Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menginginkan agar beragam pihak terkait seperti aparat dapat memiliki pandangan yang sama dalam tindakan pemberantasan narkoba mengingat Indonesia telah sampai tahap darurat narkoba.
“Agar kita semuanya mempunyai pandangan yang sama dalam pemberantasan narkoba,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12).
Dalam rapat terbatas tersebut, hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Kepala BIN Marciano Norman.
Presiden memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Menkopolhukam guna menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkoba.
Rapat terbatas itu juga digelar antara lain untuk membahas persiapan dan pengamanan dalam rangka Hari Natal 2014 dan Tahun Baru 2015.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan Republik Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga dirinya tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan pengedar narkoba.
“Ada sebanyak 40-50 orang di Indonesia yang meninggal setiap hari karena narkoba,” kata Presiden Jokowi saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (9/12).
Selain itu, berdasarkan statistik yang dia kemukakan, di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena serta telah ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai sudah terlalu parah.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah sebanyak 64 pengedar yang grasinya sudah beredar di Istana Kepresidenan untuk meminta pengampunan Presiden.
“Tidak ada yang saya beri pengampunan untuk narkoba,” katanya sambil menambahkan, sikapnya yang tegas untuk “tidak ada ampun untuk narkoba” juga karena alasan terapi kejut (shock therapy).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung mencatat sampai sekarang terdapat 136 terpidana mati yang masuk daftar tunggu eksekusi karena masih melakukan upaya hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 nanti, akan membuat sendiri kajian mengenai tata kelola di sektor Minyak dan Gas Bumi. Hal tersebut merujuk kepada sektor migas yang sangat rawan di korupsi.
“Kami sebenarnya tahun 2015 ini akan melakukan kajian tentang migas,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Johan Budi Sapto Prabowo ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (24/12).
Nantinya, sambung Johan, pihaknya akan mensinergikan kajian itu dengan tim refomasi tata kelola migas bentukan Presiden Joko Widodo. Ini dilakukan, agar Faisal Basri cs, tau dimana saja potensi korupsi yang terjadi di sektor migas ini.
“Mungkin nanti bisa disinergikan dengan tim migas itu (satgas),” kata Johan.
Johan menganggap perputaran uang disektor migas hingga triliunan sehingga patut untuk dipantau. 
Sebelumnya, pengamat dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir menilai tidak efektifnya kinerja tim pimpinan Faisal Basri tersebut. Hal ini, menurut dia, lantaran tidak pahamnya Faisal Basri cs soal migas.
Laporan: Wisnu Yusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polsek Kalideres menyita 1,2 ton ganja kering yang akan disebar di Jakarta untuk malam pergantian tahun. Penyitaan tersebut dari truk kontainer saat melintas di daerah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
Kapolres Jakarta Barat Kombes Polisi Fadil Imran menyebut, 1 ton ganja kering tersebut telah dibawa oleh Muhammad Nasir dengan menggunakan truk fuso.
“Saat petugas memberhentikan truk tersebut dan menggeledah ditemukan ganja kering seberat 1,2 ton,” kata Fadil kepada wartawan di Mapolsek Kalideres, Rabu (24/12).
Fadil menyebut, ganja kering itu di kirim dari wilayah Aceh melalui jalur darat ke Jakarta, kemudian diedarkan. “Ganjanya itu ditaru didalam kontainer, dengan dilapisi triplek.”
Saat ini, Nasir masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kalideres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu