Jakarta, Aktual.co — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengharapkan semua aparatur pemerintahan harus menjadi contoh agar bisa ditularkan pada masyarakat demi terciptanya ketertiban umum.

“Saya sangat berharap bukan hanya Satpol PP saja tapi seluruh aparat mematuhi peraturan yang dibuat agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat,” kata Wakil Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jupan Royter Tampubolon di Jakarta, Selasa (13/1).

Hal tersebut diungkapkan Jupan terkait banyaknya temuan pelanggaran ketertiban umum dilakukan oleh aparat pemerintahan sendiri yang notabene menjadi garda terdepan untuk menegakan Peraturan Daerah (Perda).

Jupan mengatakan jika peraturan tersebut dilanggar bahkan oleh penghasil aturan itu sendiri akan mendidik masyarakat untuk mencontoh perbuatan salah dari mereka sehingga fungsi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat akan hilang dan luntur seketika.

“Tidak etis rasanya bahwa kita yang punya peraturan, kita sendiri juga yang melanggar, itu akan memberi contoh buruk pada masyarakat. Bagaimana nanti kita menindak masyarakat yang melanggar jika kita sendiri melanggar,” ujarnya.

Dia memberi contoh penerapan Perda pelarangan rokok di tempat umum yang saat ini kurang terlaksana dengan baik. “Bagaimana kita bisa menindak perokok jika aparatnya sendiri ikut merokok di situ,” ucapnya.

Lebih lanjut dia mengimbau semua jajarannya agar lebih pro aktif dalam menegakan peraturan daerah dan lebih mengutamakan pendekatan persuasif tanpa emosi dan kekerasan dengan jalan memberikan edukasi berkesinambungan.

“Saya harap semua bawahan saya juga lebih pro aktif dalam menegakan peraturan daerah dengan pendekatan persuasif tanpa emosi dan kekerasan jika menemukan pelanggaran, salah satunya memberi contoh pada masyarakat,” katanya.

Dengan cara memberi edukasi seperti itu Jupan berharap ketertiban umum yang dicita-citakan bukan hanya di wilayah Pemprov DKI bahkan di semua daerah di Indonesia bisa tercipta dan terlaksana dengan baik.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Sebanyak 50 perahu karet dengan berbagai ukuran sudah disiagakan Pemerintah Kota Jakarta Timur, sebagai antisipasi banjir di musim hujan tahun ini.
Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana mengatakan  perahu karet sudah disiapkan, dari mulai ukuran kecil hingga besar. Termasuk perahu sumbangan Polda Metro Jaya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Data sementara baru ada 50 unit. Jumlah ini belum termasuk perahu milik SKPD,” kata dia, di Jakarta, Selasa (13/1)
Lima posko banjir juga sudah didirikan. Di Universitas Borobudur, GOR Otista, kantor Sudin Kesehatan Jakarta Timur, STIKES Binawan dan Akper Pertiwi.
“Di setiap posko sudah disiapkan logistik seperti makanan, minuman serta obat-obatan,” ujar dia.
Bambang juga mengimbau pada warga yang tinggal di bantaran kali agar siaga terhadap sistem peringatan dini banjir yang sudah dibuat Pemprov DKI. Jadi kalau alarm berbunyi, warga segera waspada dan melakukan evakuasi.
“Serta mematuhi arahan yang diberikan petugas.”
Diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak hujan terjadi antara bulan Januari – Februari.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim Search and Rescue Brimob dan Sabhara Polda Metro Jaya menggelar simulasi tahapan proses evakuasi korban banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur.

“Kami lakukan latihan penanggulangan banjir di Kampung Pulo,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Jakarta Selasa (13/1).

Kampung Pulo merupakan salah satu wilayah di Jakarta yang kerap dilanda banjir saat memasuki musim hujan.

Martinus menuturkan anggota Brimob dan Sabhara Polda Metro Jaya mengerahkan anggota yang terlatih untuk membantu dan mencari korban banjir.

Selain Kampung Pulo, tim SAR Polda Metro Jaya juga memantau potensi banjir di wilayah Pasar Minggu, Pancoran, Tebet, Jatinegara dan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Polda Metro Jaya mengerahkan 3.801 personil terdiri dari 2.100 satuan tugas polres, 1.124 personil Polda Metro Jaya dan 577 satuan tugas pusat.

Bahkan Polda Metro Jaya telah memetakan daerah potensi banjir di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi sebanyak 170 lokasi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2009 tentang manajemen penanggulangan bencana.

Aparat kepolisian juga menyediakan peralatan proses evakuasi seperti perahu rakit, pelapung dan tenda darurat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) provinsi DKI Jakarta menilai akar masalah dari persoalan Joki “3 in 1” yang ada di Ibu Kota adalah masalah mental dari para pelakunya.

“Saya lihat dalam permasalahan joki ini yang utama adalah masalah mental dari para pelaku dalam artian pengguna dan pemberi jasanya,” kata Wakil Kepala Satpol PP DKI Jakarta Jupan Royter Tampubolon di Jakarta, Selasa (13/1) .

Jupan menekankan permasalahan mental dari pengguna joki yang terkesan ingin mudah dan praktis walau melanggar peraturan menjadi sebab utama maraknya kegiatan menawarkan jasa penumpang tambahan itu.

Dengan mental seperti itu, kata Jupan, para joki jadi tergiur untuk melakukan kegiatan itu bahkan ada beberapa penyedia jasa penumpang tambahan tersebut yang berulang kali menjalankan profesi itu meskipun pihak Satpol PP mengatakan tidak terlalu banyak.

Kebanyakan ketika ditangkap, lanjut Jupan, para Joki tersebut mengaku melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi dan tidak memiliki keterampilan apapun maka kegiatan inilah yang mereka pilih karena mereka anggap paling cepat mendapatkan hasil tanpa peduli apakah hal tersebut berbahaya atau tidak.

“Jadi pengguna dan penyedia jasa joki ini saling memanfaatkan dan sama-sama mencari peluang untuk melanggar peraturan daerah,” ujarnya.

Meskipun seolah-olah masalah joki ini sulit terselesaikan pihak Satpol PP mengaku akan terus menegakan peraturan pelarangan Joki ini dan meminta seluruh masyarakat mendukung mereka. Karena kegiatan ini selain berbahaya juga menjadi masalah kemacetan.

“Satu atau dua orang dalam satu mobil bisa lewat jalan yang ada peraturan 3 in 1 dengan menyewa jasa joki sehingga akan makin banyak yang menggunakan mobil maka Perda untuk mengurangi kepadatan lalu lintas itu akan terasa mandul saja tanpa memberi efek apapun,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid