Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat meminta kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

“Jalan tol saat ini sudah menjadi kebutuhan mendasar warga khususnya warga Kota Sukabumi yang diapit dua kota besar seperti Jakarta dan Bandung yang setiap harinya selalu terjadi kemacetan di beberapa titik penghubung antar kota,” kata Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada wartawan di Sukabumi, Kamis.

Menurutnya, jalan raya penghubung Sukabumi-Bogor-Jakarta saat ini sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan bagi pengguna jalan. Dengan demikian, hampir di sepanjang ruas jalan tersebut sering terjadi kemacetan arus lalu lintas yang cukup signifikan apalagi di lokasi-lokasi yang terdapat pabrik.

Diharapkan dengan adanya jalan tol ini bisa mengurai kemacetan arus lalu lintas, karena selama ini waktu tempuh menuju Bogor dari Sukabumi paling cepat membutuhkan waktu empat jam. Apalagi transportasi masal seperti kereta api tempat duduknya terbatas sehingga masyarakat kesulitan untuk mencari kendaraan umum alternatif lainnya untuk menghindari macet.

“Kami berupaya mendorong agar pemerintah segera menindaklanjuti pembangunan jalan tol ini, karena dengan kondisi jalan yang baik maka akses pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat,” tambahnya.

Di sisi lain, sering terjadinya kerusakan Jalan Provinsi Jabar dan Nasional wilayah Kota Sukabumi diakibatkan tidak adanya keseimbangan antara daya tahan jalan dengan daya muat atau tonase kendaraan. Untuk itu, masalah kerusakan jalan ini membuat repot pihaknya karena sering menjadi sasaran dan kritikan dari para pengguna jalan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Semarang, Aktual.co — – Organisasi gabungan angkutan darat (Organda) Provinsi Jawa Tengah beranggapan keberadaan bahan bakar Vi-Gas bisa menekan tarif angkutan umum.

“Bagi Organda Vi-Gas ini menjadi solusi, kalau premium kan sekarang harganya Rp7.600/liter, kalau gas harganya Rp5.100 setara liter jadi ada selisih harga yang cukup besar,” kata Seksi Pembinaan dan Organisasi Organda Jateng Dedi Sudiardi di Semarang, Kamis (8/1).

Pihaknya berharap dengan selisih harga tersebut maka keberadaan Vi-Gas bisa menopang kelancaran usaha para pemilik angkutan umum.

“Selama ini kan pendapatan kami sangat rendah, bahkan jumlah penumpang terus mengalami penurunan. Untuk saat ini besaran penurunan antara 40-50 persen, kondisi ini sudah tidak layak bagi pendapatan kami,” katanya.

Oleh karena itu, dengan adanya Vi-Gas pihaknya berharap ongkos operasional yang harus dikeluarkan para pemilik angkutan umum bisa lebih rendah dengan demikian keuntungan juga lebih layak.

Meski demikian pihaknya mengaku pesimis dengan perpindahan penggunaan BBM ke Vi-Gas tersebut mengingat harga alat konverter kit mencapai Rp15 juta/unit. Konverter kit yaitu suatu peralatan yang dipergunakan untuk mengkonversi bahan bakar salah satunya ke Vi-Gas pada mesin kendaraan.

“Dengan pendapatan kami sehari-hari akan sangat sulit untuk membeli alat ini, jadi kami berharap ada perhatian dari Pemerintah. Harapannya kami bisa diberikan gratis,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap agar angkutan umum bisa segera menggunakan bahan bahar Vi-Gas tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap khusus untuk Jateng agar jumlah stasiun SPB Vi-Gas bisa ditambah.

“Mengenai Vi-Gas ini kami mendorong agar angkutan umum lebih diprioritaskan, mengenai alat konverter kit yang harganya tidak terjangkau ini bisa dilakukan kerja sama dengan perbankan,” katanya.

Menurutnya, mekanisme pengembalian atas pinjaman dari pihak perbankan tersebut bisa dilakukan melalui cara kredit sehingga lebih ringan.

“Pada dasarnya kalau harga bahan bakar murah tentu tarif angkutan umum menjadi murah, itu yang ingin saya dorong,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Perwakilan (KKP) Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, berharap segera terbentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM) terkait kasus kekerasan di Enarotali, Kabupaten Paniai, pada Desember 2014.

“Diharapkan segera dibentuk KPP-HAM, dan itu sedang diupayakan oleh Komnas HAM Pusat setelah melihat beberapa hal dan fakta,” kata Frits Ramandey, ketika dihubungi, Kamis (8/1).

Ramandey mengemukakan harapannya itu, menyusul adanya dorongan dan permintaan dari kelompok mahasiswa, tokoh agama, masyarakat dan Dewan Adat Paniai, agar kekerasan yang menewaskan empat orang dan melukai belasan warga lainnya di Paniai, segera dituntaskan.

“Nah itu, jadi ini semua (kekerasan Paniai) sedang didalami oleh Komnas HAM Pusat, karena seluruh laporan hasil investigasi sudah kami berikan,” katanya.

Ramandey mengakui, pembentukan KPP-HAM untuk Paniai dipandang penting, mengingat komisi penyelidikan itu cukup mumpuni untuk memperjelas kasus tersebut.

“Sekarang mengarah kepada pembentukan KPP-HAM itu, sedang kita dalami, kemungkinan besar akan ada pembentukannya. Nah, hanya memang problemnya itu, KPP-HAM itu selalu diperhadapkan dengan kebijakan politik,” katanya.

Menurut Ramandey yang juga mantan wartawan lokal Jayapura itu, Komnas HAM akan memanfaatkan seluruh peluang yang ada untuk melaksanakan mandat seperti tertuang dalam pasal 26 dan 39 UU HAM.

Mengenai tudingan ada satuan tugas elit dari Biak Numfor yang ikut terlibat dalam peristiwa naas itu, Ramandey mengatakan bahwa semua kemungkinan bisa saja terjadi.

“Semua kemungkinan itu ada ya, praduga korban. Semua dimungkinkan, apa lagi masih praduga ya, butuh klarifikasi. Apa lagi semua fakta, Komnas HAM coba lakukan pemetaan terhadap posisi-posisi korban, letaknya seperti apa, luka pada korban, posisi berdirinya lalu bisa ditarik garis, dari mana dia terkena, dari arah kiri, kanan, dengan posisi depannya bagaimana, semua itu sedang didalami,” katanya.

Jadi, lanjut mantan Ketua AJI Jayapura itu, kasus Paniai masih dalam praduga tak bersalah, segala kemungkinan pasti ada.

“Soal tiga arah tembakan seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, memang demikian adanya. Itu yang dari temuan kita memang ada. Posisi tubuh seluruh korban itu ada tiga arah, letak korban yang meninggal dunia tapi juga yang masih hidup. Tapi kita juga melihat letak korban terkena tembakan maka itu diduga ya, sehingga ada tiga arah, tiga titik tembakkan itu dilakukan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: