Jakarta, Aktual.co — PDI Perjuangan harus menjadi partai politik yang modern saat ulang tahun partai tersebut ke-42 pada 10 Januari 2015, kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago.
“Ultah ke-42 PDI-P pada 10 Januari 2015, ibarat umur manusia sudah berumur dewasa dan terus berfikir dan bergerak meningkatkan kapasitas dan menajamkan narasi sensitivitas menuju partai yang moderen,” katanya di Jakarta, Sabtu (10/1).
Pangi menilai PDI-P sudah mulai berhasil melakukan modernisasi parpol dan berpotensi menjadi rujukan sukses dalam mengelola partai di Indonesia.
Dia menilai proses kaderisasi harus benar-benar dipastikan dan mutlak diperlukan sebagai prasyarat modernisasi kepartaian.
“Saya melihat proses kaderisasi relatif lebih sukses di PDIP. Namun tidak hanya PDIP, Partai Golkar dan PKS juga relatif sukses dalam menjalankan misi kaderisasi. Semua parpol di atas bisa menjadi rujukan parpol lain,” ujarnya.
Dia berharap ke depannya PDI-P lebih banyak lagi melahirkan berbagai tokoh baru yang berpeluang menjadi tokoh sentral menggantikan figur lama.
Menurut dia, tidak hanya PDIP, partai lain juga harus bisa melahirkan tokoh alternatif, seperti Joko Widodo, Azwar Anas, Risma, Ridwan Kamil, dan Basuki Tjahaja Purnama.
“Figur-figur alternatif itu untuk menggantikan stok muka lama yang kecenderungan publik mulai bosan dan jenuh atau istilahnya ‘lu lagi lu lagi’ (4L),” katanya.
Selain itu, dia menyarankan ke depannya, PDI-P sudah harus memikirkan sosok yang bisa menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P.
Menurut dia, ketua umum PDI-P tidak harus dari trah Soekarno karena kalau ada kader partai terbaik maka berpeluang menjadi ketum partai.
“Rekruitmen terbuka diperlukan supaya parpol tidak mengalami pembusukan,” ujarnya.
Menurut dia, apabila PDI-P tetap memaksakan trah Soekarno sebagai prasyarat dalam rangka menjaga basis suara namun trah tersebut belum siap, maka justru membahayakan masa depan partai tersebut.
DPP PDI-P akan merayakan HUT Ke-42 PDI-P pada Sabtu (10/1) dengan mengusung tema “Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” yang bertempat di Lapangan Parkir DPP PDI-P di Jalan Raya Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Selain itu, dijadwalkan PDI-P mengadakan panggung rakyat yang bertempat di Tugu Proklamasi pada Sabtu mulai pukul 15.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menilai Pemerintah terkesan lambat dalam hal pembangunan infrastruktur penerbangan padahal antusiasme masyarakat untuk menggunakan transportasi udara sangat tinggi.
Menurutnya, dari segi infrastruktur, lebih bagus pembangunan stasiun kereta api meski sebetulnya potret penerbangan Indonesia sebetulnya sangat bergairah.
“Masyarakat kita itu antusias sekali dengan moda transportasi udara. Ini juga ternyata direspon cepat oleh perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan kita. Mereka beli pesawat baru dengan jumlah banyak,” ujar Yudi di Jakarta, Sabtu (10/1)
Namun, lanjutnya, sayangnya pemerintah lambat melihat tren dan fenomena ini. Sebagai regulator, Pemerintah lamban dalam pergerakan melihat peluang tersebut.
“Kami selalu ingatkan Pemerintah bahwa mereka lambat. Pertumbuhan peminat transportasi udara itu meningkat tapi sarananya lambat dibangun. Malah bagusan stasiun kereta sekarang,” ungkap Yudi.
Lebih lanjut ia juga menyayangkan operasional bandara yang saat ini belum memadai untuk di kota-kota wilayah Indonesia bagian timur.
“Di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar mungkin sudah 24 jam pelayanannya. Namun di Indonesia bagian timur, operasional mereka hanya sampai pukul 18.00 saja,” terangnya.
Yudi berharap agar hal itu dapat segera diperbaiki. Pasalnya, bagaimanapun, dimasa sekarang, moda transportasi udara sedang menjadi primadona di masyarakat.
“Akan ada yang dikorbankan nantinya jika minat tinggi tapi maskapainya jelek, salah satunya di sektor keselamatan,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil ketua komisi V DPR RI Yudi Widiana menilai langkah Kementerian Perhubungan yang beberapa waktu lalu membekukan izin terbang maskapai penerbangan AirAsia pasca jatuhnya QZ 8501 di perairan Karimata, merupakan langkah yang terburu-buru.
“Saya lihat ini ada respon yang terburu-buru dari regulator, ketika evakuasi belum tuntas Kemenhub sudah membekukan AirAsia. Ini sangat terburu-buru. Yang akhirnya kita di tertawai pihak Singapura,” kata Yudi di Jakarta, Sabtu (10/1).
Ia menjelaskan, padahal dalam UU di sebutkan bahwa Menteri Perhubungan bertanggung jawab atas keselamatan penerbangan nasional.
“Jadi tidak bisa regulator terburu-buru seperti itu, sementara evakuasi belum tuntas sampai sekarang” ujarnya.
Ia menyarankan agar Regulator dalam hal ini Kemenhub dapat mengambil tindakan evaluasi terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sangsi atau hukuman seperti itu.
“Evaluasi dulu, assesmen dulu secara global baru menghukum. Tugas regulator bukan hanya menghukum banyak maskapai,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan beredarnya surat Presiden Joko Widodo terkait penunjukkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.
Menurutnya, presiden menerima rekomendasi Kompolnas seperti yang tercantum dalam UU no.2 tentang kepolisian.
“Iya benar,” kata Andi, Sabtu (10/1).
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa surat Presiden Joko Widodo tersebut sudah diterima oleh Komisi III, pada Jumat (9/1) malam kemarin.
“Harapannya kelak beliau dapat melanjutkan apa yang telah dilakukan Pak Sutarman,” kata dia.
Sebelumnya, beredar surat dari Presiden RI terkait pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.
Budi Gunawan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1983. Dirinya saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan sebelumnya merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri semasa menjabat Presiden RI ke-5.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku bahwa pihaknya tak dilibatkan dalam pemilihan Kapolri.
Menurutnya, tak seperti pemilihan menteri sebelumnya, kali ini pemilihan Kapolri yang santer hanya calon tunggal, tak melibatkan KPK dalam pelacakan rekam jejak.
“Sama sekali KPK tak dilibatkan,” kata Abraham Samad, Sabtu (10/1).
Sebelumnya, Komjen Pol Budi Gunawan disebut-sebut sebagai calon tunggal pengganti Jenderal Pol Sutarman sebagai Kapolri. Budi Gunawan diketahui sebagai mantan ajudan Megawati Soekarnoputri semasa menjadi Presiden RI ke-5.
Kalangan pegiat anti korupsi sebelumnya mendesak agar Jokowi melibatkan KPK dalam memilih Kapolri agar bebas dari praktik korupsi dan berintegritas.

Artikel ini ditulis oleh: