14 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39997

Pelindo III Ekspansi Bisnis ke Sektor Energi dan Properti

Jakarta, Aktual.co — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) melakukan ekspansi bisnis di sektor energi dan properti karena besarnya potensi usaha di kedua bidang usaha tersebut pada tahun 2015.

“Kini kami tak lagi hanya bergerak dalam bidang layanan jasa kepelabuhanan. Tapi, kami juga membentuk unit usaha baru pada bidang properti dan energi,” kata Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, di Surabaya, ditulis Kamis (1/1).

Menurut dia, pembentukan unit usaha baru tersebut dilakukan di Auditorium Bromo lantai V Kantor Pusat Pelindo III. Pada kesempatan itu pihaknya mengukuhkan tiga General Manager yaitu Onny Djayus sebagai GM Pelabuhan Gresik menggantikan Mahmud Syamsudin yang dipromosikan menjadi Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (PEL) unit usaha baru Pelindo III yang bergerak dalam bidang jasa energi.

Ia menambahkan, Prasetyo ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) yang merupakan unit usaha baru Pelindo III dalam bidang properti.

“Kemudian, Agus Pudjotomo sebagai Assistant Senior Manager (ASM) Pemanduan dan Penundaan, dan Adi Setiawan sebagai ASM Kinerja dan Administrasi SDM,” katanya.

Ia mengimbau, melalui serah terima jabatan tersebut maka mereka dapat mengembangkan karirnya secara profesional melalui kompetisi sesuai kinerja dan pola karir yang telah ditetapkan perusahaan.

“Kami yakin penempatan saudara sekalian pada posisi yang baru akan semakin memberikan nilai tambah bagi peningkatan dan kemajuan perusahaan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kepemilikan Asing di SBN 2014 Meningkat 42 Persen

Jakarta, Aktual.co — Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) mencatat kepemilikan asing di pasar surat berharga nasional (SBN) domestik mengalami peningkatan sebesar 42 persen selama tahun 2014 menjadi Rp460,1 triliun dari Rp323,8 triliun di akhir 2013.

“Meski kondisi Pasar obligasi di Indonesia pada tahun 2014 banyak dipengaruhi faktor ekonomi global dan iklim sosial politik di Indonesia, kepemilikan asing meningkat yang menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih positif,” kata Direktur IBPA Wahyu Trenggono dalam siaran pers akhir tahun di Jakarta, ditulis Kamis (1/1).

Wahyu Trenggono mengemukakan bahwa selama 2014, “capital outflow” tampak terjadi di bulan Desember yang mungkin disebabkan adanya ekspektasi lebih cepatnya kenaikan suku bunga AS (Fed Rate) dibandingkan rencana awal.

Secara spesifik, lanjut dia, kinerja obligasi pemerintah yang tercermin dari Indonesia Bond Indexes (INDOBeX) composites mencatatkan kinerja paling bagus dengan imbal hasil tahun berjalan sekitar 12,9 persen dari level 154,6633 ke level 174,6143.

Sedangkan kinerja total imbal hasil obligasi korporasi tahun berjalan sebesar 10,9 persen dari 161,2475 menjadi 178,8612.

Tahun 2014, ia juga mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menerbitkan dana sebesar Rp428,13 triliun dimana Rp274,39 triliun merupakan utang baru. Jumlah penerbitan utang baru (net issuance) itu naik 16,37 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara untuk penerbitan obligasi korporasi sampai dengan akhir tahun 2014, tercatat sebesar Rp45,07triliun atau mengalami penurunan sebesar 22,87 persen dari tahun sebelumnya dengan jumlah seri baru sebanyak 88 seri.

“Penerbitan SUN meningkat, sementara surat utang korporasi menurun. SUN masih dinilai lebih baik oleh investor,” katanya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, IBPA telah melakukan penilaian dan penetapan harga pasar wajar atas 491 seri jenis instrumen Efek bersifat utang dan Sukuk, dengan total jumlah outstanding mencapai Rp1.851,873 triliun.

Dalam persentase, IBPA telah melakukan valuasi atas 98,13 persen surat utang yang diterbitkan pemerintah dan 98,88 persen obligasi dan sukuk korporasi dan 100 persen KIK-EBA yang diperdagangan di pasar sekunder obligasi dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kasus Kecelakaan di Malam Tahun Baru di Banten Menurun

Jakarta, Aktual.co —Kasus kecelakaan pergantian malam tahun baru 2014 ke 2015 di sejumlah rumah sakit di Provinsi Banten menurun dibanding tahun sebelumnya.
“Kami menerima pasien kecelakaan pada pergantian malam tahun baru hanya tujuh kasus, sedangkan tahun 2013 mencapai 30 kasus,” kata Nasrudin, seorang petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Serang, Banten, Kamis (1/1).
Menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas pada malam pergantian baru 2015 karena dilanda hujan sejak sore hingga dini hari.
Akibat hujan itu, kata dia, kebanyakan warga malas merayakan malam pergantian baru. Bahkan, pengunjung Alun-Alun Serang tidak dipadati warga.
Karena itu, guyuran hujan tentu berdampak terhadap menurunya kasus kecelaakaan lalu lintas. “Semua pasien kecelakaan itu hanya mengalami luka-luka ringan dan tidak menerima laporan korban jiwa,” katanya.
Dia juga mengatakan dari tujuh pasien itu akibat kecelakaaan sepeda motor dan satu di antaranya mengalami patah tulang.
Namun, secara fisik para korban kecelakaan itu tidak dilakukan rawat inap karena luka-luka ringan. “Kami berharap ke depan kasus kecelakaan pada pergantian malam tahun baru terus berkurang.”
Menurut dia, jumlah kecelakaan lalu lintas yang ditangani RSUD Serang selama sepekan sebelum pergantian tahun baru tercatat 21 kasus.
Dari 21 kasus kecelakaan diantaranya sebanyak delapan orang meninggal dunia, termasuk tiga penumpang bus yang mengalami kecelakaan di ruas Jalan Tol Tangerang-Merak.
“Kami minta warga yang kehilangan anggota keluarga diharapkan mendatangi kamar zenajah karena dua penumpang tidak memiliki identitas,” katanya.
Seorang petugas IGD RSUD Adjidarmo Rangkasbitung, Sri mengaku bahwa malam pergantian tahun baru hanya menerima pasien sebanyak dua orang dengan kondisi luka ringan.
Kecelakaan tahun sebelumnya pada malam pergantian tahun baru mencapai 17 kasus. “Kami yakin berkurangnya kecelakaan itu karena semalaman diguyur hujan.”

Artikel ini ditulis oleh:

BBM Ikuti Harga Pasar, Pemerintah Disarankan Konsultasi ke MK

Jakarta, Aktual.co — Upaya kebijakan pemerintah Jokowi-JK untuk menerapkan skema subsidi tetap, dimana dalam skema subsidi itu pemerintah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu, sementara sisanya mengikuti harga pasar, terus berpolemik.

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyarankan agar pemerintah berkonsultasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.

“Alangkah baikknya kalau pemerintah berkonsultasi atau menanyakan ke MK mengenai hal ini. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang dipertanyakan dari sisi perundang-undangan,” kata dia, ketika dihubungi, di Jakarta, beberapa saat lalu, Kamis (1/1).

Sebab, kata dia, bila harga BBM itu dikaitkan dengan harga pasar, menurut MK berlawanan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Jadi kalau ini dinyatakan seperti itu oleh pemerintah, artinya ini menurut MK berlawanan dengan konstitusi. Karena dianggap bahwa harga BBM dikaitkan dengan pasar tidak sesuai (cerminan) UUD,” tandasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah secara resmi mengumumkan harga baru Bahan Bakar Minyak (BBM) terkait dengan kebijakan subsidi tetap (fixed subsidy). Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB.

“Kebijakan ini intinya merespon perkembangan harga minyak dunia,” ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Rabu (31/12).

Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menilai kebijakan menyerahkan harga BBM ke pasar yang dikeluarkan oleh Menteri Sudirman Said itu salah dan melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004.

Keputusan MK yang dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 itu menyatakan bahwa dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: “Harga Bahan Bakar Minyak dan Harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar” tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

“Kalau itu mengikuti harga pasar, maka itu jelas (melanggar konstitusi). Pemerintah jelas salah dalam hal ini, hal tersebut bakal memberatkan masyarakat. Ini akan jadi ruwet nantinya,” kata Muzakkir ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (31/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Kopel Kritisi Dua Pos Anggaran di RAPBD DKI 2015

Jakarta, Aktual.co —Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) berpendapat ada dua program dan pos alokasi anggaran di RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI 2015 yang perlu dikritisi.
Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015 yang ditargetkan Rp44 triliun atau meningkat 11 persen dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp39,5 triliun. 
Kopel menilai target PAD DKI sebesar itu dianggap kurang realistis. Melihat rendahnya capaian PAD sesuai pelaporan realisasinya sampai 31 Mei 2014 yang hanya mencapai 25 persen dari target
“Ini hasil sendiri, kami telah melakukan analisis atas KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) tersebut,” kata Direktur Kopel, Syamsuddin Alimsyah, dalam rilis akhir tahun Kopel, Rabu (31/12). 
Sedang yang kedua, adalah kinerja dalam membelanjakan APBD yang selama ini selalu mengalami silpa atau saldo yang jumlahnya cukup fantastis. 
Menurutnya silpa anggaran DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir ini secara berturut-turut tergolong cukup tinggi. Sangat disayangkan uang mengendap di kas daerah triliunan rupiah tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan publik. 
“Padahal di DKI ini masih banyak yang perlu dibenahi. Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2011 – 2013 dan estimasi dalam tahun berjalan 2014, uang yang mengendap di kas daerah Pemerintah,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Setahun Menunggu, 135 CPNS Karangasem Terima SK

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 135 calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Karangasem, Bali hampir selama setahun tidak jelas nasibnya akhirnya menerima surat keputusan (SK) pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Bupati Karangasem Wayan Geredeg menyerahkan ke-135 SK CPNS itu kepada yang berhak penerima di penghujung tahun 2014,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karangasem I Nyoman Tari, Kamis (1/12).

Ia mengatakan, CPNS tersebut masuk dalam formasi 2013 terdiri atas dari pelamar umum 117 orang dan 18 orang merupakan alokasi khusus dokter.

SK Bupati Karangasem tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem formasi tahun 2013. Mereka terdiri dari 117 orang pelamar umum, golongan III sebanyak 104 orang dan golongan II 13 orang serta 18 orang CPNS alokasi khusus dokter.

Alokasi khusus dokter terdiri atas seorang dokter spesialis, 12 orang dokter umum serta lima orang dokter gigi.

“Mereka itu terhitung mulai 1 Januari 2015 sudah siap kerja,” ujar Tari.

Bupati Wayan Geredeg mengingatkan, masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu PNS sebagai pelayan masyarakat menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

“Dimanapun saudara bertugas agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, profesional, tidak diskriminatif, efektif, efisien, terbuka dan responsip sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harap Geredeg.

Dengan adanya penambahan 135 CPNS mendorong Pemkab Karangasem lebih maksimal dalam memberikan pelayana kepada masyarakat.

Bupati Geredeg mengakui, jika daerah ujung timur Pulau Bali itu masih kekurangan pegawai. Di antaranya untuk tenaga guru, kesehatan, maupun tenaga teknis.

Ia mengharapkan PNS yang diangkat sekarang ini jangan pindah tugas ke darah lain. Karena kalau itu sampai terjadi jelas akan membuat Karangasem semakin kekurangan pegawai.

“Saya berharap agar CPNS terpilih benar-benar menunjukkan komitmen untuk mengabdi di Pemerintah Daerah Karangasem secara tulus dan iklas bekerja secara profesional, ulet, disiplin taat pada peraturan yang berlaku serta senantiasa menunjukkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan,” ujar Bupati Geredeg.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain