Jakarta, Aktual.co — Wacana Pilkada serentak yang sedianya ditetapkan pada 2015 kemungkinan tidak akan terlaksana. Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) yang mengatur hal tersebut dinilai tidak cermat.
Baru-baru ini mencuat usulan agar pelaksanaannya diundur pada 2016, agar persiapan lebih matang. Usulan tersebut disambut baik oleh Partai Kebangkitan Bangsa,  Abdul Kadir Karding selaku Sekjen PKB menilai usula‎n itu positif karena parpol juga perlu waktu untuk mempersiapkan diri menyiapkan 204 kepala daerah yang akan bersaing.
“Sepanjang itu mencari kualitas Pilkada yang baik dan dibolehkan Undang-undang, no problem,” kata Abdul Kadir karding saat dihubungi, Jumat (26/12).
Karding juga mengatakan, usulan tersebut sudah tepat lantaran tidak mudah bagi parpol untuk menentukan dan merekomendasikan calon gubernur, walikota dan bupati dalam waktu yang bersamaan.
“Misalkan ada 35 Pilkada di Jawa Tengah, apa nggak pusing kita bagi tenaga untuk itu. Partai juga harus siapkan sumber daya untuk kemungkinan masalah substantial dan teknis,” kata dia.
Sementara soal Perpunya, Karding mengatakan PKB masih mengkaji, apakah boleh Perpu disahkan menjadi UU namun setelah itu langsung direvisi. Atau Perpu boleh tidak diterima utuh tapi ada penyesuaian di dalamnya.
“Nanti kita ambil sikap setelah pelajari dulu wacana pemerintah ini dan Perpunya, kan ada tata negaranya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Banda Aceh, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengucapkan terima kasih berulang kali dalam peringatan 10 tahun tsunami di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Jumat (26/12). Selain itu, JK memuji kinerja seluruh relawan dan para pejabat yang turut membantu rekontruksi dan rehabilitasi Aceh sepuluh tahun lalu.
“Saya langsung intruksikan Sofyan Djalil (Menko Perekonomian) datang ke Aceh hari itu juga. Kita terkejut begitu dahsyat bencana tsunami, menelan lebih dari 200.000 jiwa,” sebut JK.
Disebutkan, waktu itu Menteri ESDM Sudirman Said dan Alwi Shibah berbulan-bulan menetap di Aceh, memastikan seluruh bantuan untuk rakyat terdistribusi. Menpan Yuddy Chrisnandi, kala itu masih muda dan menjadi relawan di Aceh. Selain itu, JK juga memuji Menteri Agraria dan BPN Ferry Mursydan Baldan yang menjadi ketua pansus UU Pemerintah Aceh, Kepala Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi Aceh, Kuntoro Mangkusubroto.
“Semua kerja keras itu bukti kesetiakawanan kita terhadap Aceh,” ujar JK. Dia mengulas balik, sepuluh hari pascatsunami, pemerintah pusat mengumpulkan duta besar negara sahabat, dan sebanyak 53 negara bersedia membantu Aceh.
“Kepada semua negara sahabat, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Sehingga, hari ini kita bisa melihat wajah ceria di Banda Aceh,” ujarnya.
Ditambahkan, dua hal yang tak mampu dikerjakan oleh pemerintah kala itu yakni memindahkan pemukiman nelayan jauh dari bibir pantai. “Kita ingin rumah nelayan itu minimal 3.000 meter dari bibir pantai. Tapi, nelayan mengatakan kemana mereka mengatakan mereka terlalu jauh untuk mencari ikan,” ujarnya.
Hal lain yang tak mampu dilakukan, pemerintah ingin mendirikan Banda Aceh sebagai kota modern dan semua bangunan terpusat di Masjid Raya Baiturrahman. “Ternyata itu tidak bisa kita lakukan karena terkendala lahan. Kita ingin sekali membangun Banda Aceh baru kala itu, yang mirip dengan Francis,” ujar JK.
Di akhir sambutan, JK berulang kali mengucapkan terima kasih pada negara donor yang telah membantu. Puncak peringatan 10 tahun tsunami dihadiri 63 duta besar negara sahabat, sejumlah menteri, dan seluruh pejabat di Aceh. Acara itu turut menampilkan seni tradisional Aceh seperti rapai, hikayat, dan terlihat sejumlah murid sekolah dasar membawa 53 bendera negara donor yang membantu rekontruksi dan rehabilitasi Aceh.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Puluhan rumah warga korban lumpur Lapindo yang berada di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, terendam lumpur menyusul kembali jebolnya tanggul penahan lumpur yang ada di titik 73 dan sekitarnya.
Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Dwinanto P, mengatakan terendamnya rumah warga korban lumpur tersebut disebabkan jebolnya tanggul penahan lumpur yang tak jauh dari pemukiman warga.
“Jebolnya tanggul penahan lumpur tersebut dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi di daerah tersebut sehingga luberan lumpur bercampur air menjebol tanggul,” katanya, Jum’at (26/12).
Menurutnya, pihaknya saat ini juga sedang mengupayakan perbaikan tanggul penahan lumpur supaya tidak terjadi luberan lumpur yang lebih banyak lagi.
“Kami sedang mengupayakan perbaikan tanggul yang jebol tersebut supaya luberan air bercampur lumpur yang berada di dalam kolam penampungan tidak terlalu banyak keluar dari dalam kolam penampungan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Polisi Anggoro Sukartono mengatakan sudah melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya tergenang lumpur.
“Warga yang rumahnya tergenang lumpur untuk saat ini dievakuasi ke Balai Desa Gempolsari sampai menunggu kondisi air yang masuk ke dalam rumah warga kembali surut,” katanya.
Sejumlah alat berat milik BPLS juga dikerahkan di sisi timur luberan lumpur untuk membuat alur pengaliran lumpur menuju ke Kali Ketapang yang berada di sisi utara jebolnya tanggul.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak delapan gubernur itu, adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi, Sumatera Barat Irwan Prayitno, Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Kalimantan Barat Cornelis M.H., Jawa Timur Soekarwo, dan Jambi Hasan Basri Agus.
Dalam kategori yang sama turut memperoleh penghargaan 10 bupati dan wali kota dan 10 kepala desa dari seluruh Indonesia.
Sebanyak 10 bupati dan wali kota yang memperoleh penghargaan itu, adalah Wali Kta Depok, Jawa Barat, Bupati Siak, Riau, Bupati Pandeglang, Banten, Bupati Kulonprogo, DIY, Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Bupati Pringsewu, Lampung, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Bupati Buru Selatan, Maluku.
Sebanyak 10 kepala desa yang memperoleh penghargaan adalah Kepala Desa Sumbermulyo, Bantul, DIY, Kepala Desa Mojokrapak, Jombang, Jawa Timur, Kepala Desa Sokokidul, Demak, Jawa Tengah, Kepala Desa Bunga Antoi, Merangin, Jambi, Kepala Desa Wiratama, Tulang Bawang, Lampung, Wali Nagari Aia Manggih, Pasaman, Sumatera Barat, Kepala Desa Juhut, Pandeglang, Banten, Kepala Desa Sembung, Badung, Bali, Kepala Desa Sukadana, Cianjur, Jawa Barat, dan Kepala Desa Sumber Karya, Lahat, Sumatera Selatan.
Selain kategori pembina, penghargaan itu juga diberikan untuk kategori pelopor ketahanan pangan, pemangku ketahanan pangan, pelaku ketahanan pangan, dan pelayanan ketahanan pangan.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Ketahanan Pangan Winny Dian Wibawa dalam pengantar tertulisnya menyampaikan bahwa tujuan dari pemberian penghargaan itu, adalah memberikan motivasi kepada aparatur negara dan masyarakat luas untuk mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan.
Untuk menjaga kredibilitas dan independensi penilaian calon penerima penghargaan, katanya, proses pemilihannya melibatkan berbagai kalangan, antara lain akademisi, aparatur negara, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pada 2014, dari 230 calon yang dinominasikan terpilih 94 penerima penghargaan selain penghargaan khusus bagi empat gubernur yang sudah tiga tahun berturut-turut menerima penghargaan itu, yaitu Gubernur Jawa Barat, NTB, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Artikel ini ditulis oleh: