Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Daerah Riau, sepanjang 2014, telah menerima dan memproses sebanyak 305 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang rata-rata dilakukan oleh suami terhadap isteri dan keluarga terhadap pembantu serta lainnya.

“Untuk kasus KDRT dilakukan penanganan khusus dan beberapa berhasil dimediasikan hingga antara suami dan isteri kembali rujuk dan rukun,” kata Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan kepada wartawan di Pekanbaru, Sabtu (03/01).

Ia mengatakan sebagian kasus KDRT merupakan laporan yang diterima dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Riau, sebagian juga dilaporkan langsung oleh korbannya.

Menurut catatan kepolisian dan BP3AKB Riau, dominan kasus kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh keluarga miskin, namun sebagian juga dialami keluarga menengah ke atas dengan intensitas pertemuan yang rendah.

Bahkan, menurut catatan, KDRT juga terjadi di keluarga anggota Polri. Terakhir ada empat orang personel Polresta Pekanbaru dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik (KKE).

Keempat anggota polisi tersebut dinilai terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, desersi dan terlibat dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sementara itu, Wakapolresta Pekanbaru AKBP Sugeng Putut Wicaksono mengatakan keempat anggota yang dikenai PTDH itu, yakni Brigadir Si, Brigadir Bd, Brigadir Ds dan Briptu Ap.

Brigadir Ds dipecat setelah dilaporkan oleh istrinya dalam kasus KDRT. Saat ini, Ds masih menjalani masa penahanan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

Sementara tiga anggota polisi lainnya yang juga dipecat, terbukti terlibat dalam kasus kepemilikan dan peredaran narkotika serta obat-obatan terlarang.

“Pemecatan oknum polisi ini sudah berlaku 30 September 2014,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Hingga kini, tercatat masih ada lebih dari 1.000 pucuk pistol ilegal beredar di wilayah DKI Jakarta. Padahal, Polri sudah melakukan penarikan senjata api dari masyarakat sipil, sejak diberlakukannya Peraturan Kapolri (Perkap) No.177 Tahun 2005.

Direktur Intelijen Polda Metro Jaya, Kombes Sutanto mengatakan, pihaknya yang melakukan pengawasan dan pelayanan senpi dan handak (bahan peledak) sudah melakukan upaya penarikan. Dari 5.000 yang terdata, di wilayah Jakarta, kini tersisa 1.000 lebih yang belum ditarik.

Dia menjelaskan, pantauan Polda Metro, sejauh ini tak ada lagi senpi ilegal masuk di luar jumlah tersebut. “Dari 5.000 tidak ada lagi penambahan, adanya hibah. Kita sudah lakukan upaya penarikan, tinggal 1.000 sekian,” katanya, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (2/1).

Kendati demikian, Sutanto mengaku banyak kendala dalam penarikan senpi tersebut. Di antaranya banyak pemilik yang sudah pindah rumah, ada juga yang tidak melaporkan kehilangan. “Seperti ada di Bogor, tidak melaporkan. Saat penggerebekan di Jakarta Utara (Kampung Bahari), kita temukan senjata api peluru karet, dan ternyata terdaftar di Polri dan kita lakukan penarikan,” papar dia.

Dia menegaskan, dari 128 kasus kejahatan pencurian kekerasan (curas) bersenpi di Jakarta, tidak satu pun ditemukan senpi yang dikeluarkan Polda Metro Jaya. “90 persen merupakan senjata api rakitan, sisanya dari Filipina, Poso dan Timor-Timur,” terangnya.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono mengatakan, jika pertemuan dua kubu pada 8 Januari mendatang mengalami jalan buntu, maka diputuskan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.
“Kalau deadlock, masih ada hari esok. Kalau tidak islah, ya ke jalur hukum,” kata Agung, Jakarta, Jumat (2/1) malam.

Ihwal syarat islah agar Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih, Agung menganggap Golkar tetap memberi dukungan kepada pemerintah, dan menjadi mitra pemerintah yang kritis tanpa masuk dalam koalisi parpol mana pun.

“Jadi mitra pemerintah yang kritis. Kami di sini keluar dari KMP,” tegas Agung. Dia mengandaikan Partai Golkar bisa seperti Partai Demokrat, yang tidak tergabung dalam koalisi mana pun.

Dalam perundingan awal dengan Kubu Aburizal, Kubu Agung mengajukan syarat untuk mendukung pemerintah, menyetujui Pilpres dan Pilkada langsung, pemilu legislatif tetap dilakukan secara proporsional terbuka, dan keluar dari Koalisi Merah Putih.