Jakarta, Aktual.co — Hari ini genap 11 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berulang tahun. Pengamat dari Forum Indonesia Untuk Tranparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi menilai, diusianya kini, KPK justru dianggap telah menghilangkan semangat independesi serta transparansi. 
Salah satu yang menjadi sorotan Uchok yakni,  mangkraknya sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Dia mencontohkan, bagaimana simpang siur pemberitaan penetapan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century. 
Menurutnya, kisruh kasus tersebut membuktikan bahwa terdapat tarik ulur kepentingan di internal KPK.
“Kita mulai dari ketidakjelasan status Boediono. Menurut saya itu bukti kalau KPK sendiri ditukangi kepentingan kelompok yang berbeda. Kasus-kasus lain juga terlihat,” kata Uchok ketika berbincang dengan Aktual.co, Senin (29/12).
Lebih jauh disampaikan Uchok bahwa KPK juga tebang pilih dalam menangani sebuah kasus. Dia memaparkan bagaimana cara KPK mempublikasi kasus yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq.
“Kita bisa lihat bagaimana KPK melakukan publikasi besar-besaran terhadap kasus impor daging. Itu menunjukkan kalau KPK juga tidak proporsional,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sepanjang 2014 ini setidaknya terdapat delapan kasus yang belum dibawa KPK ke Meja Hijau. Selengkapnya baca berita ( Jelang Tutup Tahun, 8 Kasus Ini ‘Membeku’ di KPK )

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Golkar DPR RI mengingatkan pemerintah untuk membangun hubungan yang baik dengan DPR agar stabilitas pemerintahan di tahun 2015 berjalan baik.
“Mulus atau tidak mulusnya realisasi program-program pembangunan itu sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (29/12).
Untuk itu, menurut dia, Fraksi Golkar perlu mengingatkan bahwa sangat penting bagi Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan respek kepada DPR agar ambisi tersebut tidak kandas di tengah jalan.
Sebagai pemimpin, kata Bambang, Presiden Jokowi harus tulus mewujudkan harmoni dan kemitraan dengan DPR.
“Demi lancarnya roda pemerintahan, Jokowi harus mau mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Selain itu, menurut Bambang, Presiden Jokowiharus membatasi segala bentuk politik balas budi kepada para sponsor serta pendukung saat Pemilu Presiden yang dapat merugikan rakyat.
Menurut dia, hal itu termasuk bagi-bagi jabatan di dalam istana maupun di luar istana seperti komisaris dan direksi BUMN.
“Jokowi harus bisa menahan diri tidak menggunakan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan,” katanya.
Bambang mengatakan, masyarakat berharap Presiden Jokowi menepati janjinya untuk tidak merebut jabatan ketua umum PDIP pada kongres partai tersebut 2015.
“Hentikan segala bentuk intervensi dan campur tangan ke partai politik lawan,” katanya menambahkan.
Menurut dia, apabila hal-hal yang ia sebutkan itu tidak diperhatikan, maka bisa menjadi blunder politik yang membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan.
Bambang menilai Presiden Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran konstitusi, namun hingga kini masih ditolelir DPR sebagai perpanjangan tangan partai politik di parlemen.
“Seperti pelanggaran UU APBN terkait penggunaan dan pemanfaatan dana penghematan BBM dan menjual BBM di atas harga keekonomian,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: