4 April 2026
Beranda blog Halaman 39858

Kabupaten Plot Dana Desa di Aceh, Belum Ada Petunjuk Teknis Pengawasan

Banda Aceh, Aktual.co — Sebanyak 17 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh memplot dana desa sesuai UU No 6/2014 tentang desa. 
Namun, besaran dana untuk masing-masing desa di setiap kabupaten/kota bergantung luas wilayah, tingkat kemiskinan dan jumlah desa. Ploting dana untuk desa di 17 kabupaten itu dibawah 100 juta. 
“Dari 17 kabupaten/kota yang sudah mengesahkan APBD, kami lihat ada yang memplot 10 persen dari total dana perimbangan pusat dan daerah yang mereka terima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Plot lainnya untuk desa itu diambil dari 10 persen pajak dan retribusi masing-masing kabupaten/kota,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda Aceh, Kamaruddin, kepada Aktual.co, Kamis (15/1)..
Menurutnya, dana transfer dari pusat ke daerah itu baru tercatat dalam APBD, 17 kabupaten/kota tersebut. Sedangkan dananya belum masuk ke kas daerah. 
“Kabupaten Bireuen misalnya, itu memplot 102 persen dari total APBD mereka untuk desa. Itu jumlah tertinggi dari 17 kabupaten/kota yang telah mengesahkan APBD,” ujarnya.
Saat disingung pola pengawasan dan mekanisme penggunaan anggaran, Kamaruddin menyebutkan belum ada petunjuk teknis dari kementerian untuk tersebut.
“Kami terima surat dari kementerian desa yang menyatakan, setiap desa sudah bisa menyusun rencana pembangunan tahunan dan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Namun, untuk pembinaan desa, dalam surat menteri itu disebutkan harus menunggu petunjuk teknis,”
“Jadi, belum ada desa yang mendapatkan 1 miliar per desa. Saat ini, baru dibawah 100 juta. Itu sesuai UU dan peraturan menteri yang kita terima,”pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemprov DKI Ditawarkan Bus Listrik ‘Made In Indonesia’

Jakarta, Aktual.co —Produsen bus listrik dalam negeri, PT Sarimas Ahmadi Pratama (SAP) tawarkan bus buatannya ke Pemprov DKI.
Sambangi Balai Kota DKI pagi tadi ini, Dirut SAP, Dasep Ahmadi turut membawa contoh unit yang dijagokannya. Yakni dua bus listrik dan satu mobil minibus listrik.
Apa keunggulan bus listrik yang pabriknya berlokasi di Depok, Jawa Barat itu?
Dasep mengatakan banyak keuntungan yang didapat jika Pemprov DKI menggunakan bus listrik buatannya sebagai sarana transportasi massal di Jakarta.
Selain hemat energi, dia juga mengklaim bus buatannya tidak mengeluarkan gas emisi sehingga ramah lingkungan.
“Dan daya tahan engine garansi lebih dari 15 tahun,” kata Dasep, di Balai Kota, Jakarta, Kamis (15/1).
Saat ini, kata dia, perusahaannya sudah berhasil memproduksi dua jenis bus listrik. Berukuran besar dengan kapasitas 60 penumpang dan ukuran sedang dengan kapasitas 20 penumpang.
Untuk sumber tenaganya, bus ini menggunakan baterai yang dicas selama dua jam. “Dan bisa dipakai untuk menempuh perjalanan sepanjang 250 kilometer,” kata dia.
Belum ada kejelasan apakah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tertarik dengan bus buatan dalam negeri ini buat digunakan meluncur di jalan-jalan Jakarta.
PT SAP sebelumnya sudah dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi mesin di industri otomotif. Beberapa perusahaan industri otomotif Jepang sudah menggunakan mesin khusus buatan mereka. 

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Mau Disebut Orang Dekat, Akil Akui Ingin Bunuh Muhtar Ependy

Jakarta, Aktual.co — Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar mengaku, ingin membunuh Muhtar Ependy yang disebut-sebut sebagai orang dekatnya.
“Dekat apa? (Waktu) rekonstruksi mau saya bunuh kok, kalau tidak ada dari Densus 88 yang ngawal,” kata Akil seusai memberi kesaksian di persidangan Muhtar Ependy sebagai terdakwa kasus pemberian keterangan palsu dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (15/1).
Akil seketika membantah saat ditanya oleh awak media tentang Muhtar Ependy yang menjadi teman dekatnya. “Siapa bilang teman saya? Kamu ‘nggak liat’ saya mau mukul dia,” kata Akil.
Menurut Akil, Muhtar Ependy hanya memanfaatkan situasi dan menjual namanya ke orang-orang yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. “Dia memanfaatkan perkara Palembang ini, jual nama saya.”
Akil menyebut, perkara sengketa pilkada Palembang memang akan dimenangkan oleh Romi Herton tanpa perlu ada suap. Dia mengatakan, kemenangan Romi Herton dalam sengketa pilkada Palembang dihitung berdasarkan surat suara. 
“Saya sudah katakan dihitung ‘kok’ (surat suara), petugas MK sudah lihat, ‘gimana’ saya minta duit? Orang ‘udah pasti’ menang kok.”
Akil Muhtar divonis pidana seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus suap sengketa pilkada di MK dan dugaan TPPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Keluarga Korban Desak Menhub Penuhi Komitmen Tuntaskan Pencarian Korban QZ8501

Surabaya, Aktual.co — Keluarga korban pesawat AirAsia QZ8501 yang berada di Polda Jatim, berharap agar pencarian korban penumpang  terus dilakukan. 
Hal ini menyusul komitmen yang diutarakan  Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang berjanji akan mencari semua korban.
“Saya tahu itu memang sulit. Tapi saya dan keluarga lain yang di sini ingin semua korban dicari. Bukankah pak menhub pernah berkomitmen,” kata keluarga korban, Frangki Chandra, warga Sutorejo, Surabaya, (15/1).
David, salah satu keluarga korban lain juga mengatakan, sejak jatuhnya AirAsia QZ8501, Menteri Jonan beberapa kali menemui keluarga korban di Surabaya dan  menyampaikan, jika pihaknya akan total membantu melakukan pencarian, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Saya tidak paham apa itu pencarian harian atau pencarian pokok. Tapi saya merasa seolah pemerintah berindikasi tidak memaksimalkan pencarian, hanya penyampaiannya saja diperhalus.” Kata keluarga korban yang lain.
Dia menambahkan, pada kenyataanya  Basarnas ke Surabaya hanya berupaya menjelaskan dengan tutur kata yang tidak dipahami.

Artikel ini ditulis oleh:

Pergantian KASAU Baru

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) berfoto bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Madya TNI Agus Supriatna (kiri) dan mantan KASAU Marsekal TNI. B. Putu Dunia (kanan) usai upacara Serah Terima Jabatan KASAU di Taxi Way “Echo” Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (15/1/2015). AKTUAL/PUSPEN TNI

Prof Margarito Kamis: Sah Secara Kontitusional, Presiden Harus Segera Lantik Budi Gunawan

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo harus segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan, setelah DPR menyetujui dalam paripurna, Kamis (15/1) hari ini.
Demikian disampaikan Profesor Margarito Kamis dalam sebuah wawancara di sebuah televisi, Kamis (15/1) siang.
“DPR sudah setuju secara konstitusional. Dengan demikian Presiden harus mengeluarkan Keppres pelantikan Budi Gunawan segera, bisa sore ini, malam ini, pokoknya harus segera,” ungkapnya.
Pakar Hukum Tata Negara ini juga mengatakan, terlepas berstatus tersangka atau tidak itu permasalahan lain, tetapi proses secara konstitusional dalam proses calon Kapolri ini sudah dilalui.
“Dalam hal ini, kita wajib kedepankan azas pra duga tak bersalah,” demikian Margarito. 
Hari ini, DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI akan mengesahkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan selanjutnya akan menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk dilantik.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain