Jakarta, Aktual.co —Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya ikut menjadikan calon menteri berstabilo merah sebagai tersangka. Hal itu seperti yang KPK lakukan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

“KPK seharusnya tak berhenti di Budi Gunawan saja, jangan sampai penetapan tersangka ini seperti KPK menyebutkan nama-nama calon menteri yang diberi stabilo merah, lalu tak ditindak lanjuti,” kata Ray melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (13/1).

Menurut Ray, langkah itu perlu dilakukan untuk menghindari pemikiran yang menduga penetapan Budi Gunawan bermuatan politis. Sebab dengan penetapan calon menteri lain, pikiran itu bisa dinafikan. “Kita berkaca pada yang sudah-sudah, calon menteri yang distabilo merah ke mana? Kalau tak ada kepentingan politik, maka menteri yang distabilo merah itu harus diproses seperti rekening gendut petinggi polri ini,” tegas dia.

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta ikut memperjelas nasib Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang turut mendapat tanda merah. Hal tersebut, menyusul pernyataan Ketua KPK Abraham Samad, yang mengungkapkan bahwa calon Kapolri Komjen Budi Gunawan merupakan salah satu Menteri bertanda merah.
“Kita lihat yang terjadi saat ini. KPK selama ini tak menjalakan tugas seperti penegak hukum, seperti halnya  rapor merah menteri yang diberi tanda stabilo ini, tak jelas,” ujar Pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir, ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (13/1).
Ia pun mengingatkan supaya KPK segera memberi penjelasaan serupa seperti yang dilakukan terhadap Budi Gunawan.
“Mereka (menteri) dikasi ini itu, semua dikasih merah. Tetapi sebagai penegak hukum KPK tak memberikan penjelasan atas dasar apa diberi merah, nah ini blunder, kalau itu warna merah, maka pertanyaan kenapa tidak ditindak seperti Budi Gunawan yang disebut memiliki rekening gendut,” kata dia.
KPK secara resmi telah menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai tersangka kasus rekening gendut. 
Penetapan tersangka itu diklaim KPK sudah menemukan dua alat bukti. KPK menjerat Budi dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. “Dijerat pasal 12 a kecil,” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di KPK, Selasa (13/1).Penetapan tersangka terhadap Budi itu dilakukan setelah KPK melakukan penyidikan selama setengah tahun sejak Juli 2014 lalu. 
Menurut Samad, Budi dikenai pidana karena menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. “Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro, kepala pembinaan karir,” kata Samad.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Chaerudin Ismail menduga kemungkinan ada persaingan terkait penetapan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Mungkin ada persaingan, ‘wallahualam’, saya belum tahu itu. Tapi kalau terjadi persaingan tidak sehat, apalagi mempengaruhi politik, ini berbahaya,” ujar Chaerudin di Jakarta, Selasa (13/1) malam.
Chaerudin yang menjabat Kapolri di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengatakan dirinya tidak bisa menjawab terlalu banyak terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, karena tidak mengetahui pasti kasusnya.
Namun, dia memandang bahwa tidak bisa dipungkiri di era reformasi seperti saat ini banyak pihak yang menginginkan jabatan Kapolri.
Semua pihak, menurut dia, merasa pantas menduduki jabatan tersebut. “Sekarang di era reformasi semua orang ingin jabatan Kapolri. Kalau dulu orang itu tahu diri bahwa dirinya tidak pantas, tetapi sekarang setiap orang merasa pantas,” ujar dia.
Dia menekankan persaingan menuju kursi Kapolri harus sehat, karena telah ada kriteria yang menjadi persyaratan dalam menduduki jabatan tersebut.
Kriteria itu antara lain berpengalaman dalam persoalan reserse, karena masalah utama yang dihadapi polisi adalah keamanan publik. Sehingga, Kapolri harus bisa memastikan terpeliharanya keamanan dan ketenteraman, serta memerangi kejahatan dengan upaya penyidikan dan pengungkapan kasus. “Pemimpin kepolisian harus memahami betul masalah itu,” kata dia.
Selain itu, Kapolri juga harus memahami segala bentuk tugas dari anak buahnya yang bekerja di lapangan.
Lebih jauh Chaerudin secara pribadi menilai Budi Gunawan yang pernah menjadi anak buahnya, merupakan orang yang memiliki kecakapan selama bertugas.
Namun, sekali lagi, dia menekankan tidak bisa memastikan ada tidaknya permainan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.
Pada Selasa (13/1) KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka, karena yang bersangkutan diduga memiliki transaksi yang mencurigakan.
Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo.
Pascapenetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Komisi III DPR RI dikabarkan tetap akan melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan.

Artikel ini ditulis oleh: