Jakarta, Aktual.co —Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta agar Presiden Joko Widodo mempercepat pembentukan tim pencarian orang hilang sesuai dengan rekomendasi DPR pada 2009. “Tentang pembentukan tim pencarian orang hilang, kami mengusulkan agar presiden mempercepat tindak lanjut rekomendasi DPR,” kata Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras, Yati Andriani, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (15/1).

Menurutnya hal ini, disebabkan hal terpenting bagi keluarga korban orang hilang adalah mengetahui keberadaan korban sehingga mereka mengharapkan pemerintah segera membantu mencarikan kejelasan. Untuk itu, kata dia, Kontras dan keluarga korban orang hilang menginginkan presiden segera mengeluarkan surat keputusan presiden agar tim segera terbentuk.

Tim itu, kata dia, sebaiknya mewakili semua kalangan yang terdiri atas masyarakat sipil, ahli hukum dan HAM, penegak hukum serta pemerintah. “Tim itu idealnya terdiri atas sipil, ahli HAM dan hukum, penegak hukum, pemerintah agar bisa mewakili sisi keahlian dan bisa diterima masyarakat,” tutur dia.

Selain membentuk tim pencarian orang hilang, ia juga mengharapkan presiden menindaklanjuti tiga rekomendasi DPR lainnya, yakni membentuk pengadilan adhoc, merehabilitasi dan memberikan kompensasi pada keluarga korban yang hilang serta meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa.

“Selain tim pencarian, yang mendesak selanjutnya adalah pengadaan pengadilan HAM ad hoc yang sudah jelas, legal dan konstitusional,” ujar dia. DPR periode 2004-2009 memberikan empat rekomendasi penyelesaian kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa pada presiden yang belum ditindaklanjuti hingga sekarang.

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan hasil sidang paripurna terkait persetujuan pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik (Kapolri) kepada Presiden, Joko Widodo.
Hal itu diungkapkan Ketua DPR, Setya Novanto, ketika ditemui di Istana Kepresidenan usai sidang paripurna, Jakarta, Kamis (15/1).
“Akhirnya sudah diputuskan dan kita sudah kirim ke bapak Presiden,” ungkap Setya.
Selain itu, lanjutnya, kedatangannya ke Istana Kepresidenan sekaligus menemui Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan. Kata dia, pertemuannya dengan Luhut adalah untuk berdiskusi soal beberapa isu di DPR.
“Saya ingin lihat bagaimana situasinya, sebagai orang yang saya hormati, Pak Luhut selalu lakukan pembicaraan. Jadi enggak ada kaitannya dengan yang tadi ada di paripurna,” kata Setya.
Lebih jauh disampaikan Setya, pertemuan dengan Luhut adalah untuk menceritakan proses “fit and proper test” calon tunggal Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan.
“Kalau DPR melalui proses sangat panjang. Saya sampaikan ke Pak Luhut bahwa proses DPR hanya laksanakan UU setelah terima surat presiden, kan kita tindaklanjuti. Dalam paripurna prosesnya panjang sehingga kita berikan kesempatan seluruh fraksi untuk berikan kesempatan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Terpidana seumur hidup terkait kasus suap Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, sempat ribut dengan terdakwa pemberi keterangan palsu persidangan Muhtar Ependy saat rekonstruksi kunjungan ke ruang ketua MK.
“Ini foto saat terjadi keributan seperti yang dikatakan saudara (Akil),” kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/1), saat memperlihatkan foto rekontruksi kejadian kunjungan Muhtar ke kantor Ketua MK.
Di tengah persidangan, Akil sempat berdalih mengatakan dirinya dimanfaatkan oleh Muhtar Ependy.
Akil mengatakan pada majelis hakim di muka persidangan bahwa dirinya sempat ribut dengan Muhtar Ependy ketika rekontruksi yang langsung dilerai oleh petugas Densus 88.
“Saya katakan sama dia, kamu hanya datang memberi ucapan selamat minta foto lalu mengakibatkan saya seperti ini,” kata dia.
Pada foto-foto lainnya setelah terjadi keributan, peran Akil terlihat digantikan oleh penyidik dalam adegan rekontruksi. “Ini peran saudara digantikan dengan penyidik karena terjadi keributan,” kata jaksa.
Seusai persidangan, Akil mengakui keributan tersebut sempat terjadi kontak fisik antara dirinya dengan Muhtar. “Iya ada (kontak fisik), setelah itu diborgol,” kata Akil.
Akil pada hari ini menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk dua sidang sekaligus.
Pada persidangan pertama Akil bersaksi untuk terdakwa pemberian keterangan palsu persidangan Muhtar Ependy. Sedangkan sidang kedua ia bersaksi untuk terdakwa kasus suap pilkada Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby