Jakarta, Aktual.co — Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan menyoroti dan menginvestigasi hasil pemeriksaan anggaran yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2013-2014 oleh KPU di provinsi tersebut.
“Pada pokok temuan pemeriksaan pelaksanaan anggaran Pemilu 2013-2014 pada KPU Provinsi Sumatera Selatan, BPK masih menemukan beberapa kasus secara administrasi belum dituntaskan oleh sejumlah KPU kabupaten dan kota,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumsel I Gede Kaswana di Palembang, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, sejumlah KPU kabupaten dan kota yang secara administrasi belum menuntaskan itu seperti KPU Kota Palembang, Muaraenim, Lahat, Musibanyuasin dan KPU Kabupaten Musirawas. Menurut dia, dari hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan, BPK menemukan penggunaan dana Rp 19 miliar lebih dalam hal pelaporan administrasi belum diselesaikan oleh KPU Sumsel.
Pelaporan administrasi tersebut, terdiri atas kegiatan pengadaan penyelenggaraan Pemilu seperti kotak suara, kelebihan pembayaraan akuntan publik, jasa distribusi logistik serta pembayaran honor tidak sesuai standar, dan belanja belum dipertanggungjawabkan serta PPh jasa distribusi belum disetor.
“Permasalahan tersebut, terus menjadi sorotan dan investigasi oleh pihak BPK selama 60 hari ke depan setelah diterbitkan hasil pemeriksaan.”
Sementara, pihak kejaksaan telah mengirimkan surat untuk melakukan perhitungan penyelenggara pemilu. “Kita saat ini menunggu paparan dari kejaksaan, karena dasar hal tersebut belum bisa memperkirakan kerugian negara atau tidak.”
Bahkan, pengadaan kelengkapan fasilitas Pemilu secara kuantitasnya harus dicukupkan, dalam hal ini dipandang oleh BPK harus segera diselesaikan secara administrasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, KPU Sumsel siap melaksanakan metode dijalankan BPK untuk memenuhi pemeriksaan hasil pelaporan yang ada selama 60 hari ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Presiden Jokowi telah mengawasi media dan melakukan analisa sebanyak 343 media, melalui mesin intelijen. Hal ini, terus menuai kritik, khususnya dari politisi parlemen. Wakil Ketua Komisi I, Tantowi Yahya mengaku kaget dengan pernyataan Presiden Jokowi yang dinilai mematai-matai ratusan media nasional. Sebab, pernyataan itu bertolak belakang dengan apa yang ditunjukan Jokowi dengan media massa sebagai media darling.

“Saya kaget membaca statement Pak Jokowi seperti khawatir dengan pers saat ini. Padahal yang kami tahu hubungan Jokowi sejak dia menjabat walikota, gubernur dan presiden terlihat sangat indah dan mesra. Jadi aneh kalau Jokowi saat ini memata-matai pers yang telah membantunya mengantarkannya menjadi presiden.

Bahkan, beberapa media cenderung memberitakan berlebihan apapun aktivitas Jokowi,” kata Tantowi, ketika berbicara depan Aktual.co, Kamis (8/1). Ia pun juga mengaku kaget ketika rekan-rekan media yang dikenalnya juga ternyata khawatir. “Asumsi, saya selama ini hubungan media dan Jokowi mesra. Jadi, saya kaget ketika dihubungi temen-temen media yang mengatakan mereka sudah mencium sejak lama isu ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media ini juga menilai analisa intelejen terhadap media selalu dilakukan sebagai bahan masukan terhadap presiden dalam menentukan langkah-langkahnya. Namun tidak ada satupun presiden sebelum Jokowi yang mengemukakan hal itu. Apabila tujuan memata-matai media dalam rangka meredam kebebasan pers dalam perspektif media yang mengkritik pemerintah dianggap musuh maka itu dinilainya satu kemunduran.

“Setiap kegiatan diluar pemerintahan harus diobservasi dan diperhatikan pemerintah melalui BIN. Hal ini  dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah, dalam dimensi itu sah  saja, tapi memata-mataii pers untuk kepentingan untuk menjegal pers maka itu kemunduran dan tidak boleh dibiarkan karena kemerdekaan pers yang kita miliki saat ini didapatkan juga dengan pengorbanan darah dan air mata,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Koreografer Mugiyono Kasido (Mugi) akan menggelar Festival ‘Hujan Internasional’ pada 17 sampai dengan 18 Januari 2015 di Sanggar Mugi Dance yang juga rumahnya di Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Direktur Mugi Dance Mugiyono Kasido di Solo, Kamis (8/1), mengatakan Festival ‘Hujan Internasional’ tersebut sengaja digelar sebagai tanda tahunan, mengajak semua untuk menikmati anugerah alam, sekaligus memberikan kesempatan kepada seniman dan masyarakat untuk berkreasi kesenian di alam pedesaan.

“Selama ini kita kurang menghargai hujan yang faktanya berkontribusi terhadap kehidupan setiap mahluk. Setidaknya, kita menganggap hujan sebagai gangguan, sumber ketidaknyamanan yang perlu dihindari, padahal kalau itu dimanfaatkan dengan baik tidak seperti itu,” katanya.

Ia mengatakan rangkaian kegiatan festival tersebut digelar mulai bulan Desember 2014 hingga April 2015, sesuai durasi musim hujan. Acara utama adalah pentas kesenian di Sanggar Mugi Dance pada 17 hingga 18 Januari 2015 mulai pukul 15.00–23.00 WIB.

Beragam pentas seni hasil ekspresi seniman dari dalam dan luar negeri akan tampil. Di antaranya dari Meksiko, Jepang, Italia, juga dari Sulawesi dan Jawa. Bahkan sekelompok pelajar SD Pucangan II juga akan menyuguhkan ekspresi seni mereka.

Ia mengatakan di luar acara inti, ada kegiatan pendamping seperti workshop tari yang diberika master tari Mugiyono Kasido seusai festival, workshop membuat air hujan menjadi air untuk pengobatan kanker (air Alkali) oleh Romo Kirjito, pameran foto hasil festival, juga pembagian bibit tanaman.

Keunikan festival ini, lanjutnya, digelar di area terbuka seluas 2.800 meter persegi. Ada lima panggung terbuka yang dimungkinkan untuk pentas yaitu di rerumputan, di bawah pohon bambu, di kandang kerbau di Mandala maupun di pendapa. Penonton akan diajak berpindah dari satu titik ke titik lainnya.

“Tidak disediakan atap peneduh dalam festival ini. Penonton dipersilakan membawa payung, atau menikmati hujan sebagai bagian dari festival,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tampak geram dengan keterangan Liza Merliani Sako, saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Palembang, dengan terdakwa Romi Herton dan istrinya Masyitoh.
Dalam kesaksiannya, istri muda Romi Herton ini membantah pernah datang ke Kantor BPD Kalbar Cabang Jakarta, Jl Mangga Dua, Jakarta Pusat dan membawa uang dugaan suap untuk diserahkan ke Muhtar Ependy. Padahal pengakuan Liza Sako bertentangan dengan keterangan saksi sebelumnya.
Lantas, Hakim anggota Supriyono pun menceramahi Liza Sako karena saat persidangan berkali-kali tidak mengaku telah membawa uang suap dalam koper berukuran besar sebanyak tiga buah ke BPD Kalbar cabang Jakarta. Uang itu rencananya akan diserahkan ke Mochtar Effendy untuk memenangkan sengketa Pilkada Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Satu titik ini, bukan nanti mewakili. Ini ada rangkaiannya semua. Apakah setelah ini enggak datang, nanti enggak diperiksa? bukan begitu. Ini rangkaiannya panjang. Satu titik saja bohong kan gimana nanti,” kata Hakim Anggota Supriyono saat persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/1).
Sebelumnya, dalam persidangan ini, pihak keamanan BPD Kalbar cabang Jakarta, Nur Effendy mengaku melihat Liza Sako dan dua orang temannya datang ke BPD Kalbar. Nur melihat uang ketiga orang tersebut membawa tiga koper berisi uang dengan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan.
Supriyono pun, mengingatkan Liza supaya takut terhadap Tuhan jika memilih berbohong saat bersaksi. Supriyono pun hanya mengingatkan kepada Liza supaya bisa memenuhi janji sumpah yang telah disebutkannya sebelum memulai persidangan.
“Saya sentuh hatinya sajalah. Ini rangkaiannya panjang. Saya hanya mencurhati saja, karena hubungannya dengan yang diatas. Kalau nanti yang diatas marah, itu berat masalahnya.”
Supriyono menegaskan bahwa di persidangan Tipikor ini, merupakan upaya akhir untuk menunjukkan kebenaran. Jika Liza masih berbohong, maka tidak akan ada lembaga lain yang akan membuka kebenaran tentang permasalahan ini.
“Kan pada dasarnya, pada diri masing-masing kan betanggung jawab pada diatas. Kita gak bisa paksakan seperti itu. Coba saya sekali lagi minta kejujuran sodara,” kata hakim Supriyono.
“Saya tidak pergi ke Bank Kalbar pak,” jawab Liza.
“Terserah saudara,” timpal Supriyono menanggapi jawaban Liza.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu