12 April 2026
Beranda blog Halaman 39960

DPRD Desak Pemecatan Pejabat DKI Terindikasi Narkoba

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI mendesak Pemprov DKI pecat 13 pejabatnya yang terbukti konsumsi narkoba.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berpendapat tindakan tegas berupa pemecatan harus dilakukan mengingat penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan pidana dan musuh bersama.
“Karena itu, bila ada PNS DKI terbukti mengkomsumsi narkoba, sebaiknya Gubernur DKI melakukan pemecatan,” kata Prasetio, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).
Menurut politisi PDI-P itu, Pemprov DKI tak melanggar aturan jika melakukan sanksi pemecatan kepada pegawainya yang terbukti konsumsi narkoba. Karena PNS harusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dan bukan malah sebaliknya. 
“Ini sangat memalukan dan mencoreng nama baik pemprov DKI,” ujar dia. 
Terungkapnya 13 pejabat Pemprov DKI di Eselon II dan Eselon III sebagai pengguna narkoba, menyusul hasil tes urine yang digelar bersama Badan Narkotika Nasional. 
Namun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika, masih menutup rapat identitas dan satuan kerja pegawai itu. “Masih sangat rahasia,” ujar dia. 
Sejumlah sanksi juga sudah disiapkan. Mulai sanksi ringan seperti penurunan jabatan, hingga yang terberat adalah pemecatan. 
Tapi Pemprov DKI sangat berhati-hati terhadap mereka yang hasil tes urine nya posifit narkoba. Yakni dengan lebih dulu melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan.
‎”Kita akan lihat apakah dia pemakai atau pengedar. Pemakainya berencana atau hanya apes di tempat kejadian,” kata Agus.
Tes urine dilakukan menyusul perintah dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2 Januari lalu. Yang mewajibkan pejabat eselon II dan III jalani tes urine. 

Artikel ini ditulis oleh:

Ada Apa dengan BG?

Jakarta, Aktual.co —Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka terkait gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan yang mengejutkan itu, membuat beberapa petinggi parpol dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kaget dan melakukan rapat dadakan.

Rapat dadakan itu dilaksanakan di kediamanan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/1). Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua PPP Muhammad Romahurmuziy dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso berada di dalam rumah Mgeawati.

Sutiyoso yang sempat terlihat meninggalkan rumah Megawati sempat berkelit saat ditanyakan soal agenda pertemuan tersebut. “Saya mau makan. Saya mau makan,” kata Sutiyoso. Namun, Sutiyoso menyanggah Megawati berada di dalam rumahnya. “Belum (datang),” ucapnya singkat.

Penjagaan di sekitar rumah Megawati oleh keamanan internal diperketat. Wartawan dilarang mendekati pagar miliki Megawati. Menanggapi hal tersetut, calon tunggal Kapolri itu menyatakan masalah rekening gendutnya sudah terbantahkan dari hasil penyelidikan Bareskrim tahun 2010.

Di lain sisi, Komjen Budi Gunawan mengatakan sudah ada clearance dari Bariskrim. “Yang pasti itu sudah ada clearance tahun 2010. Sudah ada clearance dari Bareskrim dan itu merupakan produk hukum,” kata Komjen Budi usai menerima kunjungan komisi III DPR di rumahnya Jalan Duren Tiga Barat VI No 21, Pancoran, Jaksel.

Penyelidikan Bareskrim kala itu berdasarkan pada temuan PPATK atas transaksi Budi Gunawan tahun 2005-2006 yang nilainya puluhan miliar. Namun Bareskrim menyurati PPATK bahwa transaksi itu tak terindikasi pidana.

Sementara terkait penunjukkannya sebagai calon Kapolri, Budi menyerahkan kepada Presiden Jokowi dan komisi III DPR. Budi mengaku akan tetap mengikuti proses fit and proper test jika diundang komisi III. “Semoga proses lancar,” ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan, KPK pasti memiliki data sehingga menetapkan status tersangka kepada Budi. Namun, kata Ronny, dalam laporan hasil analisis Bareskrim dan PPATK sejak 2010 menyatakan Budi tidak terlibat kasus pidana.

“Kalau emang ada indikasi pidana yang sedang dilakukan dan proses penyelidikan dan ada bukti permulaan penetapan tersangka itu kita serahkan ke KPK,” kata Ronny di Mabes Polri, Selasa (13/1). Ronny belum mengetahui data tahun berapa yang dimililki KPK untuk menjerat Budi. Ia mengaku baru mendapat informasi dari pemberitaan media. “Saya menunggu informasi lebih rinci dari KPK,” katanya.

Sementara itu, Ronny, Kabareskrim menyatakan, tidak ada unsur pidana dan rekening yang mencurigakan milik Budi. Karenanya, saat ini Polri akan menunggu informasi secara rinci dari KPK. Setelah mendapat informasi mereka akan rapat pimpinan untuk menghadapi kasus yang sedang ditangani KPK. Ia berjanji Polri akan kooperatif dalam menghadapi kasus tersebut..

Bangun Pembangkit Listrik 10.000 MW, PLN Butuh Dana Rp120 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Terkait rencana pemerintah untuk membangun 508 unit pembangkit listrik berkapasitas 42.968 MW dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019). Dirut PLN Sofyan Basir mengungkapkan jika dirinya optimis kebutuhan dana akan tercukupi. Menurutnya, kebutuhan dana pembangunan 10.000 MW diperkirakan mencapai Rp120 triliun.

“Insya Allah, pendanaan tidak masalah,” ujar Sofyan Basir di Jakarta, Selasa (13/1).

Pendanaan tersebut, akan diperoleh dari komitmen pinjaman lima lembaga donor yakni Bank Dunia, ADB, JICA, KFW, dan AFD dengan total nilai Rp50 triliun.

Sumber pendanaan lainnya adalah kreditur dalam negeri, penyertaan modal negara dari pemerintah, pengurangan dividen, dan laba.

untuk diketahui, Pemerintah menargetkan membangun 508 pembangkit listrik dalam lima tahun. Dari 508 proyek pembangkit tersebut, PT PLN (Persero) membangun 243 unit pembangkit dengan kapasitas 18.461 MW dan 265 unit berdaya 24.507 MW lainnya oleh swasta dengan skema “independent power producer” (IPP). Untuk porsi energi terbarukan, pemerintah menargetkan pembangunan 5.600 MW dari proyek tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Abraham Samad Pertegas Status Hukum BG di Mabes Polri

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Mabes Polri, Selasa (13/1) malam. Kedatanganya ke markas korps Bhayangkara itu untuk mempertegas penetapan status tersangka Kalemdikpol Komjend Budi Gunawan terkait dugaan kepemilikam rekening ‘gendut’.
“Pertama saya luruskan, perbuatan seseorang tidak boleh disangkutpautkan dengan profesi status atau jabatan, perbuatan tergantung personal,” ujar Abraham, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/1).
Dia juga mengaku tak mempersoalkan status bekas ajudan mantan presiden Megawati Soekarnoputri itu sebagai seorang perwira tinggi polri. Abraham pun menggangap penetapannya terhadap jenderal bintang tiga itu hanya kebetulan belaka.
“Kalau beliau sebagai polisi secara kebetulan. Tapi perbuatan harus tanggung jawab secara personal,’ ungkapnya.
Abraham mengungkapkan, kunjungannya kali ini bertujuan membangun sinergitas dengan Polri dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
“Tak mungkin juga terus menurus pemberantasan dengan represif. Kita ingin sinergi untuk lakukan program pencegahan,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Terendam Banjir Aceh Utara, Proses Belajar Dihentikan

Banda Aceh, Aktual.co —Sebanyak 421 pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Negeri Matangkuli, Aceh Utara sudah dua hari, Senin – Selasa (12-13/1) terendam banjir.

Akibatnya, proses belajar mengajar terpaksa dihentikan. Diprediksi dalam pekan ini proses belajar juga tak dapat dilanjutkan di sekolah itu, karena masih terendam banjir.

“Pengalaman sebelumnya, ketika sekolah kami terendam banjir, airnya baru surut sekitar empat sampai enam hari jika tidak ada hujan susulan. Dari akhir Desember 2014 sampai sekarang proses belajar di sekolah kami belum normal,” kata Kepala MTsN Matangkuli Muhammad Hanafiah, Selasa (13/1).

Disebutkan, Sungai Keureuto terletak di samping sekolah itu kerap meluap dan merendam sekolah tersebut. Pasalnya, halaman sekolah itu lebih rendah daripada badan jalan. “Karena sering terendam banjir, fasilitas sekolah seperti mebel dan lemari serta, buku dan fasilitas lain banyak yang sudah rusak,” terang Hanafiah.

Karena itu pihaknya berharap supaya pemerintah provinsi dan pusat bersedia membantu untuk rehab gedung dan ruang belajar. Sebab jika tidak segera ditinggikan ruang kelas dan halaman ditimbun, kondisi itu akan terulang kembali.

 “Jika kami hitung-hitung dalam setahun, sebulan sekolah terpaksa diliburkan karena terendam banjir,” pungkas Hanafiah.

Artikel ini ditulis oleh:

Dua Hari Hujan, 12 Pohon Tumbang

Jakarta, Aktual.co —Jakarta diguyur hujan dua hari terakhir, 12 pohon tumbang di lima wilayah.
“Seperti di Jakarta Selatan dan Pusat, kita sudah tangani itu,” kata Kepala Bidang Jalur Hijau Kota Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Fajar Sauri, saat dihubungi, Selasa (13/1).
Untuk menghadapi musim hujan, kata dia, Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah melakukan berbagai antisipasi. Seperti pemangkasan di jalur-jalur protokol, sebanyak 1.260 pohon.
“Sudah kita data pohon-pohon yang rawan tumbang, dilakukan pemangkasan untuk antisipasi,” ungkapnya.
Mengingat intensitas hujan yang tinggi, pihaknya juga  menyiapkan posko. Untuk menangani laporan warga jika ada pohon yang tumbang. “Ada di dekat Jalan KS Tubun.” 
Siang ini, sebuah pohon besar jenis angsana tumbang di Jalan Indragiri Raya RT 12/RW 01, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. 
Tertimpa pohon berdiameter 20 sentimeter dan tinggi 15 meter itu, satu rumah warga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.
Sepuluh anggota Satpol PP dan petugas Suku Dinas Pertamanan, diturunkan untuk mengevakuasi pohon tumbang itu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain