Jakarta, Aktual.co — Saat liburan Natal dan Tahun Baru ini, Anda tentunya merasa bosan atau terganggu untuk melakukan aktivitas seks di dalam rumah, Anda bisa mencobanya di luar rumah dalam kebun yang luas.

Berikut, posisi bercinta asyik di luar ruangan (outdoor), demikian lapor laman Cosmopolitan.

Berbaring di tanah
Pria bisa memulai dengan berbaring di tanah, atau rerumputan. Lalu, pasangan Anda bisa menduduki Anda dengan posisi mengangkang dan membelakangi Anda.

Pegang  pinggul
Serupa dengan gaya dogy style, tangan Anda menyentuh tanah. Dan, pasangan Anda berdiri tepat di belakang memegangi pinggul Anda.

Bersandar pohon
Anda bisa melakukannya dengan menyandarkan pasangan wanita Anda pada pohon. Lalu angkatlah kakinya hingga melingkari pinggang Anda.

Dalam kemah
Anda juga bisa melakukan hubungan intim di dalam tenda, dirikanlah tenda untuk berkemah. Berbaringlah wanita dan gunakanlah senter agar cahaya yang Anda arahkan dapat diikuti oleh pasangan pria Anda dengan cara menciuminya.

Pangku pasangan
Pasangan pria, duduk pada dahan pohon kayu, dan wanita bisa duduk di pangkuan Anda dengan menghadap arah Anda.

Dalam semak
Masuklah pada semak-semak belukar, gunakan dedaunan yang menghalangi untuk meraba tubuh pasangan Anda.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan tidak terpengaruh oleh kisruh dualisme kepemimpinan yang terjadi di partai berlambang pohon beringin tersebut.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Arfandy Idris di Makassar, Kamis (25/12), mengatakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau dapat dijadikan rujukan bagi DPD Golkar untuk mengikuti tahapan Pilkada.
“Di Golkar Sulsel itu tidak ada masalah, dualisme kepemimpinan hanya terjadi di pusat, kita di daerah tetap solid kok. Mengenai proses pengusulan kandidat yang akan maju di Pilkada tahun depan, tetap akan dikembalikan kepada kepengurusan lama hasil Munas Riau yang memenangkan Aburizal Bakrie (ARB),” ujarnya.
Arfandy mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang serentak digelar di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2015 itu diyakininya tidak sampai mengancam pengusulan kader Golkar di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sulsel.
Hal itu bisa dijadikan landasan sebagai pengganti kebijakan yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) IX Bali maupun Munas IX Ancol, Jakarta.
Arfandy juga menyebutkan soal pelimpahan sebagian kewenangan dari DPP kepada DPD Golkar untuk menetapkan dan merekomendasikan kandidat calon kepala daerah.
“Saya kira tidak ada pengaruh yang signifikan ke DPD. Karena yang mengalami dualisme ini kan di DPP saja, kami di DPD solid-solid saja. Kami di DPD hanya berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat semua permasalahan di Golkar selesai dan ada penyatuan kembali dua kubu ini,” harapnya.
Terkait kewenangan rekomendasi calon kepala daerah oleh DPD Golkar berdasarkan hasil Munas Bali, Arfandy menyebutkan hal itu masih berpotensi dilakukan sepanjang proses islah bisa dicapai dalam waktu dekat.
Menurutnya, adanya pelimpahan kewenangan di Munas Bali, di mana DPD bisa menetapkan kandidat tanpa melalui DPP sepanjang proses islah ini berjalan cepat.
“Karena saya kira proses islah ini kan mendamaikan dua kubu. Artinya kecil kemungkinan hasil islah nantinya akan berdampak pada poin-poin yang diperjuangkan selama ini di Munas, termasuk pelimpahan sebagian kewenangan DPP ke DPD tadi,” terangnya.
Begitu pun, lanjut Arfandy, terkait penyelenggaraan agenda partai lainnya yang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak), seperti Musda dan penetapan kandidat kepala daerah.
“Saya kira ini bisa sambil jalan karena yang mengusulkan kandidat-kandidat misalnya dalam momen musda maupun pilkada adalah daerah. Jadi kalau juklak-nya saya kira yang sementara ini berlaku (hasil Munas Riau),” tandasnya.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Iqbal Latief yang dikonfirmasi mengenai legalitas dualisme kepengurusan Golkar menyatakan masih akan menunggu keputusan KPU pusat.
Menurutnya, jika islah Partai Golkar belum selesai sementara tahapan pilkada sudah berlangsung, maka secara otomatis KPU akan menggunakan dan mengikuti kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang mengembalikan kepengurusan berdasarkan hasil Munas Riau.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengakui belum secara resmi menyatakan diri maju sebagai calon ketua umum dalam kongres yang dijadwalkan berlangsung di Bali, Maret 2015.
“Sampai saat ini saya belum menyampaikan secara resmi maju kembali atau tidak dalam bursa ketua umum pada kongres nanti,” ujarnya ketika ditemui usai konsolidasi DPD PAN Kabupaten/Kota se-Jatim dan DPW PAN di Rumah PAN Jatim, Jalan Darmo Kali Surabaya, Kamis (25/12) malam.
Pihaknya mengakui sekarang DPP PAN masih mempersiapkan segala kepentingan kongres agar berjalan baik dan lancar.
Hatta yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempersilakan kader-kader PAN maju dan berkompetisi secara sehat di kongres dengan tujuan satu, yakni memajukan dan membuat partai semakin solid.
Pihaknya juga mengakui hingga kini belum ada nama kader yang pasti maju karena tidak menerima laporan adanya deklarasi sebagai kandidat orang nomor satu di partai berlambang matahari tersebut.
Disinggung mencuatnya rencana mekanisme aklamasi pada kongres mendatang, Hatta Rajasa mengatakan belum memikirkannya dan menilai aklamasi maupun model suara terbanyak sama-sama demokrasi.
“Mau aklamasi ataupun suara terbanyak, mana saja yang diinginkan peserta kongres, itulah yang terbaik,” kata mantan calon wakil presiden tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan yang turut mendampingi Hatta Rajasa menyebutkan lebih dari 600 suara akan diperebutkan untuk menjadi ketua umum pada kongres mendatang.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, kata Wakil Ketua DPR RI itu, peserta kongres yang memiliki hak suara adalah ketua dan sekretaris DPW dan ketua DPD kabupaten/kota.
“Insya Allah tetap solid. Sebab di PAN nuansa kekeluargaannya sangat kental,” kata Taufik yang ditunjuk menjadi ketua “Steering Commitee” (SC) kongres tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: