Jakarta, Aktual.co —Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan akan memberi sanksi pada perusahaan yang tak memberikan dana “Corporate Sosial Responsibity” (CSR) dan mengabaikan masyarakat di sekitarnya.
Tidak sekadar teguran. Kata Marwan, jika perlu dirinya akan meminta kementerian terkait merekomendasikan pemberian sanksi. 
“Teguran ini tidak main-main. Begitu ada informasi perusahan abaikan, langsung saya cek. Dan jika benar aduan itu, maka langsung saya turun tangan,” ujar Marwan, di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (11/1).
Dicontohkan Marwan, jika ada perusahaan di sektor kehutanan yang kurang perhatian ke masyarakat desa sekitar, maka dia akan minta Kementerian Kehutanan memberi teguran.
Jika masih diabaikan, maka akan diminta diberi sanksi keras.
“Saya akan memantau perusahaan yang program CSR-nya buruk, cukup, atau baik. Saya akan berikan apresiasi. Bentuknya nanti akan didiskusikan. Bisa pemberian penghargaan atau lainnya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Tenaga Kerja diminta tinjau ulang pelarangan masuknya pengajar agama dari luar negeri ke Indonesia. Yakni Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 40 Tahun 2012. 
Disampaikan Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir peraturan itu justru akan menyulitkan perguruan tinggi agama Islam negeri, seperti UIN dan STAIN.
“Terutama untuk mata kuliah bahasa Arab,” kata Nanat, di Jakarta, Minggu (11/1).
Sebagai mantan Rektor UIN Bandung, Nanat tahu kalau mata kuliah bahasa Arab memang perlu pengajar yang berasal dari negara pengguna bahasa Arab. Misal, Mesir. 
Kata dia, pengajaran oleh pengguna bahasa tersebut akan mempermahir bahasa Arab bagi peserta didik.
Karena itu, ujar dia, biasanya perguruan tinggi agama Islam negeri menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dari negara-negara Arab untuk pasok pengajar berbahasa Arab.
“Misalnya kerja sama perguruan tinggi agama Islam negeri dengan Universitas Al Azhar, Kairo sudah berjalan lama dan selama ini tidak ada masalah,” tuturnya.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri memutuskan melarang tenaga kerja asing yang berprofesi sebagai guru agama dan teologia dari semua agama bekerja di Indonesia.
Larangan itu akan dimasukan dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan yang tertutup bagi Tenaga Kerja Asing.
Alasannya, Menaker tidak ingin lembaga pendidikan di Indonesia jadi tempat munculnya benih-benih radikalisme berlatar belakang agama dari luar negeri.

Artikel ini ditulis oleh: