13 April 2026
Beranda blog Halaman 39954

Garang di BG, Kok KPK Loyo di Menteri Lain Yang Berstabilo Merah

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia pilihan Presiden Joko Widodo, Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut.
Penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK itu dinilai aneh, pasalnya lembaga yang dikomandoi oleh Abraham Samad itu, inkonsisten, tak berkutik dengan menteri yang sudah distabilo merah dan kuning oleh lembaganya itu.
“Kenapa KPK membuat seseorang tersangka tapi menteri warnah merah yang masuk kabinet Jokowi di clear kan ?,” kata Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Muzakir ketika dihubungi Aktual.co, Selasa (13/1).
Padahal, kata dia, Budi Gunawan sudah dinyatakan bersih dari tindak pidana korupsi oleh Komisi Kepolisian Nasional. Namun, KPK malah menuduhkan Budi Gunawan selaku calon Kapolri yang memiliki rekening gendut.
“Lalu kemana menteri merah itu. Kan Kompolnas menyatakan BG bersih tahun 2010. Nah yang jadi pertanyaan, tindak pidana korupsi yang mana dituduhkan itu,” kata dia.
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Penyaluran Dana Pendidikan Daerah Akan Dikontrol Ketat

Jakarta, Aktual.co —Agar tepat sasaran, pemerintah pusat akan memperketat kontrol implementasi dana pendidikan daerah sebesar Rp254 triliun.
“Untuk skema dana pendidikan daerah tetap sama, yang berbeda kami lebih jauh mengontrol implementasi agar sesuai sasaran,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, di Jakarta, Selasa (13/1).
Pemerintah akan memastikan kesiapan semua elemen dalam alokasi dana pendidikan daerah, memonitornya, serta mengatur jika ada sisa setelah dialokasikan.
Dana pendidikan daerah yang besar, ujar dia, harus benar-benar membawa perbaikan kualitas pendidikan daerah agar ketimpangan kualitas pendidikan dapat berkurang.
Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah. Supaya  memberi manfaat pembangunan pendidikan sesuai prioritas pemerintah saat ini.
“Kami terus mengevaluasi dan mengefisienkan dana yang ditransfer ke daerah supaya dana itu memberikan manfaat seperti yang diinginkan,” kata dia.
Ia mengatakan kebijakan pengalokasian dana pendidikan daerah banyak mendapatkan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan.
Menurut dia, hingga kini kementerian terkait telah berkoordinasi dengan baik dan saling mendukung demi menyukseskan program tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Budi Gunawan Juga Dicekal

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah Komisaris Jenderal Budi Gunawan bepergian ke luar negeri. Permintaan cegah tersebut dilakukan setelah Budi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Senin (12/1).

“Surat pencegahan berpergian ke luar negeri atas nama Budi Gunawan sudah diserahkan ke Ditjen Imigrasi per hari ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Selasa (13/1) malam.

Priharsa mengatakan, pencegahan berlaku selama enam bulan ke depan. Ia menambahkan, upaya pencegahan dilakukan sesuai dengan standar operasional di KPK agar saat hendak diperiksa penyidik, Budi tidak sedang berada di luar negeri. “Agar memudahkan proses penyidikan bila sewaktu-waktu yang bersangkutan hendak diperiksa tidak sedang berada di luar negeri,” kata Priharsa.

KPK menetapkan Gunawan sebagai tersangka dengan dugaan terlibat transaksi mencurigakan atau tidak wajar. Budi merupakan calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014.

Benahi Lampu Jalan, Pemkot Bekasi Anggarkan Empat Miliar

Jakarta, Aktual.co —Anggaran Rp4 miliar disiapkan Pemkot Bekasi, Jawa Barat, untuk memperbaiki 2.300 lampu Penerangan Jalan Umum di 2015.
“Dari total 4.500 lampu PJU yang rusak,” kata Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi, Karto, di Bekasi, Selasa (13/1).
Lampu-lampu itu rusak akibat hujan, angin kencang, hingga faktor pencurian suku cadang oleh oknum tertentu.
Untuk perawatan dan perbaikan PJU tahun ini, kata Karto, pihaknya tidak akan libatkan pihak ketiga.
“Saya inginnya kita swakelola saja, dengan melakukan pemeliharaannya per zona. Satu zona terdiri dari tiga kecamatan yang akan dikerjakan oleh tujuh petugas perawatan PJU,” kata dia.
Kerja sama dengan pihak ketiga, menurutnya kurang menguntungkan Pemkot Bekasi. Karena mereka saat melakukan perawatan serta perbaikan lampu disesuaikan dengan jumlah PJU yang rusak saja.
“Jadi, kalau yang rusaknya 2.300 titik, ya hanya titik itu saja diperbaiki dengan rentang waktu tiga sampai empat bulan. Kalau ada PJU lain yang rusak, itu tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Bekasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

BG Tersangka, Dimanakah Mega?

Jakarta, Aktual.co —Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang menjadi calon tunggal Kapolri, sebagai tersangka kasus rekening gendut. “Komjen BG tersangka kasus korupsi saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karier (Polri),” kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa siang , (13/1).

Pengumuman itu membuat Presiden Joko Widodo kaget. “Beliau kaget. Tentu saja ini harus direspon karena KPK sudah menetapkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Praktino di Istana Negara. Presiden juga akan menggelar rapat mendadak.

Rapat akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara, dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tedjo Edhy Purdijatno. “Kami sedang menunggu Kompolnas,” kata Pratikno. Pratikno menyatakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengambil keputusan setelah menerima rekomendasi dari Kompolnas.

Andi Widjajanto menyatakan Jokowi akan menyampaikan langsung keputusannya ihwal calon Kapolri. Sebab, hal ini menyangkut isu strategis yang melibatkan institusi kepolisian dan persepsi masyarakat. “Sesegera mungkin,” kata Andi. Kesibukan juga terjadi di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sejak pukul 17.37 WIB. Para pemimpin partai politik penyokong Presiden Jokowi tampak berdatangan.

Menggunakan sebuah mobil Toyota Land Cruiser warna hitam bernomor polisi B 1 PKP, mobil tersebut tiba mengantarkan Sutiyoso Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Kemudian, sebuah mobil Land Rover hitam bernomor polisi B 2179 RFS tiba sekitar 18.44 WIB. Mobil ini diketahui membawa Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat.

Selang satu menit, sebuah kendaraan Land Cruiser hitam bernomor polisi B 1988 PJE datang dan memasuki halaman rumah Megawati Soekarnoputri. Berdasarkan pantauan Tempo, mobil ketiga ini diketahui membawa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy. Ia datang sekitar pukul 18.45 WIB. (Baca: Tiga Ketua Partai Datangi Rumah Megawati)

Belum diketahui apa agenda kedatangan tiga petinggi partai Koalisi Indonesia Hebat tersebut. Sedangkan sekitar pukul 18.50 WIB Sutiyoso keluar bersama Azrul Azwar, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. “Saya belum ketemu Mbak Mega,” kata Sutiyoso. “Saya cuma mau makan, nanti balik lagi kok.” Ia enggan menjelaskan alasan kedatangannya bersama beberapa petinggi partai lainnya.

Cabor di Padang Minta DPRD Dukung Anggaran KONI

Jakarta, Aktual.co — Pengurus cabang olahraga provinsi meminta DPRD Sumatera Barat, mendukung anggaran yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar.

Hal tersebut disampaikan para pengurus cabang olahraga provinsi saat forum dengar pendapat dengan anggota komisi lima DPRD Sumbar, di Padang, Selasa (13/1).

“Kami meminta DPRD Sumbar untuk mendukung anggaran yang diajukan KONI Sumbar, karena dana yang ditentukan sebesar Rp5,2 miliar saat ini tidak cukup untuk menghadapi berbagai kegiatan pada 2015,” kata Sekretaris Umum Persatuan Tinju Amatir Nasional (Pertina) Sumbar, Fazril Ale.

Sebelumnya, dari rancangan anggaran yang diajukan KONI Sumbar untuk 2015 sebesar Rp33 miliar, yang direalisasikan hanya sebesar Rp5,2 miliar.

Ta menambahkan anggaran sebesar Rp5,2 miliar itu untuk persiapan berbagai event nasional terlalu kecil, karena ada dua event besar yang akan dihadapi pada tahun ini.

“Persiapan menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional membutuhkan persiapan, termasuk dalam memberangkatkan atlet mengikuti babak kualifikasi,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sumbar, Wahyu Iramana Putra.

Menurut dia, anggaran sebesar itu dinilai hanya sekedar untuk persiapan awal saja, tidak menyentuh aspek teknis lainnya.

“Seharusnya dari sekarang kami sudah fokus pada pembelian dan bantuan peralatan bagi masing-masing cabang olahraga,” kata Wahyu.

Ia menambahkan event Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) yang akan dilaksanakan di Bangka Belitung tentunya juga membutuhkan biaya dan persiapan yang baik.

“Porwil itu juga bagian dari babak kualifikasi PON, dan itu menjadi perjuangan untuk dapat meraih tiket lolos ke ajang itu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius dari Fraksi Demokrat mengatakan anggaran sebesar dinilai memang sangat kecil, mengingat banyak event yang akan dihadapi pada 2015.

“Kami akan coba memasukan pembahasan anggaran baru pada APBD perubahan,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain