Jakarta, Aktual.co —Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpendapat penyerangan Kantor Majalah Charlie Hebdo di Paris, Perancis, adalah masalah kebebasan berpendapat. Melalui akun Twitternya, SBY memberikan pandangannya tentang kontroversi majalah satire tersebut. Menurutnya, kebebasan masih memiliki keterbatasan sebagaimana yang dia yakini dalam semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tidak hanya kekuatan, kata dia, yang dapat membuat pelakunya berperilaku korup. “Kebebasan juga dapat merusak. Kebebasan mutlak dapat benar-benar merusak,” kata SBY melalui akun @SBYudhoyono, Rabu (14/1). 
Kendati demikian, SBY juga mengecam aksi pembununan kartunis yang dilakukan dua orang bersenjata yang menyebabkan 12 orang tewas. “Jangan salah paham, saya juga mengutuk pembunuhan kartunis. Tapi saya berpikir tentang bagaimana untuk mencegahnya di masa mendatang,” kata SBY. Selama memberikan kultwit atau kuliah twit tentang Charlie Hebdo, SBY berada di Jepang. Dia mengaku melihat saluran TV Jepang bahwa akan ada pemutaran besar karikatur Nabi Muhammad di Eropa. Karenanya, ia meminta para pemimpin mengambil sikap. “Mari kita mencegah memburuknya situasi di dunia,” tulis SBY.
SBY menuturkan penyerangan Charlie Hebdo itu disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menilai kebebasan. “Bagi dunia Barat, karikatur Nabi Muhammad bagian dari kebebasan (freedom of speech or expression). Mutlak, tak boleh dibatasi,” cuitnya. Sedangkan bagi umat Islam, “Membuat gambar Nabi Muhammad, apalagi karikatur sangat ditabukan. Ini juga berlaku bagi umat Islam sendiri.” Perbedaan inilah yang menjadi masalah. 
SBY menyarakan agar kelak semua orang bisa saling memahami dan menghormati pandangan masing-masing yang berbeda. “Membuat karikatur Nabi Muhammad bukan hanya membikin marah kaum yang ekstrim dan radikal, tetapi juga umat Islam secara keseluruhan,” kata SBY menegaskan. Namun, SBY melanjutkan, pemimpin Islam bertanggung jawab mencegah kekerasan oleh muslim. Apalagi pembunuhan, meski dilakukan terhadap oknum yang dianggap menghina Islam. Sebaliknya, pemimpin Barat juga bertanggung jawab agar kebebasan tidak digunakan untuk menista Islam. “Misalnya karikatur Nabi Muhammad,” katanya.

Jakarta, Aktual.co —Dua kubu yang berseteru di Partai Golkar, kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri konflik dengan islah. Sejumlah hal belum disepakati. Bahkan, kedua kubu menempuh jalur hukum dengan saling melaporkan satu sama lain. Konflik yang berkepanjangan ini mengancam nasib keikutsertaan Golkar dalam pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dimulai pada akhir Februari mendatang. 
Fungsionaris DPP Partai Golkar Taufiq Hidayat meminta kedua kubu bersatu dan tidak mengabaikan agenda strategis partai yang sudah di depan mata.  “Kalau konflik juga belum selesai dan posisi hukum kepengurusan DPP partai Golkar belum jelas maka Partai Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada,” kata Taufig, Rabu (14/1). Dari sisi regulasi pilkada, kata Taufiq, penyelenggara pemilu akan menverifikasi legalitas kepengurusan DPP terlebih dahulu sebelum menetapkan  bakal calon yang ditetapkan  Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I dan tingkat II. Jika tidak melakukan langkah tersebut, KPU bisa terancam digugat oleh partai politik yang bersangkutan akibat putusan yang belum jelas legalitasnya. 
“Jadi konteks masalah ini, bukan hanya kesepakatan antarjuru runding  Partai Golkar tentang tafsir UU Pilkada. Tapi ini sudah meliputi prosedur kerja dari penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,” ujarnya.  Karenanya, lanjut dia, para juru runding DPP Partai Golkar harus memperhatikan kepentingan 208 Daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 2015.  Jika sampai akhir Februari belum ada kepastian legalitas kepengurusan DPP Partai Golkar, sudah pasti DPD I dan DPD II tidak bisa ikut mengajukan bakal calon kepala daerah.
“Kami minta KPU, Bawaslu, dan DKPP memahami kondisi tersebut. Ini soal prosedur pilkada yang harus dilalui,” kata mantan Wakil Ketua RUU Pansus Pemilu itu.  Taufiq juga mengusulkan Munas Bersama Partai Golkar sebagai jalan yang paling cepat dan demokratis mengatasi dualisme kepengurusan tersebut.  “Kami minta para tokoh Golkar untuk lebih fokus pada jalur politik dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya.