Jakarta, Aktual.co — Tim dokter berharap semua penumpang korban AirAsia segera ditemukan karena jika kondisi jenazah korban AirAsia di dalam laut rusak dikhawatirkan akan tenggelam sehingga makin menyulitkan pencarian dan identifikasi.
“Jenazah itu kalau sudah lima hari itu biasanya akan mulai rusak di bagian perut sehingga dikhawatirkan akan membuat jenazah tenggelam dan makin sulit dicari,” kata Kapusdokkes Mabes Polri Brigjen Arthur Tampi di RSUD Sultan Imanuddin, Kamis (1/1).
Kondisi jenazah korban pesawat AirAsia mulai sulit dikenali secara fisik karena mengalami pembengkakan dan kerusakan. Jenazah di laut biasanya akan mengalami pembusukan lanjut mulai hari kelima, sedangkan jenazah di sungai mengalami pembusukan lanjut mulai hari ketiga.
Perlakuan terhadap jenazah-jenazah tersebut yaitu bertujuan untuk memperlambat pembusukan. Selain itu, ada perlakuan untuk mengamankan organ seperti sidik jari dan gigi karena akan sangat dibutuhkan dalam pengidentifikasian nanti di Surabaya.
Disinggung soal jenazah ketujuh penumpang AirAsia yang dibawa ke RSUD Sultan Imanuddin, Arthur menyebutkan jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan usia dewasa.
Dari identifikasi awal, jenazah mengenakan celana jins ikat pinggang coklat, sepatu kets, jam tangan kuning dan gelang karet. Sedangkan baju jenazah tersebut sudah terlepas.
Sejak Rabu (31/12) hingga Kamis, pukul 12.30 WIB siang, sudah ada tujuh jenazah yang dibawa ke RSUD Sultan Imanuddin. Kabarnya, tim gabungan kembali menemukan sejumlah jenazah di kawasan Gosong Aling, sekitar 10 mil dari Selat Karimata, tempat pesawat mengangkut 155 penumpang dan tujuh kru pesawat itu hilang kontak.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih menunggu kepastian identitas jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501 yang kini sedang diidentifikasi oleh Tim Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jatim, Surabaya, untuk proses pemakaman.

“Kita masih menunggu kepastian identitas jenazah sebelum dimakamkam, sebab untuk pemakaman saya juga harus berkoordinasi dengan pihak keluarga korban dan tidak bisa memastikan sendiri,” katanya saat berada di RSB Polda Jatim, Surabaya, Kamis (1/1).

Ia mengatakan dari beberapa koordinasi yang sebelumnya dilakukan, ada keluarga korban yang meminta disemayamkan di Adijasa, Jalan Demak serta di Pemkaman wilayah Keputih.

“Ada keluarga yang minta disemayamkan di Adijasa, ada pula yang minta langsung dibawah ke Keputih. Saya tidak bisa memutuskan sendiri, harus kita lihat dulu,” katanya.

Risma mendatangi sejumlah keluarga korban yang berada di Ruang Mahameru Polda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya untuk berkomunikasi dan melakukan rapat internal dengan jajaran Polda Jatim serta Tim Kesehatan.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, sejumlah awak media tidak diperkenankan masuk dalam Ruang Mahameru dan hanya mendengarkan melalui luar ruangan.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya dilaporkan siap membantu proses identifikasi korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501, khususnya bagi warga Kota Surabaya yang diperkirakan berjumlah 81 dari 155 penumpang pesawat nahas itu.

Bantuan itu dilakukan dengan melihat database perekaman e-KTP warga Surabaya agar proses identifikasi bisa dilakukan secara cepat.

Sementara berdasarkan pendataan, sebanyak 81 penumpang pesawat Air Asia QZ8501 yang beralamat di Surabaya itu tercatat 45 penumpang diketahui telah melakukan perekaman e-KTP, sehingga data sidik jari dan iris mata sudah jelas.

Untuk 13 orang belum melakukan perekaman e-KTP, serta 19 penumpang adalah anak-anak. Oleh karenanya, pemkot akan terus berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan sekolah-sekolah untuk mendapatkan datanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Agama (Kemenag) melalui Dirjen Bimas Islam, Machasin menegaskan bahwa sampai saat ini kementerian tersebut tidak pernah mengumumkan adanya biaya tambahan pernikahan karena hal itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014.

“Penegasan tersebut disampaikan untuk memastikan bahwa kini tidak ada lagi pungutan biaya (gratifikasi) di luar ketentuan,”, katanya, Kamis (1/1).

Machasin sebelumnya mengakui bahwa di berbagai daerah, dalam hal pembayaran nikah, prosedurnya jika menikah di luar kantor urusan agama (KUA) dikenai tarif Rp600 ribu. Itu tarif resmi yang harus dibayar melalui bank yang telah ditunjuk.

Tetapi pada praktiknya ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin itu bahwa pengurusan pembayaran diwakilkan kepada petugas kelurahan atau pihak lainnya. Oknum ini kemudian minta pembayaran di atas tarif resmi antara Rp800 ribu atau lebih. Padahal pembayaran ke bank dapat dilakukan secara langsung dan tanda bukti diperlihatkan kepada KUA terdekat.

“Kita prihatin dengan kasus ini,” kata Machasin.

Terkait upaya menghindari gratifikasi tersebut, Ditjen Bimas Islam mengeluarkan penjelasan tentang alur pelayanan nikah sesuai dengan yang diatur dalam PP No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Machasin mengatakan, PP 48/2004 mengatur bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di KUA; dan kedua dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja.

“Tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin di luar yang sudah ditentukan oleh peraturan tersebut. Pungutan biaya di luar yang sudah ditentukan bisa dimasukan dalam kategori gratifikasi,” tegas Machasin.

Berikut ini alur pelayanan nikah. Pertama, calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan. Kedua, calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan).

Disebutkan, jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.

Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan pencatatan nikah merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang dilakukan melalui pendekatan sistemik. Hal itu penting mengingat persoalan gratifikasi KUA dan maraknya pelaksanaan nikah sirri di tengah masyarakat akhir-akhir ini menjadikan Kemenag, khususnya Ditjen Bimas Islam harus melaksanakan berbagai upaya menyelesaikan persoalan ini.

Menurut Machasin, KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi keluarga Muslim terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan. Selain melayani proses administrasi perkawinan, kerja KUA juga berhubungan langsung dan bahkan hidup bersama dengan tradisi dan norma masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid