Kepala Lembaga Pendidikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan Asisten Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Badrodin Haiti maju menjadi calon Kepala Kepolisian RI.

Menurut dia, bila satu di antara mereka terpilih, masyarakat akan sulit mempercayai citra kepolisian. “Mimpi buruk bagi penegakan hukum,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Januari 2015. Emerson berharap kepolisian menindak tegas pelaku kasus-kasus korupsi dan pencucian uang. Keraguan terhadap integritas Kapolri, Emerson melanjutkan, bisa menjadi bumerang bagi citra polisi. “Kedudukan polisi paling tinggi di penegakan hukum yang tidak boleh tersangkut kasus hukum,” ujarnya. (Lihat: Pemilik Rekening Gendut Masuk Bursa Kapolri)

Sebelumnya, pada Juni 2010, majalah Tempo menulis laporan mengenai rekening gendut polisi. Dalam laporan itu, disebut per tanggal 19 Agustus 2008 kekayaan Budi Gunawan mencapai Rp 4,6 miliar. Dia juga dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai dengan profilnya. Bersama anaknya, Budi disebut telah membuka rekening dan masing-masing menyetor Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Adapun Badrodin Haiti per tanggal 24 Maret 2008 disebut memiliki harta Rp 2 miliar dan US$ 4.000. Dia juga dituding membeli polis asuransi kepada PT Prudential Life Assurance Rp 1,1 miliar. Asal dana pembelian ini dari pihak ketiga. Dia juga disebut menarik dana Rp 700 juta dan menerima dana rutin setiap bulan.

ICW mendesak Presiden Joko Widodo melakukan seleksi terhadap calon Kapolri seperti saat mengangkat menteri. “Nama-nama tersebut harus disetor ke PPATK dan KPK. Kalau dapat kartu kuning, jangan dipaksakan,” ujar Emerson.

Jakarta, Aktual.co — Tidak ada rekomendasi strategis yang dihasilkan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Migas ( RTKM). Tim yang diketuai Faisal Basri hanya memindahkan mafia satu ke mafia lainnya. 
Demikian disampaikan Dani Setiawan Ketua Koalisi Anti Utang saat dihubungi Aktual.co, Senin (5/1).
Menurutnya, ada dua hal dalam kegagalan RTKM, pertama soal reformasi tata kelola migas tidak bekerja dengan maksimal untuk merubah tata kelola migas sesuai dengan namanya. 
“Yang kedua rekomendasi fungsi ISC ke dalam pertamina untuk melakukan impor yang sama sekali tidak menyelesaikan mafia migas,” ujarnya. 
Ia juga menambahkan RTKM diragukan kredibilitasnya yang sejak awal mengontrol Petral dalam mengurusi impor/ekspor bahan bakar minyak. 
Masalah ini bukan berada pada Faisal Basri sebagai ketua Tim RKTM yang merekomendasikan Daniel Purba sebagai VC ISC, tetapi motifnya yang dianggap sebagai pengalihan kepentingan dari dua sarang mafia.
“Tim ini berada di kualitas yang rendah yang cenderung melegalisasikan perusaahaan asing lewat penghapusan Ron 88 dan premium. Yang justru memberikan ruang bagi kepentingan asing,” demikian Dani. 
Laporan: Nailin.

Artikel ini ditulis oleh: