Jakarta, Aktual.co — Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah melalui proses di Kompolnas.

“Sudah sesuai mekanisme yang ada dan itu hak prerogatif presiden,” kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding di Jakarta, Minggu (11/1),

Dari sisi kapabalitas, intergritas, kata politisi Hanura itu, Budi Gunawan cukup baik, mumpuni, penerima bintang Adi Makayasa. Begitu juga dengan pendidikan yang dilaluinya, sangat baik dan merupakan lulusan terbaik.

Dalam setiap tugas dan penempatannya selalu membawa perubahan yang lebih baik. Saat Kepala Divisi Propam, saat menjabat Kapolda Bali, BG membawa perubahan. Begitu juga di Kalemdikpol, dimana ada perubahan yang lebih baik seperti pelayanan, pendidikan Polri sehingga Polri memiliki kualitas dan integritas, profesional.

“Saya yakin, BG jadi Kapolri memberi angin segar bagi Polri,” kata Sudding.

Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan surat penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

“Budi Gunawan dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Kapolri,” demikian inti surat Joko Widodo tertanggal 9 Januari 2015./Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Anggota Komisi III, Syarifudin Sudding meminta lembaga atau pihak yang tak setuju dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menghentikan aksinya.

“Jangan amputasi kewenangan Presiden yang kerja sesuai dengan UU dan penunjukan tersebut adalah hak prerogatif. Sebab hal itu merusak sistem ketatanegaraan kita,” kata Sudding di Jakarta, Minggu (11/1).

Ia berharap, lembaga atau pihak yang cawe-cawe tersebut untuk bersikap obyektif soal penunjukan Budi Gunawan tersebut.

“Kita berikan kesempatan kepada Budi Gunawan untuk pimpin Polri. Jadi antara penegak hukum lainnya bisa saling sinergi, utamanya dalam berantas korupsi. Jangan dipolitisasi suatu persoalan lalu mengungkit masalah yang sudah di-clear-kan oleh mantan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri,” kata politisi Hanura itu.

Bahkan, ia menyarankan kepada lembaga atau pihak tersebut untuk menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh Budi Gunawan.

“Pihak yang kritisi Budi Gunawan, jalan-jalan lah ke Bali. Beliau cukup berhasil di Bali, menjaga objek vital, menciptakan polisi wisata sehingga tidak ada letupan-letupan di Bali. Kita obyektiflah dengan keadaan dan dalam menilai orang,” ujarnya.

Ia menyayangkan adanya lembaga yang ingin mengungkit kasus-kasus Budi Gunawan. Padahal, Bambang Hendarso Danuri sudah mengklarifikasi hal itu.

“Hal itu sudah diklarifikasi oleh BHD  dan itu sudah dinyatakan clear. Ketika sudah dinyatakan clear, tapi masih ada pihak lain yang mengungkit-ungkit, sama artinya mengarah ke karakter assination,” kata Sudding./Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: